DUMAI – Wali Kota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi didampingi Sekda Dumai Ir HM Nasir MP tinjau proges pembangunan Jalan Tol Dumai – Pekanbaru, Sabtu (10/11/2018) akhir pekan kemarin.

Walikota melihat langsung kondisi terkini pembangunan Jalan Tol Dumai – Pekanbaru di kawasan Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Proyek tersebut akan menghubungkan Dumai menuju Duri, Kabupaten Bengkalis.
Walikota menjelaskan, panjang tol Dumai – Duri mencapai 25 km. Panjang jalur ini jauh lebih singkat dari jarak yang harus ditempuh normalnya mencapai 57 km.
Sementara jalan tol yang sudah tuntas saat ini mencapai sembilan kilometer. Pelaksana pekerjaan Hutama Karya saat ini tengah menggesa pengerjaan 16 km jalan tol Dumai – Duri.
Walikota menegaskan, peninjauan ini untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan jalan tol berjalan lancar.
“Peninjauan hari ini untuk memastikan pekerjaannya berjalan lancar dan diharapkan tidak ada kendala. Sebab keberadaan tol ini bisa menunjang mobilitas masyarakat dari Dumai menuju Pekanbaru dan daerah terdekat seperti Duri,” paparnya
Sementara itu, Pimpinan Proyek Seksi Enam Dumai-Duri, Willy Fikri mengatakan bahwa ruas jalan tol ini ditargetkan rampung akhir 2019 mendatang. Ia menyebut proyek ruas tol ini baru rampung 15 persen atau sekitar 10 km.

Willy tidak menampik sempat terkendala pembebasan lahan. Tapi proses pembebasan lahan sudah dilakukan secara bertahap. Sehingga percepatan proyek tol ini dapat dilakukan.
Pintu masuk tol Dumai-Duri berada di Jalan Raya Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur. Nantinya pintu keluar tol Dumai-Duri berada di Kawasan Duri Selatan, Kabupaten Bengkalis.
Pengerjaan proyek ini tidak cuma menggesa ruas tol. Mereka juga membuat akses yang mempertemukan ruas tol dengan jalan raya. Nantinya akan dibangun underpass di beberapa titik.(hms)

DUMAI – Selain bisa menghemat waktu dan jarak tempuh antar daerah, keberadaan jalan tol dapat memudahkan mobilitas masyarakat dan dunia usaha. Diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Kota Dumai.

Hal itu disampaikan Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi saat meninjau progres pembangunan Jalan tol Dumai – Pekanbaru, Sabtu (10/11/2018) akhir pekan kemarin. Menurut Walikota, panjang tol Dumai – Duri mencapai 25 km. Panjang jalur ini jauh lebih singkat dari jarak yang harus ditempuh normalnya mencapai 57 km.

