DUMAI—Walikota Dumai, H Zulkifli As menyatakan bahwasanya Program pembangunan jaringan gas (jargas) bumi untuk rumah tangga adalah salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung diversifikasi energi.

Hal ini dikatakannya pada acara Sosialisasi dan Serah Terima Lapangan Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Dumai. “ Jadi program ini membawa berkah, selain itu program ini untuk mendukung diversifikasi energi,” jelasnya, di Hotel Grand Zuri, Selasa (25/6)

Ia mengatakan Program ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi gas bumi melalui pipa untuk sektor rumah tangga dengan menggunakan dana APBN

“ Sekali lagi, saya mengucapkan  mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat jenderal Migas yang akan membangun Jargas di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebanyak 4810 Sambungan Rumah (SR) pada Tahun Anggaran 2019,” jelasnya

Ia mengatakan Program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sungguh sangat memiliki makna bagi program kemudahan akses energi dimana masyarakat diberikan pilihan terhadap energi yang akan digunakan.

“ Untuk Jargas yang akan disambung kerumah-rumah ini, digratiskan tapi untuk pemakaiannya jelas dikenai biaya yang jauh lebih murah dan tingkat resiko jargas ini lebih kecil dari pada tabung gas,” jelasnya  

Ia berharap masyarakat Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai   ikut mendukung pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga yang telah dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menggunakan dana APBN ini. “ Tepis semua isu isu miring tentang ini, ini adalah keberkahan,” ujarnya.

 Dalam acara tersebut hadir, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral, Mariyani, Perwakilan Perusahaan, Camat Dumai Timur beserta Lurah, Dandim Kota Dumai dan tamu undangan lainnya.(adl/Diskominfo)

DUMAI—Walikota Dumai, H Zulkifli As, berharap kepada semua stakeholder yang ada didaerah ini  untuk dapat memberikan masukan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini dikatakan beliau saat menyampaikan sambutannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD), di Media Center, (25/6)

“ Jadi mengenai ini, saya berharap kepada semua stake holder yang ada di Kota Dumai ini dapat memberikan masukannya yang berarti tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” jelasnya.

Nantinya, ujarnya, dengan masukan tersebut. “ Kita selaku pemerintah akan merekomendasikannya ke pemerintah pusat, dengan bukti yang jelas dan benar. Mari kita bangun daerah ini bersama,” ajaknya.

 Ia pun dalam acara tersebut menyatakan kekagetannya tentang tata ruang Kota Dumai yang masih labil, yang seharusnya dijadikan tempat pemukiman.

“ Toh justru dijadikan tempat kawasan industri. Bukan hanya itu saja, ada ribuan sertifikat, namun tiba-tiba dijadikan kawasan hutan. Inilah yang harus kita selesaikan bersama,” jelasnya.

Dalam acara tersebut tampak Asisten II Setdako Dumai, H Syahrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Satrio Wibowo, Kepala Sat Pol PP, H Bambang Wardoyo, Kepala Dinas Pendapatan, H Marjoko, beberapa Perwakilan Perusahaan dan tamu undangan lainnya. (adl/Diskominfo)         

DUMAI– Seorang mantan karyawan, Hendi Y, dipecat dari perkerjaannya secara sepihak oleh manajemen perusahaan Wilmar Grup karena dianggap tidak masuk bekerja lebih dari lima hari. Tak terima keputusan tersebut, Hendi, meminta keadilan perusahaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai.

               Menyikapi pengaduan eks pekerja yang disampaikan Senin (17/06), Disnakertrans Kota Dumai melalui Mediator memanggil masing-masing pihak, Senin (24/06) siang untuk dilakukan mediasi. Namun pihak perusahaan yang hadir tidak ada hubungan dengan ketenagakerjaan.

