Dumai – Walikota Dumai yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Dumai H. Hamdan Kamal menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Dumai tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Dumai terhadap penjelasan kepala daerah tentang RANPERDA Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai tahun anggaran 2018, yang bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Dumai Jl. Tuanku Tambusai. Selasa (09/07).

Rapat Paripurna DPRD ini di penuhi daftar hadir 16 anggota DPRD Kota Dumai dari 33 anggota, tampak hadir juga dalam rapat ini Asisten III, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, para Muspida Kota Dumai, serta Kepala OPD di lingkup pemerintahan Kota Dumai.

Pada rapat paripurna ini anggota DPRD Kota Dumai menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi dari fraksi masing-masing. Diantaranya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), fraksi  Golongan Karya (Golkar).

Dalam pandangan umum PDIP pihaknya  menjelaskan, “pada rapat paripurna kemarin secara ringkas juga menjelaskan realisasi APBD Kota Dumai Tahun 2018. Mulai dari pendapatan daerah, pembiayaan daerah, termasuk juga sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenan”. Seperti pendapatan daerah misalnya, dianggarkan Rp  1.142.375.956.774,98 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah), terealisasi sebesar  Rp 1.225.296.406.097,87 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 107,26% dari yang ditargetkan.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dianggarkan Rp 279.654.914.441,64 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Koma Enam Puluh Empat Rupiah) atau 114% dari yang di targetkan.

Pendapatan Asli Daerah ini meliputi pendapatan pajak daerah yang di anggarkan Rp 117.586.537.599,50 (Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Rupiah) terealisasi  Rp 127.964.097.216,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) atau 108,83%. Sementara pendapatan dari retribusi daerah yang dianggarkan Rp 38.003.028.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp 30.677.523.061,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) atau sekitar 80,72%.

Begitu juga pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dianggarkan sekitar 6,7 Miliar lebih yang terealisasi hanya sekitar 2,1 miliar lebih atau 32% saja. Selanjutnya dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp 83.014.408.300,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp 118.823.646.066,64 (Seratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Empat Rupiah) atau sekitar  143,14%.

Sedangkan untuk belanja daerah , sebagaimana di sampaikan Saudara Wakil Walikota Dumai kemarin disebutkan bahwa yang dianggarkan sebesar Rp 1.142.375.956.744,98 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) terealisasi  sebesar  Rp 1.112.399.051.890,74 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah ) atau sekita 97,38%. Untuk lebih rincinya pelaksanaan belanja daerah tersebut dapat dilihat dari audit yang sudah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Mencermati apa yang disampaikan kemarin, terlihat antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah tidak terdapat perbedaan. Namun dari realisasinya terlihat pendapatannya sebesar Rp 1.225.296.406.097,87 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratu Enam Ribu Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 1.112.399.051.890,74 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah). Dengan demikian terdapat selisih surplus sebesar Rp 112.897.354.207,13 (Seratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Koma Tiga Belas Rupiah).

“Saudara Wakil Walikota yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan , pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya sebatas angka-angka di atas kertas, tetapi bagaimana realisasi dari semua janji-janji yang disampaikan ketika berkampanye beberapa waktu lalu. Dan dalam kurun empat tahun belakang ini pembangunan di Kota Dumai terasa kurang” ungkapnya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)  mengatakan, “setelah mendengar, mencermati, mempelajari dan menganalisa penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap  Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dumai Tahun 2018 yang di bacakan oleh Saudara Wakil Walikota Dumai, maka fraksi Partai Amanat Nasional selalu memberikan apresiasi dan dorongan yang positif serta dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Dumai dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tetap memandang perlu untuk mendapatkan penjelasan, memberikan masukan-masukan serta saran” imbuh nya.

Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhui kebutuhan birokrasi. Untuk itu fraksi PAN memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus ada semangat yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat dumai.

Terkait sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dianggarkan sebesar  Rp. 57.935.943.638,00 terealisasi sebesar Rp 23.470.008.005,09 atau sebesar 40,51% dari yang dianggarkan. Fraksi PAN mencermati jika dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda, bahkan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Dumai, berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi dengan baik. Seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bias dilaksanakan, hanya karna persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu dan lain sebagainya, sehingga anggaran dikembalikan ke kas Daerah.  Tambahnya.

Selanjutnya, fraksi Partai Golkar juga mengatakan, setelah menganalisa dan mempelajari pidato Saudara Wakil Walikota Dumai terhadap penyampaian Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018, Kami dari fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.        Bahwa fraksi Partai Golkar melihat pada laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 yang dianggarkan sebesar Rp 1.142.375.456.774,98 merupakan angka yang bisa merealisasikan kebutuhan Kota Dumai sehingga target pencapaian kerja yang di programkan bisa terlaksana dengan baik, menuju masyarakat makmur dan madani, satu hal yang paling mendasar adalah ketika dalam setiap perencanaan pembahasan oleh lembaga ini mampukah kita mewujudkan apa yang menjadi prioritas utama dan sentuhan terhadap kebutuhan masyarakat Kota Dumai.

2.        Bahwa fraksi Partai Golkar melihat dari waktu ke waktu belum ada kesungguhan dari OPD-OPD untuk bekerja dengan maksimal dalam upaya mendukung program yang direncanakan, ini disebabkan kurangnya perencanaan yang matang dalam menyusun anggaran dan juga kurang Sumber Daya Manusia di setiap OPD perencanaan tersebut tidak terarah dengan baik.

3.        Fraksi Partai Golkar memberi  apresiasi atau penghargaan kepada Pemko Dumai atas kerja kerasnya selama ini untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat Kota Dumai yang madani. “ungkapnya”.

Setelah para fraksi membacakan naskahnya, rapat paripurna ini di tutup dengan penyerahan naskah fraksi tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Dumai terhadap penjelasan kepala daerah tentang RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Dumai tahun anggaran 2018, naskah ini diserah kan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Dumai kepada Walikota Dumai yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai. (Mr.Load/Diskominfo).