Dumai- P

aska kejadian kebakaran yang melanda 4 petak rumah dan Resto D’ulek, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai menyalurkan bantuan kepada korban, Selasa (20/03/2018) siang.
Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, turut hadir Kepala Dinas Sosial, Bambang Hadiyanto, Kasi Rehabilitas dan Jaminan Sosial, Muhammad Ikhsan Ssos, Camat Dumai Timur, Arifin dan Lurah Jaya Mukti Abdul Ghafar Sppd.
Wawako Dumai Eko Suharjo mengatakan, tidak ada manusia yang menginginkan terjadinya musibah, namun hal itu merupakan cobaan dalam kehidupan yang harus dijalani.
“Bantuan ini merupakan salah satu cara Pemko Dumai dalam meringankan beban korban musibah. Adapun bantuan yang diberikan berbentuk sandang dan pangan,” ujar Eko.
Namun demikian Wawako juga berharap, dengan bantuan yang disalurkan melalui Dinsos dan BPBD ini bisa meringankan beban dan bermanfaat bagi para korban.
“Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban warga korban kebakaran di Kelurahan Jaya Mukti ini,” harap Eko Suharjo.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bambang Hardiyanto menambahkan, bantuan yang diserahkan kepada korban berbentuk sandang dan pangan, seperti tempat tidur, pakaian dan makanan.
“Bantuan yang kita salurkan sesuai dengan surat pengajuan pihak Kelurahan, yaitu sebanyak 7 orang yang terjadi pada akhir pekan lalu,” jelasnya.
Terakhir disampaikannya, adapun korban yang menerima bantuan itu yakni, pemilik Resto D’ulek Ratnawati, pemilik rumah kontrakan Akmal, Bes, Rizal, Wanda, Siti salma, Yeni.

(hms)**

Dumai- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai H Marjoko Santoso mengimbau kepada masyarakat yang akan membayar pajak daerah dan retribusi daerah agar tidak melalui perantara, atau calo, tetapi datang langsung ke pelayanan supaya tidak tertipu atau pembayaran melebihi dari nilai objek pajak.
“Karena pelayanan yang kita berikan pada masyarakat yang akan membayar pajak tidak lebih dari 20 menit dan paling cepat sekitar 15 menit,”ujarnya, Kamis (23/03)
Selama pelayanan petugas tidak lagi memegang uang, tetapi setiap transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non tunai. Hal ini diterapkan untuk menghindari adanya aksi pungli serta mengedepankan transfaransi.
Terkait pendapatan daerah dari sektor pajak dan retrbusi, Marjoko mengungkapkan terus mengalami peningkatan lebih dari target yang ditetapkan.
Misalnya pajak reklame realisasi hingga akhir tahun 2017 mencapai Rp 1,6 miliar dari target yang ditetapkan berkisar Rp 1,4 Miliar.

D

UMAI – Untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai melakukan penertiban spanduk dan baliho yang terpasang tanpa izin.
Salah satunya menurunkan spanduk dan baliho yang terpasang di persimpangan Jalan Ahmad Yani, Selasa (20/3/2018).
Kepala Satpol PP Dumai, RH Bambang Wardoyo mengatakan, spanduk dan baliho yang terpasang tanpa izin di turunkan karena merusak keindahan kota.
Dan pemasangan spanduk dan baliho harus mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai lalu ditembuskan ke Satpol PP.
“Kenyataannya di lapangan banyak baliho dan spanduk yang terpasang tanpa izin dan dipasang ditempat-tempat yang tidak semestinya yang berakibat merusak keindahan kota, oleh sebab itu, kami melakukan penertiban,” tegasnya.
Dan yang paling utama adalah pemasangan spanduk atau baliho tidak boleh mengganggu dan tidak menutupi petunjuk lalu lintas, tidak mengganggu keindahan kota.