               “Perusahaan mengirim utusan yang tidak ada paham dengan permasalahan tenaga kerja. Coba yang hadir tadi itu Pak Azhar, Marusaha dan Azwardi. Kita berharap yang hadir itu Manager HRD atau Legalnya. Tadi beliau ngubungi akan hadir, ternyata diwakilkan. Selain tak bisa membuat keputusan, datang tanpa ada membawa surat kuasa”kata Muhammad Fadhly, SH, Mediator Ketenagakerjaan Disnakertrans Kota Dumai, dengan nada tinggi dan kecewa kepada Infopublik.dumaikota.go.id Kota Dumai, Senin (24/06).

               Dia menyampaikan, kasus Hendi Y ini sangat menarik karena  mantan karyawan PT. Wilmar Nabati (WINA) yang sudah bekerja tujuh tahun ini, mengalami Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) karena dianggap mangkir. Sementara Hendi, sebelumnya telah mendapatkan izin berobat secara lisan dari atasannya akibat kecelakaan yang dideritanya.

“Berdasarkan pengakuan pekerja, dirinya mengalami patah tulang akibat tertimpa barang yang dibawanya saat pindah rumah. Lalu dia berobat ke ahli patah tulang. Dari kejadian tersebut dia minta izin keatasannya dan dibenarkan. Anehnya ketika kondisi membaik, dia tak dibenarkan masuk. Justru dia disuruh menandatangani surat pengunduran diri. Makanya dia tidak terima diperlakukan demikian dan mengadkannya ke kita”jelas pria bertubuh tambun ini.

               Terhadap kasus pemberhentian pekerja tak hadir karena sakit ini dinilai kurang Fair (adil,red). Sementara ada pekerja yang tak pernah hadir, jarang hadir dan tak mengisi absensi tidak pernah diberi sanksi dari manajemen perusahaan. “Jangan karena mereka punya power lalu manajemen menjadi takut, menganak emaskannya, memberi bonus yang besar dan golongan tetap dinaikkan. Sementara mereka yang diam dan tak ada apa-apanya lalu ditindak seenaknya. Ini sudah tak wajar lagi”kata pria hobby Futsal ini.

               Semestinya, bersikap adil itu merata kesemua pekerja. “Aturan dan sanksi tegakkan sesuai mekanisme. Jangan seenaknya”pintanya. (adl/dh/Diskominfo)

DUMAI—Pj Seketaris Daerah Kota Dumai, H Hamdan Kamal, membuka Rapat Rapat Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Serta Penyaluran Bantuan Keuangan (Bankue) Bagi Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau, di Gedung Sri Bunga Tanjung, Senin (24/6)

“ Mudah-mudahan melalui Rapat ini seluruh aparatur yang bertanggung jawab pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan profesionalisme,” sebutnya saat menyampaikan kata sambutan.

 Bukan hanya itu saja, semoga melalui rapat evaluasi ini memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Serta Pelaporan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai di Tahun Anggaran 2019 ini.

 Tanpa evaluasi dan monitoring, himbaunya, Semoga dapat lebih mengetahui sejauh mana tata cara pengelolahan APBD yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah.  

“ Intinya semua mengharapkan dengan kegiatan ini dapat menjadi tolak ukur bagi kita semua dalam menetapkan suatu kebijakan yang tepat dan akurat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang benar-benar memahami, profesional dan bertanggung jawab dalam mengatur anggaran yang sudah tersedia,” jelasnya

Ia berpesan, jangan  sekali-sekali salah dalam mengambil kebijakan dalam mengelola anggaran hanya sekedar untuk memuaskan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan atau memuaskan desakan-desakan dari luar.

Dalam rapat tersebut hadir, Kepala Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Msi, Kepala BPKAD Kota Dumai, Yusrizal, Plt Kadikominfo, Drs M Fauzan, Kadiskopar, H Fauzi Erizal, Kepala Badukcapil, Suardi, Ssy, Camat, Lurah dan tamu undangan lainnya. (adl/Diskominfo)

DUMAI- Karena manajemen perusahaan mengutus perwakilannya yang tidak dapat memberi keputusan, membuat agenda mediasi yang dilaporkan oleh pekerja PT. CMKI ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, ditunda pelaksanaannya Senin (24/06) lusa.

