DUMAI—Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan perkebunan, industri ataupun lainnya yang dikelola secara asal-asalan sangat berdampak  negatif  bagi lingkungan didaerah ini. Oleh karena itu, sebelum terjadi degradasi yang lebih parah lagi, diharapkan semua pihak untuk dapat mengantisipasinya dan menanggulangi.

 “  Oleh karena itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) yang lebih dalam lagi. Karena masalah lingkungan merupakan bagian hidup kita. Dan kita harus cepat memutuskannya,” sebut Walikota Dumai, H Zulkifli As dalam acara Konsultasi Publik KLHS terhadap Ranperda RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 di Gedung Pendopo, Rabu (26/6).

Hal ini mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, Pasal 15 Ayat Satu dan Dua yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

 “ Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, mari kita sama-sama membangun Dumai dan menciptakan Dumai lebih indah lagi. Karena Kota Dumai posisinya sangat strategis, baik itu ditinjau dari jalur darat, laut maupun udara. Kalau semua sudah indah, secara otomatis investasi akan masuk secara cepat dan banyak. Namun sebelum itu Tata Ruang kita harus kita tuntaskan dulu. Karena masih ada masalah,” sebutnya.

Sedangkan ayat duanya, berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat satu ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya. “ Jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, propinsi serta kabupaten kota,” ujarnya

Dalam acara itu, Hadir Pj Sekda H Hamdan Kamal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Satrio Wibowo, Para Kepala OPD, Para Camat, Para Lurah, Unsur OPD Provinsi, Unsur Akademisi, Asosiasi Kelembagaan, Para Ketua LPMK Kota Dumai, perwakilan perusahaan dan tamu undangan lainnya. (adl/Diskominfo)