(hms)**

Dumai-

Lurah Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai menerima Bantuan Sosial (Bansos) berupa Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Penyaluran bantuan itu kini sedang disalurkan ke 407 Kepala Keluarga (KK) warga dari 13 Rukun Tetangga.
Lurah Kampung Baru Waginen mengatakan, penyaluran Bansos Rastra itu akan dibagikan 10 kg per KK ke masyarakat dari 13 Rukun Tetangga se Kelurahan Kampung Baru.
“Penyaluran Bansos Rastra tersebut tidak diperkenankan dilakukan pengutipan kepada warga dikarenakan Rastra tersebut Bansos dan gratis untuk masyarakat,” kata Waginen, Selasa (20/03/18) di sela sela pembagian rasta tersebut.
Dirinya juga menuturkan, tujuan pembagian Rastra ini untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bansos Rastra ini merupakan bantuan Kementrian Sosial, Rastra ini gratis, diperuntukkan kepada 407 KK selama 12 bulan. Masing-masing 10 kg/KK yang didistribusikan setiap bulannya,” terangnya

.(hms)**

DUMAI – Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE kembali mengkritik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai lamban dalam merealisasikan program kerjanya.
Kritikan itu disampaikan wawako saat membuka Musyrawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2019 di Gedung Pendopo Dumai Senin (19/3/2018) kemarin.
Menurutnya SKPD harus terus menggenjot kegiatan untuk merealisasikan program kerja. “Kerja kita tinggal tiga tahun, program kerja harus dilaksanakan agar visi Dumai terwujud,” tegas wawako.
Tambahnya, sudah dua tahun kepemimpinan dilantik Februari 2016 lalu namun Pemerintah hari ini belum punya nilai bagi masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat menurun. Untuk itu SKPD di Kota Dumai harus mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap capaian program pembangunan di Kota Dumai.
“Melalui kegiatan Musrenbang tahun ini semua yang terlibat harus berbicara. Jangan ada lagi yang di tutup-tutupi untuk kemajuan Dumai ke depan,” tegas Wawako.
Terakhir Wawako meminta semua pihak mengawal proses Musrenbang mulai dari Kelurahan dan Kecamatan agar forum diskusi ini mampu menampung aspirasi masyarakat.

(hms)**

Dumai- Wakil Walikota Dumai Eko suharjo mengingatkan agar rencana pembangunan 2019 yang akan disusun lebih mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui ketua RT, kelurahan dan kecamatan. Sehingga pembangunan yang direalisasikan tepat sasaran dan menuai manfaat.
Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan momentum penting, karena tahun 2019 adalah tahun ke empat pemerintahan walikota Dumai H Zulkifli AS dan Wawako Eko Suharjo dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2016 – 2021.
Lanjutnya, Sejalan dengan hal tersebut, harus memperhatikan dan memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dalam mendukung pencapaian terhadap visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Dumai Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021.
Tentunya penjabaran dari RPJMD ke RKPD Tahun 2019 melalui Musrenbang RKPD tahun ini harus dapat meningkatkan kesatuan antara program dan kegiatan tahunan yang lebih terpadu, komprehensif transparan dan bersinergi dalam mencapai visi Kota Dumai tersebut.
Musrenbang merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk berdiskusi, berembuk atau melakukan tukar pikiran dan pendapat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, swasta, organisai kemasyarakatan, maupun masyarakat yang menjadi momentum penting dalam mengkomodir usulan- usulan pembangunan dari bawah.
Jangan hanya mengedepankan aspek top down planning, melainkan mengakomodir pula pendapat, saran, masukan, dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal dengan bottom up planning.
Dia menekankan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai, agar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun ini memperhatikan hal – hal ini
Pedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021, terkait dengan target tujuan dan sasaran yang harus dicapai serta strategi dana arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk tahun 2019;
Perencanaan pembangunan harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2019 dengan jalan mempedomani rencana strategis kementerian dan rencana strategis (Renstra) Kementerian atau Lembaga dan OPD di Provinsi Riau, agar terjadi sinkronisasi antara kegiatan yang diusulkan pada tahun 2019 dengan agenda pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Riau yang sinergi dengan pembangunan di Kota Dumai.
Serta bangun komunikasi secara intensif dengan DPRD dan OPD di Provinsi Riau serta kementerian terkait guna mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi Riau maupun APBD, dengan membawa dokumen pendukung serta data-data yang benar, lengkap dan akurat

