DUMAI—Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo, SE mengatakan pemakaian Narkotika, Psikotropika dan  Bahan Adiktif  (Narkoba) secara terus menerus dapat mengakibatkan gejala psikologis yang dalam bahkan dapat menyebabkan kegilaan atau Skizofrenia dan ujung-ujungnya bisa menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara bunuh diri.

“ Untuk itu, saya berharap kepada generasi muda khususnya yang ada di Kota Dumai, setiap ada masalah janganlah menggunakan Narkoba. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan cara berdoa dan berzikir serta memperbanyak membaca Al Qur’an,” sebutnya saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Hari Anti Narkotika  Internasional Tahun 2019 di Gedung Sri Bunga Tanjung, Jumat (28/6).

Bukan hanya itu saja, ia menghimbau kepada generasi Umat Islam, untuk banyak-banyak mendalami makna yang terkandung didalam Al Qur’an. “Karena Al Qur’an adalah obat dari segala penyakit kejiwaan yang saat ini banyak menerpa rakyat Indonesia,” ujarnya.  

Hal yang menjadi kekhawatiran bersama, lanjutnya, mengingat dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan narkoba adalah terhadap generasi muda yang masih rentan terhadap penyalahgunaan zat setan tersebut. “  Untuk itu mari kita jaga generasi muda kita yang merupakan aset bangsa yang paling berharga,” katanya.

Oleh karenanya, generasi ini hendaknya benar-benar mewaspadai dan menghindari dirinya agar tidak terjerumus dari penyalahgunaan Narkoba. “ Hal ini harus menjadi pusat perhatian kita bersama.  Sebelum semua terjadi di dalam keluarga kita, dekatilah diri kita dengan lmu Agama,” ajaknya.

Sementara itu, AKBP Thamrin Parulian, SH mengatakan kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama dengan jaringan yang tersebar secara nasional dan internasional menembus sekat-sekat perbatasan wilayah serta negara.

“ Jaringan tersebut merupakan sindikat yang terorganisir dengan cakupan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu perang terhadap penyalahgunaan dan peredaraan gelap Narkotika tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah dan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik instansi pemerintah maupun komponen bangsa,” sebutnya didepan tamu undangan yang hadir.(adl/Diskominfo)

DUMAI—Pj Seketaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, H. Hamdal Kamal menutup Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Bukit Kapur, Malam Kamis (26/06).

Sebelumnya, Pj Sekda mengatakan diacara tersebut, Al-Quran dan Sunnah Rasul  mengajarkan kepada Umat Islam agar menjadi bangsa yang selalu bersikap optimis. “ Kepada kita diajarkan etos kerja yang positif karena Islam meminta kita untuk tidak melupakan nasib kita di dunia, disamping tentunya menabung amal untuk kehidupan akhirat,” sebutnya

Sehingga dalam menghadapi situasi kondisi dan tantangan apapun, selaku kaum muslimin telah ditempa untuk tetap percaya diri, serta percaya terhadap bimbingan dan lindungan Allah SWT.

“ Untuk itu dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas, dan langkah-langkah yang rasional, marilah kita bersama-sama menjaga rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita dengan membangun negeri tercinta ini menuju sebuah negeri yang makmur dibawah ampunan dan Ridho-Nya,” ujarnya.

Ia mengatakan, Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan agar kasih sayang dan pedoman hidup dijalan yang lurus dapat dipahami secara jelas  selaku hamba Allah. Karena itu, sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk menggali hikmah dan makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an.

Dimana menurut ulama, kemampuan dalam memahami Al-Qur’an itu dibedakan dalam beberapa tingkatan. Ada pemahaman harfiah yang dapat ditangkap oleh orang awam. “ Namun diatasnya terdapat tingkat-tingkat pemahaman yang memerlukan ketekunan dan kesungguhan lebih untuk dapat memahami arti dan tafsir sesungguhnya,” sebutnya lagi.

Dalam acara MTQ itu hadir, Lurah Gurun Panjang, Ruswan, Lurah Bukit Nenas, Abdul Gani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan tamu undangan lainnya.(adl/Diskominfo)

DUMAI—Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan perkebunan, industri ataupun lainnya yang dikelola secara asal-asalan sangat berdampak  negatif  bagi lingkungan didaerah ini. Oleh karena itu, sebelum terjadi degradasi yang lebih parah lagi, diharapkan semua pihak untuk dapat mengantisipasinya dan menanggulangi.

 “  Oleh karena itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) yang lebih dalam lagi. Karena masalah lingkungan merupakan bagian hidup kita. Dan kita harus cepat memutuskannya,” sebut Walikota Dumai, H Zulkifli As dalam acara Konsultasi Publik KLHS terhadap Ranperda RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 di Gedung Pendopo, Rabu (26/6).

