DUMAI – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai mengundang ustad kondang Dr. Jhon Fahmil, MA dari Pekanbaru untuk mengisi ceramah pada peringatan Isra dan Miraj tingkat Kota Dumai Senin (16/4/2018) mendatang.
“Peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 1439H/2018M di pusatkan di Mesjid Agung Al-Manan dimulai pukul 08.00 WIB,” kata Sekda Dumai Ir. HM Nasir MP MT MH di ruang kerjanya Kamis (12/4/2018).
Peringatan Isra dan Miraj merupakan momentum yang tepat untuk refleksi diri dan kembali kepada Allah SWT.
Kegiatan Isra dan Miraj, lanjutnya, akan diisi dengan ceramah agama menghadirkan ustad Dr. Jhon Fahmil, MA dari Pekanbaru yang akan menyampaikan tausiah agama terkait peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad Saw.
Melalui kesempatan ini Sekda Dumai mengundang seluruh masyarakat untuk dapat hadir bersama-sama dalam peringatan Isra Miraj.
“Melalui media ini kami atas nama Pemerintah Kota Dumai mengundang seluruh masyarakat untuk dapat hadir bersama-sama dalam peringatan Isra dan Miraj. Pemko Dumai juga akan mengundang anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Dumai, Kepala OPD dilingkup Pemko Dumai, Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya,” tambah Sekda.
Selain tausiah agama, acara akan diisi dengan pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Dumai dilanjutkan dengan peresmian sekretariat LPTQ ditandai dengan penandatanganan prasasti Sekretariat LPTQ Kota Dumai oleh Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi di Mesjid Al-Manan Dumai.
“Acara akan diawali dengan pembaan ayat suci Al Quran, dilanjutkan dengan laporan panitia dan tentunya sambutan Walikota Dumai. Tausiah Agama, Pelantikan pengurus LPTQ Kota Dumai, dilanjutkan penandatabganan prasasti sekretariat LPTQ Kota Dumai oleh walikota dan penutupan Do’a,” tukasnya

. (hms)

Dumai- Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo menghadiri rapat paripurna mendengarkan keterangan fraksi DPRD Dumai terhadap pengajuan 11 rencana peraturan daearah (Raperda) yang dilaksanakan Rabu (12/4) di ruang rapat Rapat Paripurna DPRD Dumai.
Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Dumai Gusri Effendi ini berlangsung sangat alot dengan sejumlmah pandangan baik menyetujui dari 11 Raperda yang diajukan, memberi pandangan maupun menolak beberapa Raperda dengan pandangan lainnya.
Rencana peraturan daerah tentang penanggulanngan HIV Aids menjadi perhatian tersendiri dari fraksi fraksi yang ada di DPRD Dumai. Meski dinilai terlambat dalam membentuk Raperda tersebut hampir semua fraksi menyetujui Raperda tentang penanggulangan HIV AIDS tersebut.

Selain itu Raperda tentang pemekaran wilayah yang ada di Kecamatan Sungai Sembilan dan Bukit Kapur juga menjadi perhatian tersendiri dari pihak DPRD. Menyetujui pembahasan Raperda tersebut namun sejumlah fraksi juga memberikan andangan lainnya tentang pemekaran tersebut sampai memberikan masukkan untuk membuat desa daripada harus memekarkan kawasan tersebut karena dinilai memberikan beban baru bagi keuangan daerah Dumai.
Pembahasan berakhir dan akan dilanjutkan dengan pandangan Pemerintah Kota Dumai terhadap pandangan fraksi yang akan dilaksanakan Kamis (13/4) yang akan kembali dilaksanakan di Ruang rapat Paripurna DPRD Dumai.
11 Raperda yang diajukan oleh Pemko Kota Dumai ini bertujuan untuk meningkatkan sumber PAD Dumai dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Dumai.

