Dumai – Guna meringankan beban masyarakat Kota Dumai serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran dan pelunasan piutang tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2), Walikota Dumai menetapkan Surat Keputusan No. 725/BAPENDA/2019 tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau densa pajak dalam Surat Keputasan Walikota diberikan kepada masyakatat Kota Dumai yang memiliki tunggakan masa pajak dari tahun 1994 s/d 2019, hanya dengan membayar pokok pajak yang terutang.

Penghapusan sanksi administrasi dilaksanakan atau diberlakukan selama 3 (tiga)  bulan mulai tanggal 2 September sampai dengan 30 November 2019, setelah tanggal tersebut Surat Keputasan Walikota dimaksud tidak berlaku lagi,  maka ketentuan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda diberlakukan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pada kesempatan ini dihimbau kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak PBB P2 segera melunasinya pokok pajak PBB P2 untuk dapat penghapusan denda Keterlambatan pembayaran PBB P2.