.(hms)**

Dumai- Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo mengaku miris dengan gaya hidup beberapa kepala OPD dilingkungan Pemko Dumai yang kerap bermewah-mewahan dengan merubah ruangan kerjanya dengan berbagai bentuk bahkan mirip ruangan karaoke, sebab terdapat lampu berbagai warna.
Seharusnya mengedepankan efisiensi, sebab di masyarakat masih banyak membutuhkan dana untuk pembangunan. Sementara pejabatnya justru berpoya-poya kerap memperbaiki ruangan kerjanya.
Ada juga ruang kepala OPD di Dumai malah terkesan mewah. Ia mengingatkan para kepala OPD harus tahu anggaran daerah yang saat ini kondisinya terbatas.
“Ruangan kepala dinas jangan terlalu bagus. Ada yang pernah saya lihat sudah mirip warnanya dengan ruang karaoke,”sindir Eko disela-sela membuka Musrenbang 2019 di Balai Sri Bungatanjung.
Menurutnya, APBD murni Kota Dumai tahun 2018 mencapai 1,142 Triliun. OPD yang ada harus menjalankan program yang menyentuh langsung masyarakat. Banyak program pembangunan yang harus menyentuh masyarakat.
Dia mengingatkan agar masyarakat tidak cuma menjadi objek semata. Para kepala OPD harus meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang matang tidak mubazir. Ia tidak ingin adanya keselahan perencanaan membuat kepala OPD tersandung hukum.
Kota Dumai jadi daerah di posisi terbawah dalam daftar peringkat capaian target rencana aksi KPK di Riau. Posisi Dumai ada di posisi 12 dari 12 kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning.
“Nah rekor ini jangan kita tutupi. Peringkat memperlihatkan bahwa proses perencanaan tidak benar. Saya minta Kepala Bappeda Dumai benahi ini,” tegasnya.
Eko menilai proses penganggaran harus pas sesuai e-budgeting dan e-planning dan masyarakat merasakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
2019 memasuki tahun keempat pemerintahan Zulkifli AS-Eko Suharjo pemerintah punya tanggung jawab besar kepada masyarakat untuk menggesa pembangunan.
Para kepala OPD harus jadikan RKPD 2019 ini sebagai evaluasi dan tolak ukur kemajuan pembangunan daerah

.(hms)**

DUMAI – Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE mengambil sumpah dan melantik delapan pejabat eselon II.B atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kota Dumai. Pelantikan dilaksanakan dibalai Sri Bunga Tanjung Jalan Putri Tujuh Dumai, Jumat (16/3/2018).
Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan walikota Dumai Nomor 252/BKPP/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Berdasarkan surat keputusan itu, sebanyak delapan Pejabat eselon II.B diangkat dan diambil sumpahnya. Mereka adalah Erinazrizal dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKD), Yufrizal sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Afifuddinsyah sebagai kepala Dinas Perikanan.
Asnar dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Dumai, Suandi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, Muhammad Syafei Kepala Bappeko Dumai, Hadiyono Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satrio Wibowo Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
Setelah pembacaan nama-nama pejabat yang dilantik, Wakil Walikota langsung mengambil sumpah diikuti dengan pembacaan naskah pelantikan.
Dalam Pidatonya, Wakil Wali Kota Dumai mengatakan pelantikan ini merupakan bentuk pembinaan Karir Kepegawaian yang diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kinerja disatuan kerja masing-masing.
“Kepada para pejabat yang baru saja dilantik secara khusus Saya mengajak Saudara-saudara untuk selalu memperhatikan kondisi dan tuntutan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima dengan berlandaskan profesional, efektif, efesien, sederhana, transparan dan tepat waktu secara nyata dalam praktek pelaksanaannya,” harap Wakil Walikota.
Wakil Walikota juga berharap, hendaknya momentum pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memulai pelaksanaan tugas dan memberikan segala yang terbaik bagi masyarakat.
“Amanah agar dapat dijalankan dengan baik, kerjakan tugas sesuai dengan tupoksi,” pungkasnya.