(hms)

Dumai- Walikota Dumai H. Zulkifli As menyampaikan rencana perubahan peraturan daerah (Raperda) atas 11 peraturan daerah pada Rapat Paripurna penyampaian penjelasan walikota Dumai terhadap 11 rencana peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kota Dumai.

Penyampaian rencanan perubahan tersebut dibacakan oleh walikota Dumai dihadapan 19 anggota DPRD Dumai yang menghadiri rapat paripurna, Selasa (10/4/2018) di gedung DPRD Kota Dumai di ruang rapat utama DPRD Kota Dumai.

Pada sambutannya walikota Dumai mengajukan 11 peraturan daerah guna menyesuaikan dengan perubahan aturan pemerintah pusat yang mendaparkan revisi, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui tarif pajak baru yang diajukan dan menyesuaikan atas kebijakan sejumlah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah pusat.

11 rencana peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kota Dumai untuk dilakukan pembahasan tersebut yakni Perubahan peraturan daerah tentang pajak air bawah tanah, perubahan peraturan daerah nomor 7 tentang pajak hiburan malam, Perrubahan peraturan daerah nomor 8 tentang pajak hotel dan restoran, Peraturan daerah nomor 11 tentang pajak reklame.

Perubahan peraturan daerah nomor 17 tentang restribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, perubahan peraturan dadeah nomor 2 tentang pajak bumi dan bangunan di pedesaan maupun perkotaan, perubahan peraturan daerah tentang penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, Peraturan daeerah tentang menara telekomunikasi, peraturan daerah tentang perubahan susunan perangkat daerah, perubahan peraturan daerah nomor 8 tentang RPJMD dan peraturan daerah tentang pemekaran keluarahan di Kecamatan Bukit Kapur dan Medang Kampai.

“Pertimbangan diajukannya 11 Raperda ini merupakan sebagai bentuk amanah undang undang tentang pembentukan perundang undangan dan peraturan menteri tentang produk hukum daerah yang saat ini sedang kita susun yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini,” ujar Walikota Dumai H. Zulkifli As.

Atas nama pemerintah Kota Dumai saya sangat mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Kota Dumai untuk mendengarkan penyampaian rencana peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kota Dumai dan sebagai pihak Legislatif yang merupakan mitra pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah ini dapat bekerjsama sehingga turan didaerah ini dapat cepat di sahkan dan dilaksanakan, tambahnya.(hms)

Mulai 2019, Pemko Dumai Terapkan e-LAKIP 

DUMAI – Tahun depan, Pemerintah Kota Dumai mulai menerapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis IT atau e-LAKIP. Menjelang itu, aparatur Pemko Dumai mendapat bimbingan teknis tentang penggunaan aplikasi e-LAKIP di ballroom hotel Grand Zuri Dumai Selasa (10/4).



“Bimtek diharapkan bisa dijadikan forum untuk sharing dan berbagi pengalaman dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam mensukseskan e-Lakip di Kota Dumai,” ujar Walikota Dumai H Zulkifli As saat membuka bimtek tersebut.

Pembukaan Bimtek dihadiri seluruh Kepala OPD di lingkup Pemko Dumai tetmasuk seluruh Camat se Kota Dumai. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung dua hari, 10 sampai degan 11 April 2018, bertujuan meningkatkan kemampuan dan pemahaman ASN dalam melaporkan kinerja ke dalam sistem aplikasi yang disebut e-Lakip. Sehingga ke depan akan terwujud manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Kegiatan ini sskaligus untuk mewujudkan program smartcity yang telah di gagas sejak 2017.

Mengingat pentingnya pelaksanaan e-LAKIP ini, Zul As berharap agar seluruh peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan ini secara sungguh sungguh dari awal sampai akhir. Jangan ada yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai.
Ini bertujuan agar apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik. “Kepada narasumber kami mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dedikasinya kepada Pemko Dumai,” ujarnya.

