Dumai-

Dua perusahaan di kota Dumai kembali menerima sertifikat zero accident dari Disnakertrans Provinsi Riau. Sedangkan Pemko Dumai menerima sertifikat penghargaan Pembina K3.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai H Suwandy SH MHum menjelaskan kedua perusahaan yang berhak menerima sertifikat zero accident (nihil kecelakaan kerja red) tahun 2018 di Dumai adalah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Dumai serta PT Patra SK.
“Hanya dua perusahaan yang berhak menerima sertifikat zero accident tahun 2018, diantaranya PT Pelindo I Cabang Dumai dan PT Patra SK Dumai. Sedangkan Walikota Dumai menerima penghargaan sebagai Pembina K3,” jelasnya Senin (9/4/2018)
Menurut Suwandy, lantaran walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi berhalangan hadir dalam acara penerimaan penghargaan tersebut, sehingga untuk menerima diwakilkan kepadanya.
“Penghargaan sebagai pembina K3 kepada walikota Dumai diwakikan kepada saya dalam acara yang dilaksanakan di hotel Primer Pekanbaru pekan lalu itu,” ungkap Suwandy
Keterangan yang berhasi dihimpun, di Dumai menyebutkan, jika sebelumnya yang mengajukan perusahaan calon penerima Sertifikat Zero Acciden adalah Disnakertrans kabupaten/ kota, untuk tahun 2018 ada perubahan, sesuai adanya regulasi baru tentang pengawasan tenaga kerja.
“Kita tak dilibatkan, yang menilai layak tidaknya perusahaan sebagai penerima sertifikat langsung oleh tim Disnakertrans Provinsi,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Penyelesaian Hubungan Industri dan Tenaga kerja Disnakertrans Kota Dumai Muhammad Fadhly SH secara terpisah
Hanya saja, Fadhly minta sebaiknya provinsi melibatkan kabupaten/kota karena banyak yang perlu dilakukan penilaian di perusahaan. “Yang paham tentang kondisi perusahaan di daerah kan kita, untuk itu sebaiknya turut dilibatkan,” pintanya.
Seperti diketahui, Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja.
Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan dalam bentuk piagam dan plakat yang melaui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Adapun Dasar Hukum pelaksanaan program zero accident (kecelakaan nihil) di tempat kerja diantaranya; Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Kemudian Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, Kepmenaker RI no 463 Tahun 1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(hms)

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>