DUMAI – Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir berharap pelaku jasa keuangan dan perbankan dapat memahami berbagai informasi penting supaya bisa memilih dan memanfaatkan produk sesuai kebutuhan.

Kebutuhan akan perluasan akses keuangan jadi hal tidak dapat ditunda, karena itu pada 2016 diterbitkan peraturan tentang strategi nasional keuangan inklusif untuk dapat membantu pemerintah mencapai target inklusi keuangan 75 persen pada akhir 2019.

“Sosialisasi otoritas jasa keuangan di Dumai karena dinilai strategis dan pintu masuk provinsi Riau, kepada pelaku jasa keuangan agar bisa memahami berbagai informasi,” kata Sekda Nasir baru ini.

Menurutnya, eksklusivitas keuangan dapat memperlebar kesenjangan sosial, tidak mendukung penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan inefisiensi secara nasional.

Sementara, Kepala OJK Provinsi Riau Yusri menyebut, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, industri keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiyaan dan lainnya.

“Mulai 2014 juga mengawasi sektor perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat,” kata Yusri dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi OJK, industri jasa keuangan dan waspada investasi ilegal.

Kegiatan edukasi keuangan sejak 2013-2016 telah digelar di 144 kota dengan 289 kegiatan, dan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa, OJK juga telah menyusun dan meluncurkan buku.

OJK sebagai anggota dewan nasional keuangan Inklusif juga mengadakan kegiatan inklusi keuangan dalam bentuk sinergi aksi bersama kementerian lembaga terkait.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>