DUMAI – Pemerintah Kota Dumai berkomitmen menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar kota ini tumbuh dan berkembang sebagai kota yang sehat, sejuk dan asri. Salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan bakau yang masih asri di sejumlah lokasi.

Hal ini dikemukakan PLT Sekretaris Daerah Kota Dumai H Hamdan Kamal saat dialog interaktif Peluncuran Program Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu Provinsi Riau di Bandar Bakau, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kota Dumai, Sabtu (27/7).

Peluncuran dihadiri Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPEE KLHK) Tandya Tjahjana, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagut Haryanto Syafri, Senior Vice President Corporate Affairs PT CPI Wahyu Budiarto dan perwakilan Pemkab Bengkalis.

Program Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Provinsi Riau merupakan program kerjasama PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, afiliasi dari the Nature Conservancy (YKAN TNC). Program ini merupakan upaya konservasi hutan mangrove dan ekosistemnya dengan memfokuskan pada faktor ekologi, sosial, dan ekonomi.

“Kota Dumai saat ini tengah berkembang pesat. Terutama di sektor industri. Untuk itu kami memandang penting dan komitmen menyembimbangkan perkembangan itu dengan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Hamdan Kamal.

Salah satu yang sangat penting adalah menjaga ekosistem pesisir sebagai sebuah kawasan multi dimensi dengan hutan bakaunya. Di satu sisi sebagai pencegah abrasi, tempat tumbuh kembangnya biota laut, paru-paru kota daan wisata.

“Kota Dumai memiliki panjang garis pantai sekitar 135 KM. Di sebahagian garis pantai tersebut, masih tumbuh mangrove berbagai jenis. Beberapa diantaranya langka di dunia. Kita akan terus dorong untuk terus dilestarikan dan dikembangkan,” katanya.

Peluncuran Program Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Provinsi Riau selain diisi dialog pentingnya pelestarian hutan bakau, juga diisi dengan penanaman pohon mangrove. Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juli.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyebutkan bahwa Provinsi Riau memiliki ekosistem hutan mangrove seluas 143 ribu hektar. Ekosistem itu tersebar di wilayah Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, Meranti, Pelalawan, Siak, dan Indragiri Hilir. Dengan kondisi ini, Riau berpotensi menjadi pusat riset dan pengembangan hutan mangrove di Pulau Sumatera.

Terkait program Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu di Provinsi Riau, menurut Senior Vice President Corporate Affairs PT CPI Wahyu Budiarto, akan dilaksanakan di dua lokasi. Yakni Pangkalan Sesai, Kota Dumai, dan Teluk Pambang, Kabupaten Bengkalis.

“Saat ini, kami akan fokus pada studi desain rencana restorasi kawasan pesisir di Pangkalan Sesai dan Teluk Pambang. Hasil studi diharapkan selesai akhir tahun ini, sehingga implementasi program dapat dimulai tahun 2020,” kata Wahyu Budiarto.

Direktur BPEE KLHK Tandya Tjahjana menyebut KLHK sangat mendukung pengelolaan terpadu dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kondisi hutan mangrove di Indonesia.

“Restorasi ekosistem mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab semua pihak, termasuk pihak swasta. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi semua pihak yang membantu implementasi program ini,” kata Tandya.

Darwis Mohammad Saleh, salah seorang pegiat pelestarian mangove di Bandar Bakau Dumai, menyatakan bahwa penyelamatan kawasan mangrove harus diprioritaskan. Sebab, lanjut dia, hutan mangrove berperan sebagai benteng pertahanan kawasan pesisir.

Diperkirakan, 80 persen hasil ikan tangkap di dunia bergantung pada hutan mangrove, baik secara langsung maupun tidak. Akarnya yang rapat dan lingkungan vegetasi di sekitarnya berperan penting untuk menyaring air dari kotoran dan polutan lainnya untuk menghasilkan air bersih. (Diskominfo).