“Selain bisa menghemat waktu dan jarak tempuh antar daerah, keberadaan jalan tol tentunya dapat memudahkan mobilitas masyarakat dan dunia usaha dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Kota Dumai,” kata walikota.
Selain itu, keberadaan tol Dumai – Pekanbaru tentunya akan mendukung Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri.
Dijelaskan walikota, jalan tol Dumai – Duri pekerjaannya saat ini terus digesa. “Pekerjaan jalan tol terus digesa. Yang sudah tuntas saat ini mencapai sembilan kilometer,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Walikota Dumai didampingi Sekda Dumai Ir HM Nasir MP melihat langsung progres pembangunan Jalan Tol Dumai – Pekanbaru di kawasan Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.
Proyek tersebut akan menghubungkan Dumai menuju Duri, Kabupaten Bengkalis. Walikota menegaskan, peninjauan ini untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan jalan tol berjalan lancar.
“Peninjauan hari ini untuk memastikan pekerjaannya berjalan lancar dan diharapkan tidak ada kendala. Sebab keberadaan tol ini bisa menunjang mobilitas masyarakat dari Dumai menuju Pekanbaru dan daerah terdekat seperti Duri,” paparnya.
Sementara, pimpinan Proyek Seksi Enam Dumai-Duri, Willy Fikri mengatakan bahwa ruas jalan tol ini ditargetkan rampung akhir 2019 mendatang. Ia menyebut proyek ruas tol ini baru rampung 15 persen atau sekitar 10 km. Willy tidak menampik sempat terkendala pembebasan lahan.
Tapi proses pembebasan lahan sudah dilakukan secara bertahap. Sehingga percepatan proyek tol ini dapat dilakukan. Pintu masuk tol Dumai-Duri berada di Jalan Raya Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur. Nantinya pintu keluar tol Dumai -Duri berada di Kawasan Duri Selatan, Kabupaten Bengkalis.
Pengerjaan proyek ini tidak cuma menggesa ruas tol. Mereka juga membuat akses yang mempertemukan ruas tol dengan jalan raya. Nantinya akan dibangun underpass di beberapa titik.(hms)
Dumai – Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Kelurahan Jaya Mukti menghimbau masyarakatnya untuk dapat tertib administrasi kependudukan.
Lurah Jaya Mukti, Abdul Ghafar menghimbau kepada seluruh warganya agar tertib dan melengkapi segara administrasi kependudukannya. Terlebih bagi warga yang baru berdomisili di Kelurahan Jaya Mukti.
“Saya berharap seluruh masyarakat di kelurahan jaya mukti untuk bisa tertib dalam administrasi kependudukannya. Kita senantiasa melayani dengan baik kepada warga yang melakukan pengurusan, di kelurahan” ungkap Lurah Jaya Mukti, Minggu (10/11/2018).
Lanjut Ghafar meceritakan, ia kerap menerima laporan dari ketua Rukun Tetangga (RT) masih terdapat warga yang enggan melakukan pendataan di Kelurahan terlebih mereka yang datang dari luar Kota Dumai. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala pihaknya untuk melakukan pendataan penduduk di Kelurahan Jaya Mukti.
“Kendala yang saat ini kita hadapi yakni kurangnya kepedulian masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Kami berharap para pendatang untuk dapat segera melapor, paling tidak ke ketua RT,” harap Abdul Ghafar.
Sementara itu, ditahun 2018 tercatat penduduk yang ada di Kelurahan Jaya Mukti sebanyak 18.500 jiwa yang terdiri dari 15.000 Kepala Keluarga dan terdapat 11.000 daftar pemilih tetap.(hms)

Dumai- Kota Dumai meraih Prestasi gemilang di ajang Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau tahun 2018. Saat pengumuman lomba diacara Puncak BBGRM ke 15 Povinsi Riau dan HKG PKK Tingkat kota Dumai di Lapangan Taman Bukit Gelanggang, Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yang mewakili Dumai kota Dumai meraih juara I Tingkat Kelurahan se Provinsi Riau.

Sedangkan juara II Lomba BBGRM Tingkat Provinsi Riau diraih oleh Kelurahan Tangkerang Tengah Marpoya Damai Kota Pekanbaru dan juara III diraih oleh Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sementara itu untuk Tingkat Desa juara I diraih oleh Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayu Kabupaten Siak, juara II diraih oleh Desa Air Panas kecamatan Empat Koto Kabupaten Rohul, juara III diraih Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Harapan O Desa Buluh Rampai Kecamatan Siberida Inhu dan harapan II Desa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Penyerahan piala dan Uang Pembinaan Lomba BBGRM Tingkat Provinsi Riau baik ketegori Kelurahan dan Desa ini diserahkan langsung oleh Plt Gubernur Riau yang diwakili oleh Walikota Dumai H Zulkifli AS yang didampingi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Riau Syarifuddin AR dan Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, ketua TP PKK Kota Dumai Hj Haslinar Zul AS serta Forkompimda Kota Dumai.
Walikota Dumai H Zulkifli AS menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur yang berhasil meraih juara I dan selanjutnya akan bersaing di Tingkat Nasional. ”Alhamdulillah, kita merasa bersyukur, karena kelurahan Jaya Mukti yang diutus mewakili Kota Dumai mendapat juara I. Tentunya kita ingin, bukan juara saja, akan tetapi bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya Gotong Royong dan meningkatkannya. Semoga semangat gotong royong ini terus ditingkatkan. Sekali lagi tahniah buat Kelurahan Jaya Mukti semoga bisa lebih baik ditingkat Nasional nanti,” ujar Zul AS.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, R Dona Fitri berharap kegiatan lomba BGGRM ini selain menjaga, dan melestarikan gotong royong sebagai budaya masyarakat Indonesia. Disebutkan, ada beberapa indikator yang menjadi poin dalam penilaian BBGRM tingkat Provinsi Riau yakni ada kemasyarakataan, Ekonomi, Sosial budaya dan agama serta lingkungan yang menjadi penilaian utama BBGRM tingkat Provinsi Riau.
Lurah Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, Abdul Ghafar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat dan penuh semangat untuk pembangunan di wilayah kelurahan Jaya Mukti. Dikatakan, ada 6 poin unggulan penilaian di Kelurahan Jaya Muykti yakni keberadaan Bank Sampah, Kelompok Tani Buah Naga, atako dan KSM Adelis, Poskamling serta Pemuda.(hms)

