DUMAI- Beberapa waktu belakangan ini sebagian besar lapisan masyarakat, ramai memperbincangkan peran ataupun kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai dalam penyelesaian permasalahan buruh dengan perusahaan.

Bahkan ada yang menyampaikan ketidakpuasannya melalui media sosial (medsos). Dengan menyatakan apakah tugas Dinas tenaga kerja hanya menyelesaikan masalah buruh tanpa ada memberi tindakan tegas kepada perusahaan.

Kepala Disnakertrans Kota Dumai, H. Suwandi, SH, M.Hum, melalui Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Muhammad Fadhly, SH, kepada 2014 Infopublik.dumàikota.go.id , Selasa (25/06) menjelaskan sejak dua tahun yang lalu kewenangan Disnakertrans dalam hal pengawasan dan penindakan tidak berada di daerah Kabupaten atau Kota lagi. “Wewenang hanya sampài di Disnaker Propinsi”urainya.

Pengurangan wewenang itu, kata fadhly lebih lanjut, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritah daerah. Dimana kewenangan pemda mulai ada pembatasan dan pengurangan. “Nah atas dasar aturan tersebut kami didaerah hanya bisa melakukan pembinaan dan mediasi bila terjadi perselisihan. Sementara masalah normatif pekerja, pengawasan dan penindakan itu merupakan tugas dan tanggungjawab pengawas”jelasnya.

Untuk itu dia berharap pada pekerja atau buruh melalui serikat pekerja dan serikat buruh menyampaikan ke pemerintah pusat agar kewenangan tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah. “Andai itu kembali, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap daerah kembali tumbuh baik. Kita didaerah tidak làgi dipandang sebelah màta”harapnya. (adl/dh/Diskominfo)