Menyinggung tentang akuntabilitas Pemko Dumai tabun 2017, walikota menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi Kemenpan-RB, nilai akuntabilitas Kota Dumai baru mencapai nilai CC atau cukup baik dengan skor berkisar dari 50 sampai dengan 65. Tahun 2018 ini ditargetkan mampu mencapai nilai B dengan skor 65 sampai dengan 75.

“Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Mengingat implementasi e-Lakip didalam penyusunan LKj-IP ditingkat OPD dan di tingkat Kota secara bertahap sudah kita lakukan. Kita juga sudah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD,” harap wako

Beberapa rekomendasi sudah diberikan oleh Tim Evaluasi dari Menpan RB dalam upaya memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kota Dumai. Rekomendasi juga dalam kaitan meningkatkan Nilai Lakip yakni dengan pemanfatan sistem pelaporan dengan berbasis IT atau e-Lakip. (hms)

Lepas 60 Pelajar ke Popda Riau, Wako Minta Junjung Sportivitas

DUMAI – Sebanyak 60 pelajar pilihan dipercaya mewakili Kota Dumai pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Riau 2018. Puluhan pelajar dari bebagai sekolah ini diminta menjunjung tinggi sportivitas dalam meraih prestasi pada iven yang digelar di Pekanbaru tanggal 10 sampai 17 bulan ini.

Harapan ini disampaikan Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi saat melepas 60 atelit Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Riau di halaman Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraha di Jalan HR Soebrantas Dumai, Selasa (10/4). “Raih kemenangan dengan kerja keras, pantang menyerah serta menjunjung tinggi sportivitas.” Kata wako

Pelajar pilihan ini juga diminta mampu mengendalikan dirinya dari ambisi yang berlebihan untuk meraih kemenangan. “Jangan lupa untuk tetap menjaga stamina dan fisik dengan selalu mengonsumsi makanan bergizi dan cukup istirahat” pesan walikota.

Dalam meraih prestasi, wako mengingatkan tidak cukup dicapai hanya mempersiapkan diri dengan disiplin latihan. Unsur terpenting lain yang harus dimiliki adalah mental juara. Karena memenangkan pertandingan tidak cukup hanya dengan teknik dan taktik. Juga butuh mental juara.

“Kepada seluruh pelatih, official, dan pendamping, saya mengucapkan tetimakasih atas bantuan dan dedikasinya untuk melatih para atlet. Semoga semua usaha kita tidak sia-sia,” harap wako.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Fauzi Efrizal mengatakan 60 pelajar pilihan ke Popda Riau ini mengikuti 6 cabang olah raga. Cabang olahraga voli, tenis meja, sepak takraw, pencak silat, bulutangkis dan tenis lapangan. Para atelit didampingi 12 orang pelatih dan 10 orang official.

Seperti biasa, Popda ini sekaligus ajang seleksi menjaring atlet pelajar Riau ke pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) 2018. “Semoga meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Dumai. Dan seperti pesan bapak Wlikota, agar menjunjung tinggi sportivitas dan bermental juara,” harapnya. (hms)

Dumai Ikut Bahas Transparansi Dana Bagi Hasil

BATAM – Organisasi Pemerintahan di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menggelar Forum Group Diskusi (FGD) Transparansi Dana Bagi Hasil di Batam, Senin (9/4).

Diskusi tersebut diikuti utusan Kemenko Perekonomian, utusan kementerian terkait, mulai dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Ditjen Migas, SKK Migas hingga Media dan LSM.

Seluruh kabupaten kota di Riau yang masing-masing diwakili sekretaris daerah juga diundang sebagai peserta.Termasuk Sekretaris Daerah Kota Dumai HM Nasir. “Kita diundang oleh EITI untuk ikut membahas transparansi dana bagi hasil di dalam usaha-usaha Migas, Lifting dan DBH,” kata HM Nasir.

Untuk diketahui, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

Diskusi itu, menurut Sekda, merupakan tindak lanjut kunjungan ke Kementerian Keuangan ke Riau beberapa waktu lalu. Dimana pemrov Riau bersama kabupaten kota se Riau mengharapkan adanya transparansi soal pengurangan DBH sekaligus meminta transfer dana DBH dilakukan secara berkala.