Dumai – Dahlia Warga Rukun Tetangga (RT) 05 Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, merasa senang atas pemberian bantuan dari Pemko Dumai melalui Dinas Sosial, BPBD, BAZNAS, Camat Bukit Kapur dan warga setempat, Jumat (09/11/2018).

Terlihat keceriaan terpancar dari raut wajah Dahlia (64) dan anaknya yang merupakan korban bencana kebakaran rumah Selasa (6/11/18) pukul 19.40 wib kemarin, ketika disambangi Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo SE beserta jajarannya langsung datang ke lokasi yang hanya terlihat puing- puing sisa kebakaran.
Rombongan tersebut memberikan bantuan kepada korban kebakaran dari Pemerintah kota Dumai melalui Dinas Sosial, BPBD kota Dumai dan Camat Bukit Kapur serta BAZNAS.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos Kelurahan Bagan Besar, Ratna Ulfa S,Kom mendampingi keluarga Dahlia korban yang rumah beserta barang-barangnya hangus terbakar mengaku senang dengan kehadiran Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, Kepala Dinas Sosial, Hasan Basri, S.Kom, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Camat Bukit Kapur, Bustamam yang memberikan bantuan dari Pemko langsung turun ke lokasi kebakaran.
“Iya Pak, saya dan kekuarga sangat merasa senang akan perhatian pemerintah, dengan memberikan bantuan langsung. Karena beban akan kebutuhan bahan pokok dan selimut serta tikar alas tidur sedikit terbantu dan terpenuhi untuk kebutuhan kami saat ini,” ujar Dahlia.
Dia juga mengatakan, bantuan yang diberikan pemerintah saat ini, sudah lumayan sangat membantu bagi mereka akan kebutuhan sembako mereka dalam satu minggu, karena mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk kebutuhan sembako dan peralatan dapur serta barang-barang lainnya.

Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo berharap bantuan yanh diberikan ini dapat meringankan para korban musibah kebaran meski disadari apa yang diberikan oleh Pemko Dumai dan Baznas ini belum bisa sepenuhnya membantu korban.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu dan korban dapat bangkit serta menjalakan hari-hari kedepannya. Ini merupakan musibah yang harua kita hadapi,” ujarnya

Sementara itu sekretaris Kelurahan Bagan Besar, Selamat Riyadi S.sos menjelaskan, bantuan dari Dinas Sosial dan BPBD berupa sembako seperti beras, mie instan, telor, sarden kaleng dan lainnya. Sedangkan bantuan sumber daya dari APBN seperti selimut, peralatan dapur, tikar dan pakaian serta beberapa keperluan rumah tangga lainya. Sedangkan dari BAZNAS uang sebesar 1 juta rupiah dan Camat Bukit Kapur sebanyak 1000 keping batu bata dan kota amal warga 500 keping batu bata.
Selain itu pihak Kelurahan saat ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan LPMK dan ketua RT yang turut serta mengalangkan dana bantuan yang rencananya membangun rumah untuk keluarga Dahlia yang dilalap si jago api tersebut merupakan rumah bantuan layak huni tahun 2012. ” Maka agar korban kembali memiliki tempat tinggal berupaya semaksimal untuk kembali membangunkan,” ungkap Slamet. (hms)

DUMAI – Tim anggaran pemerintah daerah Pemerintah Kota Dumai bersama Badan Anggaran DPRD setempat mulai membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019, dan diprediksi besaran meningkat dibanding 2018.

