DUMAI – Menkumham RI Yasonna H Laoly melaksanakan kunjungan kerja ke Dumai. Kedatangannya disambut Walikota Dumai H Zulkifli AS MSi di Bandara Pinang Kampai Dumai, Kamis (13/12/2018) sekira Pukul 10.00 WIB.
Gubernur Riau Wan Thamrin turut hadir dalam agenda tersebut didampingi Muspida dan Instansi lainnya. Sebelumnya, Menteri Yasonna tiba di Kota Dumai dengan menggunakan pesawat dari Pekanbaru.
Dalam lawatannya ke Dumai, Menkumham RI meresmikan Desa/Kelurahan dan Sekolah Sadar Hukum di Kelurahan Gurun Panjang Kota Dumai.
Pada acara di gedung Pendopo Dumai, Menkumham membangun kesadaran hukum masyarakat bukanlah hal mudah. Namun, hal tersebut menjadi standar tolok ukur kemajuan sebuah bangsa.
“Tingkat kesadaran hukum berkorelasi positif dengan kemajuan sebuah bangsa di mata dunia. Nah, inilah yang sedang kita kejar sekarang melalui program kawasan sadar hukum ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga, Yasonna mengingatkan dua hal kepada audiens, pertama, masalah perkembangan berita bohong atau hoax yang rentan terjadi di masyarakat saat ini.
Selanjutnya, hal kedua yang menjadi perhatian Yasonna adalah masalah membengkaknya angka warga binaan, baik di tingkat Lapas maupun Rutan.
Menurutnya, angka kriminal penyumbang warga binaan tertinggi di Indonesia adalah masalah narkotika.
“Secara hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan perkara hukum yang tidak tergolong konvensional. Karena, faktor penyebabnya jelas,” sebut Yasonna.
Kanwilkumham Riau M Diah menjelaskan, kedatangan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly di Dumai pada Kamis bertujuan pembentukan wilayah sadar hukum.
“Dengan dibentuknya kawasan sadar hukum setingkat Desa dan Kelurahan juga sekolah adalah untuk membentuk kesadaran masyarakat secara lebih baik,” kata M Diah saat mendampingi Menkumham di Dumai.
Sejak 2017 Kanwilkumham Riau sudah melakukan pembinaan sekolah sadar hukum sebanyak 10 sekolah se Riau. Dia berharap, ke depan bisa lebih banyak sekolah bisa dilibatkan dalam program pemerintah tersebut.
“Kami berharap, agar program ini bisa terus dilanjutkan dan menyebar di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Riau,”harapnya.
Tak hanya pada desa dan kelurahan saja, pelaksanaan kawasan sadar hukum juga diterapkan di sejumlah sekolah di Provinsi Riau.
“Adapun daftar kawasan sadar hukum diantaranya adalah 9 Kelurahan dan 3 desa tersebar di Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Kampar,” paparnya.
Seluruh pemangku di masing-masing institusi kawasan sadar hukum tersebut menerima piagam dan medali dari Menkumham RI Yasonna H Laoly secara langsung.
7 kelurahan yang menerima adalah Bukit Batrem, Bagan Keladi, Kayu Kapur, Gurun Panjang, Kampung Baru, Mundam dan Bangsal Aceh.
Gubri Wan Thamrin Hasyim saat mendampingi Menkumham RI Yasonna H Laoly di Dumai mengatakan, pihaknya sebagai kepala daerah di Riau siap untuk mendengar arahan dari pusat.
“Membangun kesadaran masyarakat. Ini sangat penting bagi kami yang daerahnya tersebar di pantai timur Indonesia yang bersebelahan langsung dengan negara tetangga,” sebut Wan Thamrin.
Persoalan hukum yang lumrah terjadi di Riau, terutama Dumai adalah masalah penyelundupan dan peredaran narkotika.
“Masalah paling sulit adalah masuknya penyelundupan narkotika. Ini yang menjadi persoalan utama kita di Riau,” ucapnya.
Dia menyebut, perlu sikap tegas untuk menyelesaikan masalah peredaran narkotika tersebut agar tidak meluas di masyarakat.
“Masalah narkotika ini menjadi sangat krusial yang kita harapkan bisa kita tekan dengan pelaksanaan kawasan sadar hukum ini,”pungkasnya.