“ Kemarin (Kamis-red) kita lakukan mediasi pertama. Namun pihak yang kita panggil, seperti PT. PLN Dumai, PT. CMKI hanya dihadiri wakilnya. Sementara pekerja yang membuat laporan, hadir (datang). Wakil dari perusahaan tersebut mengaku hanya datang untuk mendengar dan tak bisa memberi kebijakan, maka dari itu mediasi kita agendakan lagi pada minggu depan ”kata Muhammad Fadhly, SH, mediator Disnakertrans Kota Dumai, kepada infopublik.dumaikota.go.id , Jumat (21/06).

Dia menjelaskan, mediasi yang dilaksanakan itu terkait laporan pekerja yang menyatakan bahwa PT. CMKI selaku sub kontraktor yang mendapat pekerjaan di PT. PLN Cabang Dumai, hanya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) setengah dari upah perbulan yang diterima pekerja. Pekerja mengaku, sudah bekerja diperusahaan tersebut selama lima tahun.

“Kalau memang demikian, sepantasnya mereka diberi hak sesuai aturan. Pengusaha bisa lihatlah di Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pasal 3. Sangat jelas diatur”ujarnya.

Dengan rasa kecewa, Mediator yang sangat tegas ini menyampaikan perwakilan perusahaan yag hadir agar dipertemuan berikutnya dapat menghadirkan pimpinan yang bisa membuat keputusan. Hal itu dimaksudkan, agar masalah dapat secepatnya selesai dan tuntutan pekerja dapat dicarikan jalan keluarnya.

Sementara itu, Mulyani, SH, Kasi Perselisihan Disnakertrans Kota Dumai, mengatakan mediasi pertama tidak terlaksana karena wakil dari perusahaan tidak dapat menunjukkan surat kuasa untuk mengikuti mediasi dan bisa diberi kewenangan membuat kebijakan.

“Sedangkan wakil PT. CMKI ada membawa surat dari pimpinannya yang meminta kepada Disnakertrans bisa mengagendakan pada hari berikutnya. Pimpinan mereka sedang berada luar kota”ucapnya.

Ditempat yang sama, perwakilan PT. CMKI yang enggan disebutkan namanya menjelaskan pembayaran THR oleh perusahaan disesuaikan dengan kontrak kerja perusahaannya dengan PT. PLN Dumai.

Dia mengakui, kontrak kerja awal dengan PT. PLN berlangsung lima tahun. Menjelang habis masa kontrak, tepatnya akhir Desember 2018, PT. PLN melakukan addendum. Sehingga kontrak kerja diperpanjang enam bulan, terhitung Januari hingga Juni 2019. “Makanya tagihan pembayaran THR ke PLN disesuaikan perpanjangan kontrak”ujarnya.(adl/dh/Diskominfo)

DUMAI—Pj Seketaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, H.Hamdan Kamal, mengajak kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada didaerah ini untuk meningkatkan etos kerjanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  

“ Kembali Saya mengajak saudara sekalian marilah kita selalu meningkatkan etos kerja kita sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk melakukan yang terbaik bagi Kota Dumai yang kita cintai bersama ini,” jelasnya di acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Jumat (21/06).

Beliau menyampaikan, prosesi pelantikan dan mutasi jajaran pejabat disetiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karier pegawai. Pelantikan pejabat ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. “ Pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal,” jelasnya.

“ Pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan adalah kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada Negara,” tegasnya

Oleh karenanya, lanjutnya, setiap Pejabat hendaknya mempunyai kemauan yang kuat untuk memiliki wawasan yang luas dan siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

“ Dengan demikian, diharapkan para Pejabat dapat menjadi roda penggerak organisasi,” tegasnya lagi (adl/Diskominfo)

DUMAI—Karena tidak ada nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sudah kadarluarsa serta mengandung bahan berbahaya, kini Ribuan Produk Ilegal yang disita dari instansi tersebut menumpuk di gudang BPOM, Kamis (20/06).

“ Nantinya produk-produk ilegal tersebut seperti minuman kemasan, jamu, kosmetik dan lain-lain dari berbagai merek mungkin akan kita musnahkan pada akhir tahun ini,” jelas Kepala BPOM Kota Dumai, Emy Amelia, S.Farm, Apt, M.Sc  melalui ULPK, Yulianni Setiawati, S.Farm.Apt kepada infopublik.dumaikota.go.id.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pelaku usaha untuk dapat memperhatikan produk-produk yang dijualnya, terutama nomor izin edar dari BPOM. “ Kalau tidak ada itu, jelas produk-produk yang dijual itu nantinya akan kita amankan,” tegasnya.

Sebenarnya untuk diketahui, mengurus nomor surat izin edar BPOM itu adalah sangat mudah, cukup menghubungi atau datang langsung ke Kantor BPOM Kota Dumai yang beralamat Jalan Hang Tuah Nomor 51 A-51 B Kelurahan Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur dengan melampirkan Izin Usaha Industri dan NPWP.

“ Dan nantinya akan kita audit dan setelah itu si pelaku usaha dapat melakukan registrasi  ke e-registration.pom.go.id dan ini jelas gratis,” ujarnya      

Lebih lanjut ia mengatakan, selain produk-produk ilegal yang tidak ada izin edar BPOM, BPOM juga mengamankan produk-produk yang sudah kadarluarsa dan mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Boraks, Rhodimin B, Methanyl Yellow dan Pengawet Mayat.

“ Tentunya untuk melakukan pengetesan itu untuk sementara waktu kita menggunakan tes kit. Karena sampai saat ini laboratorium, kita belum punya. Jadi untuk sementara kita melalui tes kit saja dulu,” jelasnya lagi.(adl/Diskominfo)        

DUMAI—Kepala Dinas PUPR, Syahminan, melalui Kasi Perencanaan dan Pengendalian, Yomi Indriansyah, ST menegaskan akan terus melakukan rutinitasnya melakukan normalisasi drainase yang ada di Kota Dumai. Namun ada kendala untuk membersihkannya karena pemilik Rumah Toko (Ruko) melakukan penutupan parit secara permanen tanpa ada lobang untuk petugas membersihkannya.

“ Drainase yang ditutup oleh ruko itu sepanjang puluhan meter, sehingga kesulitan untuk menggapainya. Dan tidak ada titik untuk pembuka ketika pembersihan saluran air sepanjang drainase itu,” sebutnya, Rabu (19/6)

Oleh karena itu, lanjutnya, ia bersama rekan-rekan mencoba untuk melakukan koordinasi kepada lurah dan camat setempat tentang hal ini. “ Jika tak ada solusinya kami Dinas PUPR Dumai melalui Bidang Cipta Karya akan mengadakan Capter Segi Empat untuk bisa buka tutup drainase tersebut, ” ujarnya.

Ia mengatakan, sebagaimana diketahui adanya sistem drainase di suatu kawasan, dapat memberi berbagai manfaat, diantaranya, meningkatnya kenyamanan, keasrian, dan kesehatan masyarakat di daerah pemukiman dan daerah perkotaan pada umumnya. Mengurangi kelebihan air sehingga suatu kawasan dapat difungsikan secara optimal dan normal sebagaimana mestinya.

“ Karena dreinase merupakan komponen penting dalam tata ruang maupun infrastruktur suatu kawasan yang memiliki banyak manfaat, maka keberadaanya harus senantiasa kita jaga dan rawat dengan sebaik mungkin,” jelasnya. (adl/Diskominfo)