DUMAI- Karena manajemen perusahaan mengutus perwakilannya yang tidak dapat memberi keputusan, membuat agenda mediasi yang dilaporkan oleh pekerja PT. CMKI ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, ditunda pelaksanaannya Senin (24/06) lusa.

“ Kemarin (Kamis-red) kita lakukan mediasi pertama. Namun pihak yang kita panggil, seperti PT. PLN Dumai, PT. CMKI hanya dihadiri wakilnya. Sementara pekerja yang membuat laporan, hadir (datang). Wakil dari perusahaan tersebut mengaku hanya datang untuk mendengar dan tak bisa memberi kebijakan, maka dari itu mediasi kita agendakan lagi pada minggu depan ”kata Muhammad Fadhly, SH, mediator Disnakertrans Kota Dumai, kepada infopublik.dumaikota.go.id , Jumat (21/06).

Dia menjelaskan, mediasi yang dilaksanakan itu terkait laporan pekerja yang menyatakan bahwa PT. CMKI selaku sub kontraktor yang mendapat pekerjaan di PT. PLN Cabang Dumai, hanya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) setengah dari upah perbulan yang diterima pekerja. Pekerja mengaku, sudah bekerja diperusahaan tersebut selama lima tahun.

“Kalau memang demikian, sepantasnya mereka diberi hak sesuai aturan. Pengusaha bisa lihatlah di Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pasal 3. Sangat jelas diatur”ujarnya.

Dengan rasa kecewa, Mediator yang sangat tegas ini menyampaikan perwakilan perusahaan yag hadir agar dipertemuan berikutnya dapat menghadirkan pimpinan yang bisa membuat keputusan. Hal itu dimaksudkan, agar masalah dapat secepatnya selesai dan tuntutan pekerja dapat dicarikan jalan keluarnya.

Sementara itu, Mulyani, SH, Kasi Perselisihan Disnakertrans Kota Dumai, mengatakan mediasi pertama tidak terlaksana karena wakil dari perusahaan tidak dapat menunjukkan surat kuasa untuk mengikuti mediasi dan bisa diberi kewenangan membuat kebijakan.

“Sedangkan wakil PT. CMKI ada membawa surat dari pimpinannya yang meminta kepada Disnakertrans bisa mengagendakan pada hari berikutnya. Pimpinan mereka sedang berada luar kota”ucapnya.

Ditempat yang sama, perwakilan PT. CMKI yang enggan disebutkan namanya menjelaskan pembayaran THR oleh perusahaan disesuaikan dengan kontrak kerja perusahaannya dengan PT. PLN Dumai.

Dia mengakui, kontrak kerja awal dengan PT. PLN berlangsung lima tahun. Menjelang habis masa kontrak, tepatnya akhir Desember 2018, PT. PLN melakukan addendum. Sehingga kontrak kerja diperpanjang enam bulan, terhitung Januari hingga Juni 2019. “Makanya tagihan pembayaran THR ke PLN disesuaikan perpanjangan kontrak”ujarnya.(adl/dh/Diskominfo)

DUMAI—Pj Seketaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, H.Hamdan Kamal, mengajak kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada didaerah ini untuk meningkatkan etos kerjanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  

“ Kembali Saya mengajak saudara sekalian marilah kita selalu meningkatkan etos kerja kita sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk melakukan yang terbaik bagi Kota Dumai yang kita cintai bersama ini,” jelasnya di acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Jumat (21/06).

Beliau menyampaikan, prosesi pelantikan dan mutasi jajaran pejabat disetiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karier pegawai. Pelantikan pejabat ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. “ Pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal,” jelasnya.

“ Pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan adalah kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada Negara,” tegasnya

Oleh karenanya, lanjutnya, setiap Pejabat hendaknya mempunyai kemauan yang kuat untuk memiliki wawasan yang luas dan siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

“ Dengan demikian, diharapkan para Pejabat dapat menjadi roda penggerak organisasi,” tegasnya lagi (adl/Diskominfo)

DUMAI—Karena tidak ada nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sudah kadarluarsa serta mengandung bahan berbahaya, kini Ribuan Produk Ilegal yang disita dari instansi tersebut menumpuk di gudang BPOM, Kamis (20/06).