(hms/deto)

DUMAI – Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo SE meresmikan ruang rawat inap Irna A khusus penyakit dalam kelas I, II dan III di lantai II RSUD Kota Dumai, Jumat (16/3/2018).
Peresmian ruang rawat inap Irna A dihadiri anggota Komisi III DPRD Dumai Supriyanto, Kepala Dinas Kesehatan Dumai H Paisal, Direktur RSUD Dumai, dr. Syaipul dan seluruh Tim Medis RSUD Kota Dumai dan undangan lainnya.
“Kita patut berbangga dengan peningkatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Hal ini membuktikan, bahwa peran RSUD Kota Dumai memiliki arti yang sangat penting dan berpartisipasi aktif bagi menciptakan pembangunan kesehatan khususnya di Kota Dumai,” kata Wawako.
Wawako berharap, RSUD Dumai lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien, dalam memberikan pelayanan kesehatan jangan ada pilih kasih dan jangan ditanya uangnya. Tapi harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik.
Mendapatkan layanan kesehatan yang prima dengan teknologi mutakhir dan service excellent adalah kebutuhan alamiah yang menjadi hak asasi setiap orang.
Terakhir Eko Suharjo menegaskan bahwa pembangunan gedung baru ruang rawat inap di RSUD Dumai merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitemen pemerintah Kota Dumai dibidang kesehatan. Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang target pelayanan kesehatan tercapai dengan baik.
Sementara, Direktur RSUD Dumai, dr. Syaiful mengatakan, ruang rawat inap dilantai II RSUD Dumai diberi nama ruang Irna A khusus untuk penyakit dalam.
“Diruangan ini tersedia 100 tempat tidur, namun yang baru difungsikan 48 tempat tidur dibagi menjadi dua bagian yaitu 24 tempat tidur pasien pria dan 24 tempat tidur bagi pasien wanita.” Katanya
Tersisa 52 tempat tidur lagi akan difungsikan secara bertahap sambil menunggu fasilitas dan alat keaehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi pasien penyakit dalam yang berobat ke RSUD Dumai.
Dijelaskan Syaipul, RSUD Dumai kini resmi naik status menjadi kelas IIB, artinya RSUD Dumai akan menjadi rumah sakit rujukan regional, untuk itu kita akan melengkapi fasilitas lainnya dan menambah dokter spesialis jantung dan bedah syaraf.
Masih kata Syaipul, naik kelas IIB ini hasil perjuangan selama empat tahun, dan bisa tercapai berkat kerja keras para medis dan dukungan penuh pemerintah dalam melengkapi fasilitas yang ada di RSUD Dumai seperti mendapat kucuran dana alokasi khusus pemerintah pusat selama dua tahun terakhir, yaitu Rp13 miliar pada 2017 dan Rp 20 miliar di 2018.
Pemko Dumai juga memberikan dukungan yang serius dibidang kesehatan terbukti tiap tahun

Pemko Dumai mengucurkan anggaran sebesar 30 persen dari APBD Dumai.(hms/damsik)


Dumai – Wakil Wali Kota Dumai Eko Suharjo mendorong adanya sistem penjaminan mutu pendidikan agar seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar mutu.

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar nasional pada pendidikan dasar menengah, dan penjaminan mutu pendidikan suatu mekanisme sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk pengendalian penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan sehingga terwujud mutu dan tujuan,” kata Eko di sela pembukaan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan, Kamis.

Sistem penjaminan mutu pendidikan juga untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Untuk mencapai tujuan, perlu dilakukan upaya membuat sistem aplikasi informasi berbasis online untuk memadukan data satuan pendidikan dengan rapor mutu di masing satuan pendidikan.

“Sistem ini juga memberikan informasi lebih lanjut mengenai analisis, rekomendasi serta indeks efektivitas pencapaian nilai standar nasional pendidikan,” sebutnya.

Sosialisasi ini diharapkan fungsi dan tujuan dapat tercapai, dan dengan keterbatasan anggaran agar dapat mengejar sumber pendanaan di provinsi maupun pusat serta dana swasta.

Kegiatan sosialisasi digelar oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau, dihadiri Kepala LPMP Provinsi Riau Mulyatsyah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Ridwan.(hms)**