DUMAI–Desas-desus beberapa hiburan malam seperti Pub dan Diskotik buka sampai subuh hari membuat sebagian tokoh masyarakat dan tokoh agama berang. Bahkan mengenai itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) Kota Dumai angkat bicara.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bab VIII mengenai usaha pariwisata itu. “ Menerangkan batas waktu operasional Diskotik sebenarnya dari Pukul 21:00 WIB sampai 01:00 WIB,” ujarnya Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Hendri Sandra, SE melalui Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Said Effendi, SE, (3/7).

Sedangkan batas waktu operasional Pub buka pukul 20:00 sampai 24:00 WIB. “ Namun masih ada saja yang tak mematuhi aturan tersebut. Kita pun geram dibuatnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan adanya Pub dan Diskotik nakal yang tidak mematuhi aturan tersebut, DPMPTSP sebenarnya siap mencabut izin usahanya. “ Asalkan ada surat peringatan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Dumai,” ujarnya.

Kalau sudah ada  surat peringatan yang ketiga dikirim ke DPMPTSP. “ Kami punya dasar menindaknya. Kami tak gentar mencabut izin operasional mereka. Karena kami yang membuat surat izin usaha mereka dan kami juga lah yang bisa mencabutnya izin operasionalnya,” tegasnya.

Untuk itu, mengenai persoalan tersebut, ia berharap kepada Pemerintah Kota Dumai khususnya instansi terkait untuk saling mendukung dalam melakukan eksekusi pencabutan izin usaha mereka. “ Mari kita bergerak dan saling koordinasi bersama. Kalau terus dibiarkan, ini jelas sudah meresahkan masyarakat,” tegasnya lagi.(Diskominfo)

DUMAI–Upaya mediasi antara pekerja dengan perusahaan sehubungan laporan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) masih berlanjut. Bahkan satu laporan diserahkan kepada Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi Riau.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, M. Fadly, Disnakertrans Kota Dumai melalui staff, Gurniawan, menyampaikan bahwa dari laporan yang diterima semuanya telah dilakukan upaya perundingan. Sesuai mekanisme hukum ketenegakerjaan telah dilalui. Namun tidak semua laporan bisa menghasilkan kesepakatan sebagaimana diinginkan.

“Seperti laporan dari pekerja PT. RPO. Kita telah memanggil masing-masing pihak sebanyak tiga kali, tetapi pihak perusahaan tidak pernah hadir. Makanya mediator membuat produk anjuran untuk diselesaikan oleh pengawas ketenagakerjaan. Sebenarnya ini merupakan ranah mereka. Karena pengawas tidak ada di kota jadi kita upayakan membantunya”katanya kepada infopublik.dumaikota.go.id, Selasa (2/7).

Sementara itu, mediasi dengan PT. CMKI akan dilanjutkan pada perundingan ketiga. Untuk PT. PLP pada mediasi yang dilaksanakan Senin (1/7) pagi telah mencapai kesepakatan dengan dilakukannya pembayaran hak pekerja oleh perusahaan. “Alhamdulillah sudah PB (Perjanjian Bersama) pak. Perusahaan mau membayar sesuai yang disepakati dengan pekerja”ujarnya.(Diskominfo)

DUMAI—Dengan dikukuhkannya Ketua serta Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kecamatan Dumai Kota, Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo, SE meyakini banyak orang-orang hebat  ada dipengurusan ini yang  mampu menggerakan masyarakat menuju pembangunan yang diharapkan.

“ Jadi saya yakin, di tubuh LPMK yang ada di Kota Dumai khususnya yang ada di tubuh LPMK Kecamatan Dumai Kota, banyak-banyak orang-orang hebat disini yang mampu meningkatkan perannya didalam masyarakat. Saya banyak tahu, banyak wajah-wajah optimis yang sudah lama saya kenal disini,” sebutnya saat  Pengukuhan Ketua dan Pengurus LPMK Kecamatan Dumai Kota di Lapangan Tenis, Jalan Patimura, Selasa (2/7).    

Oleh karena itu, ia berharap kepada Ketua dan Pengurus LPMK yang baru dilantik dapat meningkatkan sinergitasnya dengan pihak kelurahan. “ Mari kita ajak masyarakat untuk sama-sama membangun Kota Dumai ini,” ujarnya.

Karena semakin diajak masyarakat dalam membangun kota ini semakin baik. “  Dan semangkin bagus. Intinya mari kita tingkatkan partisipasi  membangun kota ini, disisa-sisa kepemimpinan kami bersama Pak Wali. Saran dan kritik dari masyarakat, tentu kami terbuka menerimanya,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota ini, mampu menterjemahaan visi-misi kepala daerah. “ Apalagi saat ini, ada dana kelurahan. Tentunya dapat meningkatkan pembangunan disini. Namun dengan adanya dana kelurahan ini, saya harap semua agar transparan dalam menggunakannya,” jelasnya lagi.