Wali Kota Dumai Zulkifli As mengatakan, APBD Dumai 2019 diprediksi meningkat dari tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp1,065 triliun, diharap proses pembahasan bersama ini berjalan baik tanpa kendala.
“Tim anggaran dan badan anggaran sudah membahas bersama rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2019, dan diharapkan berjalan lancar,” kata wali kota pada pers, Jumat.
Wako Dumai targetkan pembahasan Rancangan APBD 2019 ini secepatnya rampung pekan depan, mengingat sudah mendekati penghujung 2018 agar program kerja pemerintah dan pembangunan bisa dimulai awal tahun.
Prediksi terjadi peningkatan dalam APBD 2019, lanjutnya, karena meningkatnya pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran.
“Kita harap secepatnya pembahasan rampung dan segera dapat digunakan untuk program pembangunan dan nyata di tengah masyarakat,” sebut Zulkifli.
Sebelumnya, Wako Zulkifli menyebutkan, serapan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018 hingga periode triwulan ke 3 telah mencapai 60 persen dari total anggaran.
Kepala daerah optimis serapan APBD Dumai bisa maksimal hingga akhir tahun nanti karena masih ada sejumlah kegiatan belum jalan dan sedang dalam tahap proses pelaksanaan.
“Serapan anggaran mencapai 60 persen ini dianggap wajar dan cukup dengan melihat indikator penyerapan anggaran yang sudah ada,” ungkapnya.
Sedangkan sisa 40 persen serapan anggaran sebagian besar berasal dari kegiatan fisik dan kemajuannya sudah melalui tahapan proses dan mulai pelaksanaan pekerjaan.(hms)

DUMAI – Walikota Dumai H Zulkifli AS mewakili Gubernur Riau secara resmi membuka Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 Tahun 2018 Tingkat Provinsi.

Acara dipusatkan di lapangam Taman Bukit Gelanggang Jalan HR Subrantas Dumai, Kamis (8/11/2018).
Pembukaan puncak BBGRM Riau 2018 ditandai dengan pemukulan gong oleh Walikota Dumai H Zulkifli AS, dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara oleh Ketua TP PKK Dumai Hj Haslinar.
Acara dihadiri Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, Sekda Dumai HM Nasir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau Syarifuddin AR, Ketua TP PKK Dumai Hj Haslinar, Forkopimda Kota Dumai, dan undangan lainnya.
Peringatan BBGRM XV tahun 2018 mengambil tema “Dengan Semangat Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Kita Wujudkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Membangun Integritas Sosial”.

Walikota Dumai H Zulkifli AS dalam sambutannya mengatakan, momen peringatan BBGRM ini diperlukan untuk membangun kembali semangat kegotongroyongan masyarakat.
“Puncak peringatan BBGRM ini adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penguatan integrasi sosial melalui kegiatan kegotong royongan,” kata Walikota.
Perubahan sosial, kultural dan dinamika masyarakat modern, menjadi salah satu penyebab semakin individualnya masyarakat. Maka dari itu, momen ini diperlukan untuk membangun kembali semangat kegotongroyongan masyarakat Riau dan Dumai khususnya.
Pada kesempatan itu, Walikota juga mengucapkan selamat kepada Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur yang berhasil menjadi Juara I Lomba BBGRM tingkat Provinsi Riau.
“Semoga prestasi ini dapat dipertahankan,” harap Walikota.
Terakhir, Walikota pun berharap prestasi yang diraih pada puncak peringatan BBGRM ini dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi semangat gotong royong.

