DUMAI – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Dinas Lingkungan Hidup, Selasa (24/9), menggelar Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap ke-2. Konsultasi terkait penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai 2019 – 2039.

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Kajian lingkungan hidup strategis harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Dalam proses pelaksanaannya harus bersifat partisipatif agar terwujud penataan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Walikota Dumai H Zulkifli AS diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kemasyarakatan H. Syamsudin ST saat membuka forum konsultasi di Balai Sribunga Tanjung menyebut konsultasi publik ini bertujuan membahas isu pembangunan berkelanjutan. Dimana pembangunan yang dilaksanakan harus mengedepankan prinsip ke hati-hatian dalam mengelola tata ruang.

“Sebelum disahkan, ini harus dikonsultasikan dengan banyak pihak. Sehingga perumusan RTRW akan lebih matang dari aspek lingkungannya,” ujar Syamsudin.

Selain meminta masukan masyarakat,forum ini sekaligus ajang sosialisai RTRW. Pihak provinsi sengaja diundang untuk menyampaikan tata ruang yang ada di Kota Dumai. Sehingga semua tahu, mana kawasan hijau dan mana kawasan industri dan masyarakat.

“Ini merupakan pertemuan kedua untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya. Bagaimanapun  RTRW Kabupaten dan Kota nantinya mengacu pada tata ruang provinsi,” lanjut Syamsudin.

Terkait belum adanya RTRW Kota Dumai, Syamudin mengakui sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan di Kota Dumai saat ini. Baik pembangunan infrastruktur maupun kawasan industri. Para investor masih ragu-ragu dalam menanamkan investasinya karena masih ada kawasan yang belum jelas peruntukannya. (Diskominfo).