Dumai- Walikota Dumai H. Zulkifli As menyampaikan rencana perubahan peraturan daerah (Raperda) atas 11 peraturan daerah pada Rapat Paripurna penyampaian penjelasan walikota Dumai terhadap 11 rencana peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kota Dumai.

Penyampaian rencanan perubahan tersebut dibacakan oleh walikota Dumai dihadapan 19 anggota DPRD Dumai yang menghadiri rapat paripurna, Selasa (10/4/2018) di gedung DPRD Kota Dumai di ruang rapat utama DPRD Kota Dumai.

Pada sambutannya walikota Dumai mengajukan 11 peraturan daerah guna menyesuaikan dengan perubahan aturan pemerintah pusat yang mendaparkan revisi, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui tarif pajak baru yang diajukan dan menyesuaikan atas kebijakan sejumlah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah pusat.

11 rencana peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kota Dumai untuk dilakukan pembahasan tersebut yakni Perubahan peraturan daerah tentang pajak air bawah tanah, perubahan peraturan daerah nomor 7 tentang pajak hiburan malam, Perrubahan peraturan daerah nomor 8 tentang pajak hotel dan restoran, Peraturan daerah nomor 11 tentang pajak reklame.

Perubahan peraturan daerah nomor 17 tentang restribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, perubahan peraturan dadeah nomor 2 tentang pajak bumi dan bangunan di pedesaan maupun perkotaan, perubahan peraturan daerah tentang penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, Peraturan daeerah tentang menara telekomunikasi, peraturan daerah tentang perubahan susunan perangkat daerah, perubahan peraturan daerah nomor 8 tentang RPJMD dan peraturan daerah tentang pemekaran keluarahan di Kecamatan Bukit Kapur dan Medang Kampai.

“Pertimbangan diajukannya 11 Raperda ini merupakan sebagai bentuk amanah undang undang tentang pembentukan perundang undangan dan peraturan menteri tentang produk hukum daerah yang saat ini sedang kita susun yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini,” ujar Walikota Dumai H. Zulkifli As.

Atas nama pemerintah Kota Dumai saya sangat mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Kota Dumai untuk mendengarkan penyampaian rencana peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kota Dumai dan sebagai pihak Legislatif yang merupakan mitra pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah ini dapat bekerjsama sehingga turan didaerah ini dapat cepat di sahkan dan dilaksanakan, tambahnya.(hms)

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>