Sementara itu, nama desa dan kelurahan pemenang lomba BBGRM Tingkat Provinsi Riau 2018 dibacakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau Syarifuddin AR.
Ia mengatakan bahwa sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 877/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang pemenang pelaksanaan terbaik BBGRM Tingkat Provinsi Riau 2018 adalah Kelurahan Jaya Mukti Kota Dumai sebagai Juara I.
Juara II Kelurahan Tangkerang Tengah, Kota Pekanbaru, Juara III Kelurahan Minas Jaya, Kabupaten Siak.
Untuk tingkat desa, Juara I Desa Teluk Merbau, Kabupaten Siak, Juara II Desa Air Panas, Kabupaten Rohul, Juara III Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis, Harapan I Desa Buluh Rampai, Kabupaten Inhu dan Harapan II Desa Air Terbit, Kabupaten Kampar.
Selain mendapatkan uang tunai, para pemenang juga mendapatkan piagam penghargaan yang diserahkan Walikota Dumai H Zulkifli AS didampingi undangan yang hadir.
Diberitakan sebelumnya, Kelurahan Jaya Mukti berhasil mewakili Dumai dalam lomba BBGRM tingkat Riau setelah melalui seleksi di tingkat kecamatan hingga tingkat kota.
Masuknya Kelurahan Jaya Mukti kedalam nominasi lomba BBGRM 2018 tingkat Provinsi Riau, karena kelurahan tersebut lolos dalam penilaian di bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan-ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
Indikator tersebut merupakan upaya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik. Tujuannya meningkatkan partisipasi masyarakat bersama instansi terkait dalam membangun desa dan kelurahan yang ada di Indonesia khususnya di Riau.(hms)

DUMAI – Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 mulai dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dumai.

APBD Dumai 2019 diprediksi meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk diketahui APBD Kota Dumai tahun 2018 disahkan sebesar Rp 1.065.179.815.609.
“Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 telah dibahas bersama Banggar DPRD Dumai,” kata Walikota Dumai usai membuka puncak peringatan BBGRM 2018 di Taman Bukit Gelanggang Dumai Kamis (8/11/2018).
Walikota tidak menjelaskan secara rinci berapa total pendapatan dan belanja daerah pada rancangan APBD 2019. Namun walikota menyebutkan bahwa APBD 2019 diprediksi mengalami peningkatan dari APBD 2018.
“APBD Dumai 2019 diprediksi naik dibandingkan APBD tahun anggaran 2018. Peningkatan terjadi karena meningkatnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD, DBH, juga ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa),” sebut Zul As.
“Mudah-mudah Senin pekan depan pembahasannya rampung. Setelah selesai dibahas APBD 2019 akan digunakan untuk program yang nyata di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.(hms)

DUMAI – Guna menyukseskan program pembangunan daerah, dibutuhkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maka dari itu Pemerintah Kota Dumai menggelar acara Konsultasi Publik untuk memantapkan draf RTRW Kota Dumai Tahun 2018 – 2038.

Konsultasi Publik dilaksanakan di gedung Pendopo Jalan Putri Tujuh Dumai Rabu (7/11/2018).
Acara dibuka langsung oleh Walikota Dumai H Zulkifli AS. Dan dihadiri Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, Sekda Dumai HM Nasir, Wakil Ketua DPRD Dumai H Zainal Abidin, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Muspida Kota Dumai, LSM, Tokoh Masyarakat, Ketua LPMK, Pimpinan Perusahaan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, serta undangan lainnya.
Walikota mengatakan, Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang RTRW dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Dumai mengacu pada Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
Perda itu menjadi tolak ukur bagi Pemko Dumai untuk penyelesaian/penyusunan dan penyempurnaan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota.
“Seperti diketahui bersama bahwa sampai saat ini Pemerintah Kota Dumai belum memiliki Perda RTRW yang sah untuk dijadikan pedoman ataupun acuan dalam memberikan rekomendasi advice planning bagi pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Dumai,” kata Walikota.
Pemerintah Kota Dumai melalui TKPRD telah melakukan penyusunan dan penyesuaian secara intensif draf Ranperda RTRW Kota Dumai tahun 2018-2038 dengan mengacu kepada Perda RTRW Provinsi Riau tahun 2018-2038.
Adapun Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk pengajuan pengesahan RTRW Kota Dumai.
Hal ini dikarenakan, Konsultasi Publik merupakan sarana penyampaian informasi dan menjaring masukkan dan saran dari seluruh pihak pemangku kepentingan (stakeholder) guna tersusunnya RTRW Kota Dumai yang selaras, terintegrasi dan bermanfaat bagi kemajuan Kota Dumai.
Terakhir Walikota mengimbau kepada seluruh pihak pemangku kepentingan (stakeholder) agar mengikuti konsultasi publik ini secara seksama dan turut berpartisipasi menuangkan ide, buah pikiran dan solusi terhadap penataan ruang Kota Dumai.