Dalam acara pengukuhan tersebut, hadir Camat Dumai Kota Agus Gunawan, SH, Tokoh Masyarakat, Para Lurah  dan Tamu Undangan lainnya. (Diskominfo)       

DUMAI—Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo, SE, Senin (1/7) membuka Manasik Jemaah Calon Haji (JCH) Tingkat Kota Dumai Tahun 2019 di Gedung Sasana Mitra, Komplek Pertamina Bukit Datuk.

“ Melalui ini, saya atas nama Pemerintah Kota Dumai berharap semoga haji tahun ini berjalan dengan baik, lancar dan aman. Semoga nantinya para jemaah haji Kota Dumai sepulangnya dari tanah suci menjadi haji yang mabrur. Amin Ya Rabbal Alamin,” ujarnya.  

Ia pun berpesan kepada para calon jemaah haji, agar terus menjaga kesehatannya, baik sebelum pergi dan setelah akan pulang nanti.” Tingkatkan stamina kita sebelum tiba di tanah suci. Dengan meningkatkan stamina, proses haji nantinya akan berjalan lancar,” ucapnya.

Sedangkan untuk infrastruktur, Pemerintah Kota Dumai terus berupaya memperbaikinya. “ Sehingga dengan meningkatnya infrastrukur, pembenahan proses pemberangkatan haji di kota ini  dapat menunjang keamanan dan kenyamanan peserta haji,” jelasnya.

Kepada para peserta Jama’ah Calon Haji hendaknya betul-betul menggunakan kesempatan yang berharga ini dengan sebaik-baiknya. “ Sekali lagi, Saya mengharapkan kepada seluruh jamaah sekalian untuk tidak henti-hentinya menimba ilmu khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji,” pintanya lagi.

Dalam acara tersebut, hadir Kepala Kementrian Agama Kota Dumai, Drs. H. Syafwan, Pejabat Struktural Dilingkup Pemerintah Kota Dumai Atau yang Mewakili, Unsur Pimpinan PT. Pertamina RU II Dumai,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,Tokoh Pemuda dan pengajar Manasik, Para Jamaah Calon Haji.(Diskominfo)

DUMAI—Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo, SE mengatakan pemakaian Narkotika, Psikotropika dan  Bahan Adiktif  (Narkoba) secara terus menerus dapat mengakibatkan gejala psikologis yang dalam bahkan dapat menyebabkan kegilaan atau Skizofrenia dan ujung-ujungnya bisa menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara bunuh diri.

“ Untuk itu, saya berharap kepada generasi muda khususnya yang ada di Kota Dumai, setiap ada masalah janganlah menggunakan Narkoba. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan cara berdoa dan berzikir serta memperbanyak membaca Al Qur’an,” sebutnya saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Hari Anti Narkotika  Internasional Tahun 2019 di Gedung Sri Bunga Tanjung, Jumat (28/6).

Bukan hanya itu saja, ia menghimbau kepada generasi Umat Islam, untuk banyak-banyak mendalami makna yang terkandung didalam Al Qur’an. “Karena Al Qur’an adalah obat dari segala penyakit kejiwaan yang saat ini banyak menerpa rakyat Indonesia,” ujarnya.  

Hal yang menjadi kekhawatiran bersama, lanjutnya, mengingat dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan narkoba adalah terhadap generasi muda yang masih rentan terhadap penyalahgunaan zat setan tersebut. “  Untuk itu mari kita jaga generasi muda kita yang merupakan aset bangsa yang paling berharga,” katanya.

Oleh karenanya, generasi ini hendaknya benar-benar mewaspadai dan menghindari dirinya agar tidak terjerumus dari penyalahgunaan Narkoba. “ Hal ini harus menjadi pusat perhatian kita bersama.  Sebelum semua terjadi di dalam keluarga kita, dekatilah diri kita dengan lmu Agama,” ajaknya.

Sementara itu, AKBP Thamrin Parulian, SH mengatakan kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama dengan jaringan yang tersebar secara nasional dan internasional menembus sekat-sekat perbatasan wilayah serta negara.

“ Jaringan tersebut merupakan sindikat yang terorganisir dengan cakupan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu perang terhadap penyalahgunaan dan peredaraan gelap Narkotika tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah dan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik instansi pemerintah maupun komponen bangsa,” sebutnya didepan tamu undangan yang hadir.(adl/Diskominfo)

DUMAI—Pj Seketaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, H. Hamdal Kamal menutup Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Bukit Kapur, Malam Kamis (26/06).