FGD DBH – EITI Indonesia itu, Ditjen Perimbangan Keuangan mengulas paparan tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya, begitu juga Ditjen lainnya. “Dalam forum ini, juga dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif,” lanjut HM Nasir.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna, pada forum tersebut menyebutkan ElTl terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

“Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu Iainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya,” kata Montty.

Ia menguraikan, penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH.

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah. Kasus Iain seperti yang terjadi di Bojonegoro, di mana wilayah kabupaten yang dekat dengan lokasi sumur dan menanggung dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam tidak menerima alokasi DBH karena kabupaten tersebut berbeda provinsi dengan lokasi sumur.

Sedangkan wilayah yang jaraknya jauh dan tidak secara langsung terkena dampak buruk dari eksploitasi alam mendapatkan alokasi DBH karena satu provinsi dengan lokasi sumur. Hal ini semakin mendorong upaya transparansi untuk memperbaiki tata kelola mekanisme penyaluran DBH.

“Karena sifat SDA migas dan minerba yang tidak dapat diperbaharui, maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di daerah penghasil sumber daya aiam,” tambah Montty.

EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percayaan (trus ) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Laporan ElTl tahun 2015 yang sudah dipublikasikan, telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat kabupaten. (kbl/mcr/hms)

Dumai-

Dua perusahaan di kota Dumai kembali menerima sertifikat zero accident dari Disnakertrans Provinsi Riau. Sedangkan Pemko Dumai menerima sertifikat penghargaan Pembina K3.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai H Suwandy SH MHum menjelaskan kedua perusahaan yang berhak menerima sertifikat zero accident (nihil kecelakaan kerja red) tahun 2018 di Dumai adalah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Dumai serta PT Patra SK.
“Hanya dua perusahaan yang berhak menerima sertifikat zero accident tahun 2018, diantaranya PT Pelindo I Cabang Dumai dan PT Patra SK Dumai. Sedangkan Walikota Dumai menerima penghargaan sebagai Pembina K3,” jelasnya Senin (9/4/2018)
Menurut Suwandy, lantaran walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi berhalangan hadir dalam acara penerimaan penghargaan tersebut, sehingga untuk menerima diwakilkan kepadanya.
“Penghargaan sebagai pembina K3 kepada walikota Dumai diwakikan kepada saya dalam acara yang dilaksanakan di hotel Primer Pekanbaru pekan lalu itu,” ungkap Suwandy
Keterangan yang berhasi dihimpun, di Dumai menyebutkan, jika sebelumnya yang mengajukan perusahaan calon penerima Sertifikat Zero Acciden adalah Disnakertrans kabupaten/ kota, untuk tahun 2018 ada perubahan, sesuai adanya regulasi baru tentang pengawasan tenaga kerja.
“Kita tak dilibatkan, yang menilai layak tidaknya perusahaan sebagai penerima sertifikat langsung oleh tim Disnakertrans Provinsi,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Penyelesaian Hubungan Industri dan Tenaga kerja Disnakertrans Kota Dumai Muhammad Fadhly SH secara terpisah
Hanya saja, Fadhly minta sebaiknya provinsi melibatkan kabupaten/kota karena banyak yang perlu dilakukan penilaian di perusahaan. “Yang paham tentang kondisi perusahaan di daerah kan kita, untuk itu sebaiknya turut dilibatkan,” pintanya.
Seperti diketahui, Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja.
Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan dalam bentuk piagam dan plakat yang melaui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Adapun Dasar Hukum pelaksanaan program zero accident (kecelakaan nihil) di tempat kerja diantaranya; Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Kemudian Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, Kepmenaker RI no 463 Tahun 1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(hms)