0

Sekda Dumai HM Nasir selaku ketua TKPRD Dumai menambahkan, kegiatan hari ini intinya adalah konsultasi publik untuk menyusun draf RTRW Kota Dumai.
“Semua komponen kita undang seperti tokoh masyarakat, LSM, pimpinan perusahaan, Muspida dan lainnya untuk memberikan masukan dan pendapat. Kesepakatan konsultasi publik langsung kita tandatangani,” tambah Sekda
Masih kata Sekda, masukan yang diterima akan dijadikan bahan untuk penyusunan penataan ruang oleh tim TKPRD Dumai. Seperti masukan terkait penambahan area jalur hijau (green belt area). “semua masukan kami terima agar RTRW Dumai sempurna,” terangnya.
“Setelah semuanya tersusun dengan baik, kita akan buatkan Perda tentang RTRW Dumai 2018 – 2038 sebagai dasar penyusunan rencana detail RTRW Dumai. Sebab hari ini kita masih memakai Perda RTRW 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau.” Paparnya.(hms)

DUMAI – Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai menyatakan, pemungutan sampah dilakukan petugas setiap harinya mengumpulkan 160 meter kubik sampah tersebar di sejumlah kecamatan perkotaan, dan diangkut ke tempat pembuangan akhir.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Dumai Yudha Pratama menyebut, untuk pengangkutan sampah harian dikerahkan 13 armada truk dan 3 unit kendaraan ambrol.
“Volume sampah dihasilkan tiap hari mencapai 156 meter kubik, dan petugas angkut mengambilnya di semua kantong atau 15 bak sampah di sepanjang jalan protokol, pemukiman dan pasar,” kata Yudha kepada wartawan, Rabu.
Disebutkan, sampah dikumpulkan sebagian besar sampah rumah tangga dan pasar ini kemudian dibawa ke TPA di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Barat untuk diolah dengan sistem penimbunan.
Pengelolaan sampah di lokasi TPA seluas 10 hektar jauh dari pemukiman ini memakai sistem sanitary landfill, atau sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, setelah padat baru ditimbun dengan tanah.
Untuk memudahkan pengangkutan sampah oleh petugas, sudah disebar bak ukuran 2×4 meter ke sejumlah jalan protokol dan padat pemukiman agar mudah terjangkau dan terkumpul.
Selain itu, dalam sistem pengelolaan sampah, pemerintah juga menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp900 juta setahun dari sektor retribusi diatur Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang pelayanan persampahan.
Wali Kota Dumai Zulkifli As juga mengakui sampah menjadi persoalan besar di daerah ini, karena volume harian mencapai 160-170 ton tidak sebanding dengan lahan tempat pembuangan akhir.
Kendala lain dalam pengelolaan sampah ini, rendahnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan membuang sampah sembarangan, sehingga saat musim penghujan kerap dilanda banjir akibat penyumbatan jalan air.
Pemerintah juga belum bisa melayani pengumpulan sampah di semua kecamatan, terutama di kawasan pinggiran, karena keterbatasan kemampuan, di antaranya armada pengangkut, bak sampah, petugas dan lainnya.
“Banjir diakibatkan penyumbatan jalan air di parit oleh tumpukan sampah, dan warga diharap bisa meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya,” kata walikota.(hms)