“ Nantinya produk-produk ilegal tersebut seperti minuman kemasan, jamu, kosmetik dan lain-lain dari berbagai merek mungkin akan kita musnahkan pada akhir tahun ini,” jelas Kepala BPOM Kota Dumai, Emy Amelia, S.Farm, Apt, M.Sc  melalui ULPK, Yulianni Setiawati, S.Farm.Apt kepada infopublik.dumaikota.go.id.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pelaku usaha untuk dapat memperhatikan produk-produk yang dijualnya, terutama nomor izin edar dari BPOM. “ Kalau tidak ada itu, jelas produk-produk yang dijual itu nantinya akan kita amankan,” tegasnya.

Sebenarnya untuk diketahui, mengurus nomor surat izin edar BPOM itu adalah sangat mudah, cukup menghubungi atau datang langsung ke Kantor BPOM Kota Dumai yang beralamat Jalan Hang Tuah Nomor 51 A-51 B Kelurahan Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur dengan melampirkan Izin Usaha Industri dan NPWP.

“ Dan nantinya akan kita audit dan setelah itu si pelaku usaha dapat melakukan registrasi  ke e-registration.pom.go.id dan ini jelas gratis,” ujarnya      

Lebih lanjut ia mengatakan, selain produk-produk ilegal yang tidak ada izin edar BPOM, BPOM juga mengamankan produk-produk yang sudah kadarluarsa dan mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Boraks, Rhodimin B, Methanyl Yellow dan Pengawet Mayat.

“ Tentunya untuk melakukan pengetesan itu untuk sementara waktu kita menggunakan tes kit. Karena sampai saat ini laboratorium, kita belum punya. Jadi untuk sementara kita melalui tes kit saja dulu,” jelasnya lagi.(adl/Diskominfo)        

DUMAI—Kepala Dinas PUPR, Syahminan, melalui Kasi Perencanaan dan Pengendalian, Yomi Indriansyah, ST menegaskan akan terus melakukan rutinitasnya melakukan normalisasi drainase yang ada di Kota Dumai. Namun ada kendala untuk membersihkannya karena pemilik Rumah Toko (Ruko) melakukan penutupan parit secara permanen tanpa ada lobang untuk petugas membersihkannya.

“ Drainase yang ditutup oleh ruko itu sepanjang puluhan meter, sehingga kesulitan untuk menggapainya. Dan tidak ada titik untuk pembuka ketika pembersihan saluran air sepanjang drainase itu,” sebutnya, Rabu (19/6)

Oleh karena itu, lanjutnya, ia bersama rekan-rekan mencoba untuk melakukan koordinasi kepada lurah dan camat setempat tentang hal ini. “ Jika tak ada solusinya kami Dinas PUPR Dumai melalui Bidang Cipta Karya akan mengadakan Capter Segi Empat untuk bisa buka tutup drainase tersebut, ” ujarnya.

Ia mengatakan, sebagaimana diketahui adanya sistem drainase di suatu kawasan, dapat memberi berbagai manfaat, diantaranya, meningkatnya kenyamanan, keasrian, dan kesehatan masyarakat di daerah pemukiman dan daerah perkotaan pada umumnya. Mengurangi kelebihan air sehingga suatu kawasan dapat difungsikan secara optimal dan normal sebagaimana mestinya.

“ Karena dreinase merupakan komponen penting dalam tata ruang maupun infrastruktur suatu kawasan yang memiliki banyak manfaat, maka keberadaanya harus senantiasa kita jaga dan rawat dengan sebaik mungkin,” jelasnya. (adl/Diskominfo)

DUMAI-  Hingga Selasa (18/06) pagi, Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai  menerima tiga pengaduan THR. Setelah karyawan PT.Cahaya Mitra Karya Insani (CMKI) melakukan pengaduan THR pada hari Senin kemarin (17/06)   

Demikian disampaikan Kadisnakertrans Kota Dumai, H. Suwandi, SH, M.Hum melalui Kabid Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Muhammad Fadhly, SH, “pengaduan tertulis kami terima menjelang libur lebaran kemarin” sebutnya.