Sebelumnya, Pj Sekda mengatakan diacara tersebut, Al-Quran dan Sunnah Rasul  mengajarkan kepada Umat Islam agar menjadi bangsa yang selalu bersikap optimis. “ Kepada kita diajarkan etos kerja yang positif karena Islam meminta kita untuk tidak melupakan nasib kita di dunia, disamping tentunya menabung amal untuk kehidupan akhirat,” sebutnya

Sehingga dalam menghadapi situasi kondisi dan tantangan apapun, selaku kaum muslimin telah ditempa untuk tetap percaya diri, serta percaya terhadap bimbingan dan lindungan Allah SWT.

“ Untuk itu dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas, dan langkah-langkah yang rasional, marilah kita bersama-sama menjaga rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita dengan membangun negeri tercinta ini menuju sebuah negeri yang makmur dibawah ampunan dan Ridho-Nya,” ujarnya.

Ia mengatakan, Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan agar kasih sayang dan pedoman hidup dijalan yang lurus dapat dipahami secara jelas  selaku hamba Allah. Karena itu, sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk menggali hikmah dan makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an.

Dimana menurut ulama, kemampuan dalam memahami Al-Qur’an itu dibedakan dalam beberapa tingkatan. Ada pemahaman harfiah yang dapat ditangkap oleh orang awam. “ Namun diatasnya terdapat tingkat-tingkat pemahaman yang memerlukan ketekunan dan kesungguhan lebih untuk dapat memahami arti dan tafsir sesungguhnya,” sebutnya lagi.

Dalam acara MTQ itu hadir, Lurah Gurun Panjang, Ruswan, Lurah Bukit Nenas, Abdul Gani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan tamu undangan lainnya.(adl/Diskominfo)

DUMAI—Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan perkebunan, industri ataupun lainnya yang dikelola secara asal-asalan sangat berdampak  negatif  bagi lingkungan didaerah ini. Oleh karena itu, sebelum terjadi degradasi yang lebih parah lagi, diharapkan semua pihak untuk dapat mengantisipasinya dan menanggulangi.

 “  Oleh karena itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) yang lebih dalam lagi. Karena masalah lingkungan merupakan bagian hidup kita. Dan kita harus cepat memutuskannya,” sebut Walikota Dumai, H Zulkifli As dalam acara Konsultasi Publik KLHS terhadap Ranperda RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 di Gedung Pendopo, Rabu (26/6).

Hal ini mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, Pasal 15 Ayat Satu dan Dua yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

 “ Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, mari kita sama-sama membangun Dumai dan menciptakan Dumai lebih indah lagi. Karena Kota Dumai posisinya sangat strategis, baik itu ditinjau dari jalur darat, laut maupun udara. Kalau semua sudah indah, secara otomatis investasi akan masuk secara cepat dan banyak. Namun sebelum itu Tata Ruang kita harus kita tuntaskan dulu. Karena masih ada masalah,” sebutnya.

Sedangkan ayat duanya, berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat satu ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya. “ Jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, propinsi serta kabupaten kota,” ujarnya

Dalam acara itu, Hadir Pj Sekda H Hamdan Kamal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Satrio Wibowo, Para Kepala OPD, Para Camat, Para Lurah, Unsur OPD Provinsi, Unsur Akademisi, Asosiasi Kelembagaan, Para Ketua LPMK Kota Dumai, perwakilan perusahaan dan tamu undangan lainnya. (adl/Diskominfo)

DUMAI—Walikota Dumai, H Zulkifli As mengajak Umat Islam untuk meningkatkan pedalaman, penghayatan dan pengamalan Ayat-Ayat Allah. Hal ini dikatakannya saat acara penutupan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) di Kantor Camat Medang Kampai, Malam Rabu (25/6).     

“ Saya berharap, di balik semarak syiar MTQ yang dilaksanakan kali ini, kita juga dapat meningkatkan pendalaman, penghayatan dan pengamalan makna Ayat-Ayat Allah baik yang ada di dalam Al Qur’an maupun yang ada di sekeliling kita, karena semuanya adalah dalam kekuasaan Allah SWT,” ujarnya.

Ia mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan agar kasih sayang dan pedoman hidup dijalan yang lurus dapat dipahami secara jelas selaku hamba.

“ Karena itu, sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk menggali hikmah dan makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an. Dimana menurut pemuka agama, kemampuan dalam memahami Al-Qur’an itu dibedakan dalam beberapa tingkatan,” sebutnya  

Ada pemahaman harfiah yang dapat ditangkap oleh orang awam. Namun diatasnya terdapat tingkat-tingkat pemahaman yang memerlukan ketekunan dan kesungguhan lebih untuk dapat memahami arti dan tafsir sesungguhnya.