Hal ini mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, Pasal 15 Ayat Satu dan Dua yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

 “ Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, mari kita sama-sama membangun Dumai dan menciptakan Dumai lebih indah lagi. Karena Kota Dumai posisinya sangat strategis, baik itu ditinjau dari jalur darat, laut maupun udara. Kalau semua sudah indah, secara otomatis investasi akan masuk secara cepat dan banyak. Namun sebelum itu Tata Ruang kita harus kita tuntaskan dulu. Karena masih ada masalah,” sebutnya.

Sedangkan ayat duanya, berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat satu ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya. “ Jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, propinsi serta kabupaten kota,” ujarnya

Dalam acara itu, Hadir Pj Sekda H Hamdan Kamal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Satrio Wibowo, Para Kepala OPD, Para Camat, Para Lurah, Unsur OPD Provinsi, Unsur Akademisi, Asosiasi Kelembagaan, Para Ketua LPMK Kota Dumai, perwakilan perusahaan dan tamu undangan lainnya. (adl/Diskominfo)

DUMAI—Walikota Dumai, H Zulkifli As mengajak Umat Islam untuk meningkatkan pedalaman, penghayatan dan pengamalan Ayat-Ayat Allah. Hal ini dikatakannya saat acara penutupan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) di Kantor Camat Medang Kampai, Malam Rabu (25/6).     

“ Saya berharap, di balik semarak syiar MTQ yang dilaksanakan kali ini, kita juga dapat meningkatkan pendalaman, penghayatan dan pengamalan makna Ayat-Ayat Allah baik yang ada di dalam Al Qur’an maupun yang ada di sekeliling kita, karena semuanya adalah dalam kekuasaan Allah SWT,” ujarnya.

Ia mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan agar kasih sayang dan pedoman hidup dijalan yang lurus dapat dipahami secara jelas selaku hamba.

“ Karena itu, sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk menggali hikmah dan makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an. Dimana menurut pemuka agama, kemampuan dalam memahami Al-Qur’an itu dibedakan dalam beberapa tingkatan,” sebutnya  

Ada pemahaman harfiah yang dapat ditangkap oleh orang awam. Namun diatasnya terdapat tingkat-tingkat pemahaman yang memerlukan ketekunan dan kesungguhan lebih untuk dapat memahami arti dan tafsir sesungguhnya.

“ Karenanya MTQ  yang telah kita laksanakan diharapkan mampu menjadi ajang yang tidak hanya sekedar momentum untuk melatih dan bertanding membaca, tetapi juga momentum yang baik untuk berkompetisi dalam memahami substansi ayat suci al-Quran dengan benar dan tepat,” ujarnya lagi.

Dalam acara tersebut hadir Camat Medang Kampai, M Zakir, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Para Lurah dan Tamu Undangan lainnya.(adl/Diskominfo)

DUMAI- Kementerian Agama (Kemenag) Kota Dumai sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) daerah membenarkan informasi yang menyebutkan adanya perubahan jadwal pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) tahun 1440H/2019M.

“Jadwal berangkat jamaah kita ada perubahan, begitu juga jumlah seluruhnya. Total ada 215 jamaah. Lebih detail silahkan hubungi staff saya, karena saya sedang diluar kota mengikuti acara”saran Kepala seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Kemenag Kota Dumai, Drs. H. Zakaria sambil menyebutkan nomor staff dimaksud kepada infopublik.dumaikota.go.id, Senin Sore (24/06).

Menurut Hj. Rasinawana, staff seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, sebanyak 215 JCH Kota Dumai, terdiri dari 213 JCH reguler dan 2 JCH sebagai Tim Panitia Haji Daerah (TPHD) semula akan diberangkatkan menuju embarkasi antara Pekanbaru, Selasa (09/07).

Namun jadwal terbaru yang diterima menunjukkan JCH Dumai diberangkatkan di dua kelompok terbang (Kloter). Sebanyak 187 jamaah tergabung pada Kloter 5 bersama JCH asal Kota Pekanbaru. Berangkat dari Kota Dumai, Senin (08/07) dinihari.

“Sesuai jadwal mereka harus masuk asrama pukul 09 Wib. Besok paginya berangkat ke embarkasi BTH Batam utk transit lalu lanjut menuju Arab Saudi”ujarnya.

Selanjutnya, sekitar 28 jamaah lagi yang tergabung dengan kloter 20, terdiri dari jamaah asal Kabupaten atau Kota Pekanbaru, Siak, Inhil , Pelalawan dan Dumai. Dengan jadwal berangkat Selasa (23/07). “Untuk transportasi menuju Pekanbaru, Pemko sudah menyiapkan lima unit bus bagi kloter kelima dan satu unit bus dikloter 20”jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sesaat tiba di asrama haji embarkasi antara Pekanbaru, JCH akan mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap tiga. Berikutnya pemberian gelang dan living coast.