Kini, pekerja-pekerja ditiga Perusahaan sudah mengadu ke Disnakertrans. Sebagian besar perusahaan tersebut katanya, merupakan mitra kerja (subkon) dari perusahaan pemberi pekerjaan, diantaranya,  PT. (CMKI) (subkon PT. PLN Cab Dumai) dan PT. BG (subkon  PT. SDS). Sementara satu lainnya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yaitu PT. RPO.

“Pekerja mengadukan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja hanya membayarkan THR setengah dari upah perbulan. Sementara mereka bekerja sudah lebih dari satu tahun disana. Ada juga belum dibayar sama sekali”katanya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016, Pasal 3, bahwa pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus diberi upah sebesar 1 bulan penuh. “Sedangkan kurang 12 bulan maka THR diberi secara proporsional.”jelasnya dengan menunjukkan aturan dimaksud.

Lebih lanjut Mediator Hubungan Industrial Kota Dumai ini menyampaikan, pihaknya tetap mengupayakan mediasi terhadap pihak-pihak yang berselisih. Sehingga apa yang menjadi hak pekerja bisa diberikan manajemen perusahaan. “Insya Allah dalam minggu ini kita laksanakan. Karna anggota saya sudah membuat surat panggilan mediasi”ucapnya. (Adl/dh/Diskominfo)

DUMAI—Bakti Sosial Bantuan Kesehatan dan Bantuan Sembako Untuk Kaum Dhuafa Dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-73 di Halaman Eks Walikota Dumai, Selasa (18/06), tampaknya membuat Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo, SE berdecak kagum. Ratusan kaum duafa yang hadir dalam kegiatan tersebut, merasakan bantuan dari Kepolisian.

“ Untuk itu saya mengajak kepada semua stakeholder yang ada di Kota Dumai, tunjukan kepedulian mu dan tingkatkan lagi kepedulian mu di daerah ini. Mari kita tunjukan kepedulian kita melalui kegiatan bakti sosial untuk kaum kurang mampu disini,” sebut Eko Suharjo saat menyampaikan kata sambutannya dalam kegiatan tersebut.

Ia pun berkali- kali mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan Polri atas sumbangsih kegiatan bhakti sosial dan bhakti kesehatan secara nyata dalam pembangunan di bidang kesehatan, yang merupakan salah satu perwujudan kepedulian untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan harapan, lanjutnya, semoga melalui kegiatan ini dapat membantu dan meringankan beban masyarakat di Kota Dumai, sebagai implementasi dari upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, kesehatan adalah hak asasi bagi setiap warga negara, karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau, sebagai pertanggungjawaban dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan peran aktifnya.

“ Hal ini tentu bukan saja sebagai tanggungjawab kita, akan tetapi ini adalah sebuah keharusan sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa kemanusian dalam rangka upaya terpadu kita mewujudkan Kota Dumai yang madani, Sehat, Cerdas dan Sejahtera,” jelasnya

Apalagi saat ini tantangan zaman dibidang kesehatan, sebutnya, semakin kompleks dan perlu penanganan yang lebih serius sejalan dengan tingkat perekonomian masyarakat yang sedang di dorong pertumbuhannya. “ Untuk itu melalui kegiatan bhakti sosial ini , Saya harap dapat memberikan dampak positif untuk terbangunnya kondisi masyarakat yang lebih baik,” ujarnya lagi.