DUMAI – Polres Dumai memusnahkan barang bukti narkoba diantaranya adalah jenis sabu seberat 18 kilogram, ganja seberat 1,5 kilogram dan pil ekstasi sebanyak 266 butir di halaman Mapolres Dumai, pada Senin (9/4/2018).
Kapolres Dumai AKBP Restika P Nainggolan SIK mengatakan, barang bukti tersebut hasil tangkapan baru-baru ini.
Sabu seberat 18 Kg berhasil diamankan dari tersangka RN (45) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada 28 Maret 2018 oleh Polsek Dumai Kota.
Daun ganja kering diamankan dari tersangka TP (38) warga Bumi Ayu yang berhasil diamankan 13 Maret 2018 oleh Polsek Dumai Timur.
Dan 266 butir ekstasi diamankan dari tangan tersangka BR (37) di Jalan Soekarno – Hatta diamankan 31 Maret 2018 oleh Satres Narkoba Polres Dumai.
Pemusnahan sabu dilakukan dengan cara dilarutkan kedalam air, 266 butir pil ekstasi warna biru dimusnahkan dengan cara di blender dan 1,5 Kg daun ganja kering dimusnahkan dengan cara di bakar.
Pemusnahan disaksikan Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE, Ketua DPRD Dumai Gusri Effendi, Perwakilan Dandim 0320 Dumai, Perwakilan Kejaksaan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Dumai, Kepala BNNK Dumai dan undangan lainnya.
Wawako Dumai Eko Suharjo SE mengapresiasi upaya pihak Kepolisian Kota Dumai mengungkap kasus narkoba.
“Atas nama Pemko Dumai kami mengapresiasi kerja keras yabg dilakukan Polres Dumai untuk menekan peredaran natkoba fi Dumai. Semoga para tersangka diberi hukuman yang seberat-beratnya,” kata Wawako.
Perang terhadap narkoba harus terus kita dilakukan, tidak hanya jajaran Kepolisian tetapi instansi lain serta seluruh elemen masyarakat Dumai untuk bersama-sama memerangi peredaran Narkoba.
“Pemberantasan narkoba menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan generasi muda. Untuk itu saya mengajak seluruh instansi terkait seperti TNI, Polri, BNNK, dan masyarakat Kota Dumai agar senantiasa terlibat aktif dalam upaya pemberantasan Narkotika,” tukasnya.
Tersangka melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka terancam hukuman mati

. (hms)