“ Karenanya MTQ  yang telah kita laksanakan diharapkan mampu menjadi ajang yang tidak hanya sekedar momentum untuk melatih dan bertanding membaca, tetapi juga momentum yang baik untuk berkompetisi dalam memahami substansi ayat suci al-Quran dengan benar dan tepat,” ujarnya lagi.

Dalam acara tersebut hadir Camat Medang Kampai, M Zakir, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Para Lurah dan Tamu Undangan lainnya.(adl/Diskominfo)

DUMAI- Kementerian Agama (Kemenag) Kota Dumai sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) daerah membenarkan informasi yang menyebutkan adanya perubahan jadwal pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 1440H/2019M.

“Jadwal berangkat jamaah kita ada perubahan, begitu juga jumlah seluruhnya. Total ada 215 jamaah. Lebih detail silahkan hubungi staff saya, karena saya sedang diluar kota mengikuti acara”saran Kepala seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Kemenag Kota Dumai, Drs. H. Zakaria sambil menyebutkan nomor staff dimaksud kepada infopublik.dumaikota.go.id, Senin Sore (24/06).

Menurut Hj. Rasinawana, staff seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, sebanyak 215 JCH Kota Dumai, terdiri dari 213 JCH reguler dan 2 JCH sebagai Tim Panitia Haji Daerah (TPHD) semula akan diberangkatkan menuju embarkasi antara Pekanbaru, Selasa (09/07).

Namun jadwal terbaru yang diterima menunjukkan JCH Dumai diberangkatkan di dua kelompok terbang (Kloter). Sebanyak 187 jamaah tergabung pada Kloter 5 bersama JCH asal Kota Pekanbaru. Berangkat dari Kota Dumai, Senin (08/07) dinihari.

“Sesuai jadwal mereka harus masuk asrama pukul 09 Wib. Besok paginya berangkat ke embarkasi BTH Batam utk transit lalu lanjut menuju Arab Saudi”ujarnya.

Selanjutnya, sekitar 28 jamaah lagi yang tergabung dengan kloter 20, terdiri dari jamaah asal Kabupaten atau Kota Pekanbaru, Siak, Inhil , Pelalawan dan Dumai. Dengan jadwal berangkat Selasa (23/07). “Untuk transportasi menuju Pekanbaru, Pemko sudah menyiapkan lima unit bus bagi kloter kelima dan satu unit bus dikloter 20”jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sesaat tiba di asrama haji embarkasi antara Pekanbaru, JCH akan mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap tiga. Berikutnya pemberian gelang dan living coast.

“setelah selesai mereka istirahat. Besok pagi berangkat menuju bandara Hang Nadim Batam”ucapnya. (adl/dh/Diskominfo)

DUMAI- Beberapa waktu belakangan ini sebagian besar lapisan masyarakat, ramai memperbincangkan peran ataupun kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai dalam penyelesaian permasalahan buruh dengan perusahaan.

Bahkan ada yang menyampaikan ketidakpuasannya melalui media sosial (medsos). Dengan menyatakan apakah tugas Dinas tenaga kerja hanya menyelesaikan masalah buruh tanpa ada memberi tindakan tegas kepada perusahaan.

Kepala Disnakertrans Kota Dumai, H. Suwandi, SH, M.Hum, melalui Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Muhammad Fadhly, SH, kepada 2014 Infopublik.dumàikota.go.id , Selasa (25/06) menjelaskan sejak dua tahun yang lalu kewenangan Disnakertrans dalam hal pengawasan dan penindakan tidak berada di daerah Kabupaten atau Kota lagi. “Wewenang hanya sampài di Disnaker Propinsi”urainya.

Pengurangan wewenang itu, kata fadhly lebih lanjut, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritah daerah. Dimana kewenangan pemda mulai ada pembatasan dan pengurangan. “Nah atas dasar aturan tersebut kami didaerah hanya bisa melakukan pembinaan dan mediasi bila terjadi perselisihan. Sementara masalah normatif pekerja, pengawasan dan penindakan itu merupakan tugas dan tanggungjawab pengawas”jelasnya.

Untuk itu dia berharap pada pekerja atau buruh melalui serikat pekerja dan serikat buruh menyampaikan ke pemerintah pusat agar kewenangan tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah. “Andai itu kembali, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap daerah kembali tumbuh baik. Kita didaerah tidak làgi dipandang sebelah màta”harapnya. (adl/dh/Diskominfo)