“setelah selesai mereka istirahat. Besok pagi berangkat menuju bandara Hang Nadim Batam”ucapnya. (adl/dh/Diskominfo)

DUMAI- Beberapa waktu belakangan ini sebagian besar lapisan masyarakat, ramai memperbincangkan peran ataupun kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai dalam penyelesaian permasalahan buruh dengan perusahaan.

Bahkan ada yang menyampaikan ketidakpuasannya melalui media sosial (medsos). Dengan menyatakan apakah tugas Dinas tenaga kerja hanya menyelesaikan masalah buruh tanpa ada memberi tindakan tegas kepada perusahaan.

Kepala Disnakertrans Kota Dumai, H. Suwandi, SH, M.Hum, melalui Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Muhammad Fadhly, SH, kepada 2014 Infopublik.dumàikota.go.id , Selasa (25/06) menjelaskan sejak dua tahun yang lalu kewenangan Disnakertrans dalam hal pengawasan dan penindakan tidak berada di daerah Kabupaten atau Kota lagi. “Wewenang hanya sampài di Disnaker Propinsi”urainya.

Pengurangan wewenang itu, kata fadhly lebih lanjut, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritah daerah. Dimana kewenangan pemda mulai ada pembatasan dan pengurangan. “Nah atas dasar aturan tersebut kami didaerah hanya bisa melakukan pembinaan dan mediasi bila terjadi perselisihan. Sementara masalah normatif pekerja, pengawasan dan penindakan itu merupakan tugas dan tanggungjawab pengawas”jelasnya.

Untuk itu dia berharap pada pekerja atau buruh melalui serikat pekerja dan serikat buruh menyampaikan ke pemerintah pusat agar kewenangan tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah. “Andai itu kembali, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap daerah kembali tumbuh baik. Kita didaerah tidak làgi dipandang sebelah màta”harapnya. (adl/dh/Diskominfo)

DUMAI—Walikota Dumai, H Zulkifli As menyatakan bahwasanya Program pembangunan jaringan gas (jargas) bumi untuk rumah tangga adalah salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung diversifikasi energi.

Hal ini dikatakannya pada acara Sosialisasi dan Serah Terima Lapangan Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Dumai. “ Jadi program ini membawa berkah, selain itu program ini untuk mendukung diversifikasi energi,” jelasnya, di Hotel Grand Zuri, Selasa (25/6)

Ia mengatakan Program ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi gas bumi melalui pipa untuk sektor rumah tangga dengan menggunakan dana APBN

“ Sekali lagi, saya mengucapkan  mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat jenderal Migas yang akan membangun Jargas di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebanyak 4810 Sambungan Rumah (SR) pada Tahun Anggaran 2019,” jelasnya

Ia mengatakan Program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sungguh sangat memiliki makna bagi program kemudahan akses energi dimana masyarakat diberikan pilihan terhadap energi yang akan digunakan.

“ Untuk Jargas yang akan disambung kerumah-rumah ini, digratiskan tapi untuk pemakaiannya jelas dikenai biaya yang jauh lebih murah dan tingkat resiko jargas ini lebih kecil dari pada tabung gas,” jelasnya  

Ia berharap masyarakat Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai   ikut mendukung pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga yang telah dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menggunakan dana APBN ini. “ Tepis semua isu isu miring tentang ini, ini adalah keberkahan,” ujarnya.

 Dalam acara tersebut hadir, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral, Mariyani, Perwakilan Perusahaan, Camat Dumai Timur beserta Lurah, Dandim Kota Dumai dan tamu undangan lainnya.(adl/Diskominfo)

DUMAI—Walikota Dumai, H Zulkifli As, berharap kepada semua stakeholder yang ada didaerah ini  untuk dapat memberikan masukan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini dikatakan beliau saat menyampaikan sambutannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD), di Media Center, (25/6)

“ Jadi mengenai ini, saya berharap kepada semua stake holder yang ada di Kota Dumai ini dapat memberikan masukannya yang berarti tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” jelasnya.

Nantinya, ujarnya, dengan masukan tersebut. “ Kita selaku pemerintah akan merekomendasikannya ke pemerintah pusat, dengan bukti yang jelas dan benar. Mari kita bangun daerah ini bersama,” ajaknya.

 Ia pun dalam acara tersebut menyatakan kekagetannya tentang tata ruang Kota Dumai yang masih labil, yang seharusnya dijadikan tempat pemukiman.

“ Toh justru dijadikan tempat kawasan industri. Bukan hanya itu saja, ada ribuan sertifikat, namun tiba-tiba dijadikan kawasan hutan. Inilah yang harus kita selesaikan bersama,” jelasnya.