Dumai- Siapa yang tak tahu tentang permainan yang satu ini, bukan saja anak-anak yang gemar memainkannya, orang dewasa pun sangat menyukainya. Tak heran bila sering diadakan festival layang-layang di berbagai daerah.
Layang-layang atau layangan atau sebagian wilayah menyebutnya wau (di sebagaian wilayah Semenanjung Malaya) adalah merupakan lembaran berbahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan oleh pengendali. Selain sebagai mainan, layang-layang memiliki manfaat lain yang lebih berguna untuk manusia.
Layang-layang ini memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai pengangkatnya. Benda yang satu ini, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan, alat bantu memancing atau menjerat, bisa juga menjadi alat bantu penelitian ilmiah serta media energi alternatif. Pada kebiasaannya wau akan dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang juru anjung yang memegang wau dan seorang jurutarik yang memegang tali. Apabila angin bertiup maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehinggalah wau tersebut tinggi di udara. Kilauan cahaya matahari akan menambah cantik lagi wau yang dihias berwarna-warni dengan berbagai motive kreasi.
Gasing merupakan permainan tradisional orang-orang Melayu sejak dahulu lagi. Biasanya dimainkan selepas musim menuai. Permainan gasing dipertandingkan antara kampung. Gasing dibuat dari kayu bebaru, Kemuning, Merbau, rambai, atau durian. Kayu tersebut akan ditakik-takik dan dikikis sehingga menjadi bentuk gasing.Bermacam bentuk dan jenis gasing diantaranya gasing Piring yang selalu dimainkan oleh orang dewasa, sementara gasing jantung selalu dimainkan oleh anak-anak.
Sempena Hari Jadi Kota Dumai ke 19 tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai menggelar Festival Layang-layang dan gasing yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 7 -8 April 2018 di Wisata Pantai Purnama- Dumai.
Ketua Pelaksana kegiatan Nurzerwan yang juga sebagai Kabid Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegitan Festival layang- layang dan gasing ini diikuti sekitar hampi 200 Peserta baik dari kota Dumai maupun Peserta Kabupaten Bengkalis juga hadir. Kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Dumai tahun 2018 dan bekerja sama dengan masyarakat kota Dumai khususnya Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat. Sementara dalam sambutannya Drs. Syaari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyampaikan bahwa dengan kegiatan ini mari kita bersama melestarikan budaya permainan rakyat dan mengenalkannya ke genarasi karena di zaman milenial dan teknologi semakin canggih, banyak generasi – generasi yang tidak mengenal budaya dan permainan rakyat sebagai ajang silaturrahmi dan kompetisi.
Sementara Walikota Dumai yang dalam hal ini di wakili oleh Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, H Syamsudin menyampaikan dukungan dari pemerintah Kota Dumai terhadap kegiatan Permainan Rakyat baik layang – layang maupun permainan gasing, karena mengenalkan budaya kepada masyarakat sebagaimana tema dari Hari Jadi Kota Dumai ke 19 Tahun adalah Bersama Kita mewujudkan Negeri Beradab, Negeri santun, Negeri Harmonis yang berbudaya.
Harapannya untuk kedepannya kegiatan – kegiatan seperti ini tetap berlangsung dan semakin meriah sehingga dikenal dikhayak ramai. Pembukaan Festival Layang – layang dan gasing ini di tandai dengan pemukulam kompang dan menaikkan layang – layang ke udara.
Salah satu keunikan dari kegiatan Festival ini adalah peserta yang mengikuti mengenakan busana melayu, mulai dari Tanjak dan lain – lain , sehingga lebih menyemarakkan suasana yang berbudaya Melayu

. (hms)

Dumai- Wali Kota Dumai Zulkifli As mendorong kehadiran PT Perusahaan Gas Negara jadi pemicu pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah dengan penyaluran energi gas bumi ramah lingkungan.
PGN diharap juga bisa menjadi destinasi investasi perusahaan lain dengan adanya energi gas bumi ramah lingkungan dan efisien, serta diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Agar PGN di dumai tetap konsisten menyalurkan gas bumi dalam rangka membangun ketahanan dan kedaulatan energi,” kata wali kota, Jumat.
Direktur Komersial Danny Praditya mengatakan, pemanfaatan gas bumi efisien, ramah lingkungan, dan aman akan disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat baik rumah tangga, komersil, dan sektor industri.
Sebagai bentuk komitmen PGN dalam menghadirkan layanan gas menyeluruh dan efisien bagi negeri, pihaknya terus berupaya memperkenalkan manfaat gas bumi ke berbagai daerah, termasuk Dumai.
Misi PGN distribusikan gas bumi sejalan dengan upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah karena terbukti lebih efisien memberi keuntungan bagi pelaku usaha.
“Sejak awal PGN telah komitmen untuk melayani kebutuhan bahan bakar dengan gas bumi dan dibuktikan kita membangun pipa distribusi di dumai,” kata Danny.
Disebutkan, PGN juga membidik sejumlah potensi calon pelanggan di wilayah Dumai, seperti kawasan industri Pelindo Dumai, kawasan industri Pelintung, dan kawasan industri Lubuk Gaung serta sejumlah industri di bidang oleochemical.
“Kita juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa industri di dumai dan mereka sudah setuju dan tinggal menandatangani perjanjian jual beli gas,” sebutnya.
PGN pada Kamis (5/4/2018) kemarin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengenalan kepada calon pelanggan industri, komersil dan rumah tangga, dihadiri Wali Kota Dumai Zulkifli As dan perwakilan 27 perusahaan.

(hms)