Dalam acara itu hadir Kabaharkam Polri, Komjen. Drs. Condro Kirono, M.M M.Hum, Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Pol. Drs Herry Wibowo, Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Effendi, Rekan-Rekan Anggota Forkopimda,Tokoh Masyarakat Zulkifli Ahad, Ketua LAMR Kota Dumai, Syarudin Husin, Para Pejabat Struktural Kota Dumai, Tenaga Kesehatan dan tamu undangan lainnya.(adl/Diskominfo)

DUMAI—PT. Cahaya Mitra Karya Insani (CMKI) yang bergerak di bidang kelistrikan dikabari baru setengah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Hal ini terungkap ketika salah satu pekerjanya mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, Senin (17/6).

“ Iya bang, baru setengah THR kami baru dibayar, hanya baru dibayar Rp. 2 juta. Seharusnya THR kami dibayar oleh perusahaan secara penuh, sebesar Rp.4 juta. Karena saya digaji oleh perusahaan PT CMKI Rp. 4 juta per bulannya,” sebut salah satu pekerja perusahaan tersebut yang enggan disebut namanya kepada infopublik.dumaikota.go.id.

Perusahaan PT CMKI, katanya, berjanji akan membayar setengah THR lagi sesudah lebaran. Namun setelah ditungu-tunggu, janji hanya tinggal janji. “ Sampai saat ini, perusahaan PT CMKI yang bekerja sama dengan PT.PLN itu, belum membayar setengah THR lagi kepada kita. Alasannya PT CMKI masih menunggu pembayaran uang dari PLN ,” ujarnya di depan Kabid Hubungan Industri (HI) Disnakertrans, Fadli.

Setelah panjang lebar menyampaikan unek-uneknya kepada Kabid HI, Fadli pun menyarankan agar pekerja PT CMKI yang belum mendapatkan haknya secara penuh. “ Agar memberi laporan itu secara tertulis, nantinya akan kita panggil pemilik serta pengelola perusahaan PT CMKI. Lalu, apakah benar pengaduan ini benar atau tidak, kita selesaikan secara tuntas,” jelasnya.

Fadli menyebutkan sebenarnya dalam menyelesaikan masalah THR ini seharusnya pengawas Disnakertrans Propinsi yang sudah di tunjuk. “ Namun dalam persoalan THR ini,  ujung-ujungnya kami juga yang menyelesaikan masalah ini. Untuk apa, pengawas yang sudah ditunjuk itu dibentuk dan untuk apa UPT nya didirikan, tapi tidak ada koordinasi kepada kami,” ujarnya lagi (adl/Diskominfo)             

DUMAI—Seorang skizofrenia alias mengalami gangguan jiwa yang belakangan ini sering mengganggu pengguna jalan terutama mobil, kini sudah diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Dumai, tepatnya Kecamatan Bukit Kapur, Jumat (14/6).

Sebelumnya, pengguna mobil yang berseleweran di Kecamatan Bukit Kapur resah karena sering dilempar oleh orang gangguan jiwa tersebut yang ternyata setelah diselidiki adalah seorang wanita. Mendengar laporan dari warga yang mobilnya terkena lemparan batu dari wanita tersebut, Satpol PP pun langsung menerjuni personilnya ke arah Bukit Kapur.

“ Dan kami cari-cari dan berkoordinasi dengan RT serta pihak kelurahan, ternyata si orang gangguan jiwa itu ternyata masih berada di Kelurahan Kayu Kapur. Ia lagi jalan-jalan dan tidak mengenai pakaian sehelai pun,” jelas Kasat Pol PP, Bambang Wardoyo, SH kepada infopublik.dumaikota.go.id

Dan selanjutnya, personil Sat Pol PP langsung mengenai pakaian kepada wanita tersebut. “ Tapi kalau saya lihat, orang ini bukan warga asli Dumai, indentitasnya gak ada. Mungkin ini saya rasa warga Duri atau dia menumpang truk lalu dicampakan disini. Bahkan sebelumnya dengan tidak memakai pakaian, si wanita ini berguling-guling dijalan,” sebutnya.

Selanjutnya, karena tidak mau berlama-lama, orang yang terkena gangguan jiwa ini akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. “ Kalau memang betul betul gila, maka akan kita serahkan ke Dinas Sosial Kota Dumai,” tegasnya lagi. (adl/Diskominfo)