Dumai- Mewakili pemerintah Kota Dumai, Sekretaris kota Dumai Ir. H.M Nasir Mp,MH beserta sejumlah kepala OPD dan kepala bagian menghadiri rapat koordinasi bersama komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Rapat dengan agenda monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegritas periode semester I tahun 2018 ini dilaksanakan di kantor Gubernur Riau, Kamis (19/7/2018).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan KPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 huruf d undang undang nomor 30tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur komisi pemberantasan korupsi (KPK) berwenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sekretaris daerah kota (Sekdako) Dumai Ir. H.M Nasir Mp,MH, usai rapat monitoring menyambut baik kegiatan ini dan menunjukkan bahwa Pemko Dumai komitmen dalam memberantas terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Dumai.

“Kehadiran kami bersama sejumlah kepala OPD dan kepala bagian untuk melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi bersama KPK ini sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegritas yang telah ditandatangani oleh sejumlah kepala daerah termasuk Pemko Dumai yang telah disampaikan ke KPK,” ujar Sekda.

Dikatakan Sekda dirinya atas nama pemerintah Kota Dumai sangat menyambut baik dengan kegiatan ini dan pemerintah kota Dumai komitmen untuk memberantas korupsi. Hal ini dapat dilihat dengan raihan penghargaan WTP untuk kota Dumai dalam mengelola keuangan daerah dari BPK RI perwakilan Pekanbaru.

“Walikota dan wakil walikota Dumai juga dalam berbagai kesempatan menyampaikan dan mengimbau kepada kepala OPD dan ASN untuk menghindari praktik korupsi dan pungutan liar durhaka bidang. Dalam pengambilan keputusan suatu kegiatan Pemko Dumai juga berkali kali mengimbau kepala OPD untuk berkoordinasi dalam mengambil kebijakan agar terhindar dari keratan korupsi,” terang M. Nasir.

Diharapkan dengan rapat monitoring ini menambah keilmuan kita dan saat bekerja dalam mengambil keputusan tidak mengalahi aturan yang berujung pada tindak pidana korupsi, pangkas Sekda. (hms)

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>