Dalam acara tersebut tampak Asisten II Setdako Dumai, H Syahrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Satrio Wibowo, Kepala Sat Pol PP, H Bambang Wardoyo, Kepala Dinas Pendapatan, H Marjoko, beberapa Perwakilan Perusahaan dan tamu undangan lainnya. (adl/Diskominfo)         

DUMAI– Seorang mantan karyawan, Hendi Y, dipecat dari perkerjaannya secara sepihak oleh manajemen perusahaan Wilmar Grup karena dianggap tidak masuk bekerja lebih dari lima hari. Tak terima keputusan tersebut, Hendi, meminta keadilan perusahaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai.

               Menyikapi pengaduan eks pekerja yang disampaikan Senin (17/06), Disnakertrans Kota Dumai melalui Mediator memanggil masing-masing pihak, Senin (24/06) siang untuk dilakukan mediasi. Namun pihak perusahaan yang hadir tidak ada hubungan dengan ketenagakerjaan.

               “Perusahaan mengirim utusan yang tidak ada paham dengan permasalahan tenaga kerja. Coba yang hadir tadi itu Pak Azhar, Marusaha dan Azwardi. Kita berharap yang hadir itu Manager HRD atau Legalnya. Tadi beliau ngubungi akan hadir, ternyata diwakilkan. Selain tak bisa membuat keputusan, datang tanpa ada membawa surat kuasa”kata Muhammad Fadhly, SH, Mediator Ketenagakerjaan Disnakertrans Kota Dumai, dengan nada tinggi dan kecewa kepada Infopublik.dumaikota.go.id Kota Dumai, Senin (24/06).

               Dia menyampaikan, kasus Hendi Y ini sangat menarik karena  mantan karyawan PT. Wilmar Nabati (WINA) yang sudah bekerja tujuh tahun ini, mengalami Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) karena dianggap mangkir. Sementara Hendi, sebelumnya telah mendapatkan izin berobat secara lisan dari atasannya akibat kecelakaan yang dideritanya.

“Berdasarkan pengakuan pekerja, dirinya mengalami patah tulang akibat tertimpa barang yang dibawanya saat pindah rumah. Lalu dia berobat ke ahli patah tulang. Dari kejadian tersebut dia minta izin keatasannya dan dibenarkan. Anehnya ketika kondisi membaik, dia tak dibenarkan masuk. Justru dia disuruh menandatangani surat pengunduran diri. Makanya dia tidak terima diperlakukan demikian dan mengadkannya ke kita”jelas pria bertubuh tambun ini.

               Terhadap kasus pemberhentian pekerja tak hadir karena sakit ini dinilai kurang Fair (adil,red). Sementara ada pekerja yang tak pernah hadir, jarang hadir dan tak mengisi absensi tidak pernah diberi sanksi dari manajemen perusahaan. “Jangan karena mereka punya power lalu manajemen menjadi takut, menganak emaskannya, memberi bonus yang besar dan golongan tetap dinaikkan. Sementara mereka yang diam dan tak ada apa-apanya lalu ditindak seenaknya. Ini sudah tak wajar lagi”kata pria hobby Futsal ini.

               Semestinya, bersikap adil itu merata kesemua pekerja. “Aturan dan sanksi tegakkan sesuai mekanisme. Jangan seenaknya”pintanya. (adl/dh/Diskominfo)

DUMAI—Pj Seketaris Daerah Kota Dumai, H Hamdan Kamal, membuka Rapat Rapat Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Serta Penyaluran Bantuan Keuangan (Bankue) Bagi Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau, di Gedung Sri Bunga Tanjung, Senin (24/6)

“ Mudah-mudahan melalui Rapat ini seluruh aparatur yang bertanggung jawab pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan profesionalisme,” sebutnya saat menyampaikan kata sambutan.

 Bukan hanya itu saja, semoga melalui rapat evaluasi ini memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Serta Pelaporan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai di Tahun Anggaran 2019 ini.

 Tanpa evaluasi dan monitoring, himbaunya, Semoga dapat lebih mengetahui sejauh mana tata cara pengelolahan APBD yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah.  

“ Intinya semua mengharapkan dengan kegiatan ini dapat menjadi tolak ukur bagi kita semua dalam menetapkan suatu kebijakan yang tepat dan akurat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang benar-benar memahami, profesional dan bertanggung jawab dalam mengatur anggaran yang sudah tersedia,” jelasnya

Ia berpesan, jangan  sekali-sekali salah dalam mengambil kebijakan dalam mengelola anggaran hanya sekedar untuk memuaskan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan atau memuaskan desakan-desakan dari luar.

Dalam rapat tersebut hadir, Kepala Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Msi, Kepala BPKAD Kota Dumai, Yusrizal, Plt Kadikominfo, Drs M Fauzan, Kadiskopar, H Fauzi Erizal, Kepala Badukcapil, Suardi, Ssy, Camat, Lurah dan tamu undangan lainnya. (adl/Diskominfo)