Dumai-

Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo SE hadiri dzikir akbar sinergitas bersama TNI dan Polri, pada Kamis (29/3/2018) pagi di Mushola Al-Khairat Mapolres Dumai.
Dalam sambutannya, Eko menyampaikan bahwa tujuan utama penyelenggaraan Dzikir Akbar ini adalah untuk lebih mengingat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta,ala dalam menjalankan syariat dan syair Islam dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bahwa sesuai arahan presiden, bahwa TNI/Polri bersama pemerintah harus bersinergi mengawal guna mensukseskan pertama demokrasi.
“Terutama karena tahun ini dan tahun depan kita tengah menghadapi tahun politik, maka dari itu kita perlu saling bersinergi dalam menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi,” ujarnya.
Selain itu agar TNI dan Polri mampu merangkul seluruh elemen masyarakat guna meredam suhu politik. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
“Semoga kita semua baik TNI, Polri, dan ASN dapat menjaga netralitas. Serta tidak mengotak-ngotakkan institusi, dengan demikian, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu serentak bisa berjalan lancar, aman, dan tidak ada permasalahan berarti,” pungkasnya.

(hms/awi)

Wako : Di Hadapan Presiden, Zul As Keluhkan Investasi Dumai Terhambat RTRW

JAKARTA – Di hadapan presiden Jokowi pada Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, Rabu (28/3), walikota Dumai H Zulilkifli As mempertanyakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau maupun Kota Dumai yang tak kunjung disahkan. Ratusan rencana investasi di Riau, termasuk di Dumai, tertunda bertahun-tahun akibat terkendala RTRW tersebut.

Zul As yang dipercaya mewakili kepala daerah Indonesia Bagian Barat menyebutkan, akar persoalan terhambatnya investasi tersebut yakni Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dalam salah satu pasalnya menyatakan dokumen Amdal baru bisa diterbitkan kalau sudah ada RTRW.


“Dalam arahannya, presiden mengharapkan agar izin investasi dipersingkat. Dari yang dulunya berhari-haru harus bisa dalam bilangan menit. Sementara saat ini kita diahadapkan pada realitas realisasi investasi kita yang tak bergerak akibat tal kunjung disahkannya RTRW itu,” kata Zul As usai pertemuan dengan presiden.

Masalah RTRW ini sebenarnya sudah dibahas mulai dari tingkat provinsi hingga kementerian koordinator di Jakarta. Baik Kemenko Ekonomi, Kementerian ATR, hingga Kemenkopolhukam. Namun sampai saat ini belum ada solusi kongkrit.

Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah itu dilaksanakan di Hall B3, JIExpo Kemayoran, Jakarta. Rapat dihadiri Bupati/Walikota dan para Ketua DPRD se Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkom Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Khusus Kota Dumai, lanjut Zul As, sudah sejak tahun 2012 RTRW-nya mati. Akibatnya, investor yang ingin berusaha di Dumai lari ke negara ke Kamboja, Vietnam, Thailand dan Malaysia. Hampir Rp 30 Triliun rencana investasi tertunda dan sebagian diantaranya batal karena tidak mendapatkan kepastian.

Saat ini cukup banyak investor yang sudah antri ingin masuk. Mulai dari Korea, Jepang, Malaysia, hingga Singapura. Sebagian dari mereka sudah ada yang membeli lahan. Tapi usahanya belum bisa berjalan karena ketiadaan RTRW membuat yang berujung izin amdalnya tidak bisa diterbitkan

“Itu baru di Dumai. Belum lagi Riau secara umum ada sekitar 400-an izin yang mangkrak. Alangkah lebih baik jika diberikan izin sementara agar investasi tetap berjalan dan bisa menggairahkan ekonomi daerah.
Merespons keluhan Wako Dumai Zulkifkli, Presiden Ketujuh RI mengatakan yang berkaitan dengan Perpres, Permen, itu mudah dan bisa dicabut kapan saja. Sementara yang berkaitan dengan UU, itu memerlukan proses di DPR karena harus masuk prolegnas.

“Urusan yang berkaitan Perpres saya bisik-bisik ke menko bisa diselesaikan, tapi RTRW itu memang persoalan besar. Saya sudah tanya, Pak Wali, ini keluhan di Riau. Ini menyangkut Kemenhut dalam penetapan hutan dan prosesnya ada problem di situ,” jawab Jokowi sebagaimana dikutip jpnn.


Pada rapat kerja tersebut, presiden mengemukakan saat ini masih ada 42.000 regulasi yang membuat pemerintah tak bisa bergerak cepat. Mulai dari Undang-undang, Perpres, PP, Permen dan turunannya hingga perda dan perwako atau perbub.

Regulasi-regulasi seperti itu, kata presiden, jika dikaitkan dengan perubahan dunia yang sangat cepat, justru akan menjerat, tidak fleksibel dalam memutuskan kebijakan. Dalam kaitan ini, daerah harus berani melakukan reformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha, iklim investasi. Dan tugas pemimpin di daerah harus melakukan  serba cepat, serba singkat, serba online.

Presiden Jokowi meminta agar semua syarat-syarat dipangkas, semua yang berkaitan urusan izin-izin semuanya dipangkas. Tidak boleh lagi yang bertele-tele. (KAMBALI/JPNN)

 

DUMAI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai mengelar kegiatan pelatihan teknisi komputer, teknisi pendingin udara, dan instalasi listrik arus kuat.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Acara dibuka oleh Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE di aula pertemuan kantor Disnakertrans Dumai, Senin (26/3/2018).
Hadir pada kesempatan itu Kepala Disnakertrans Dumai H Suandi diwakilkan oleh Kabid Pelatihan dan penempatan Irwan dan Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Muhammad Fadly.
Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 30 hari kerja dimulai 2 April 2018. Masing-masing kegiatan diikuti 16 orang peserta kecuali instalasi listrik arus kuat diikuti 26 peserta.
Instruktur pelatihan teknisi komputer berasal dari lembaga pendidikan komputer, untuk latihan teknisi pendingin udara instrukturnya dari Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia.
Kadisnakertrans Dumai H Suandi menjelaskan, pelatihan ini dilaksanakan merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap masyarakat Dumai khususnya untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan.
“Pelatihan ini dilaksanakan merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap masyarakat Dumai khususnya untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan,” kata Suandi.
Lanjutnya, pelatihan tersebut dilakukan dalam upaya mempersiapkan tenaga skill untuk masing-masing bidang sehingga dapat bekerja di perusahaan atau menjadi wirausaha sesuai bidangnya.
“Di samping itu kegiatan ini dalam rangka menekan angka pengangguran di Kota Dumai,” tukasnya

.

Sementara Wawako Dumai Eko Suharjo SE dalam sambutannya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan pelatihan

ini.

“Atas nama Pemko Dumai saya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi masyarakat khususnya bagi peserta pelatihan,” kata Wawako.
Pesan wawako, peserta harus serius mengikuti kegiatan tersebut. “Seluruh peserta harus serius menhikuti pelatihan ini dan fokus serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Dumai sehingga ilmu yang disampaikan instruktur dapat di serap untuk meningkatkan SDM, ” harap Wawako.
Lanjutnya, setelah mengikuti kegiatan ini para peserta agar mampu mengaplikasikan ilmunya seperti membuka jasa servis AC, teknisi komputer, mari menjadi wirausaha jangan hanya berharap menjadi karyawan di salah satu perusahaan.
“Menjadi pegawai ada batasnya. Kalau punya usaha, kita bisa berkembang terus. Maka dari itu kembangkan terus kemampuan dan keterampilan yang ada pada diri kita, jangan pernah berhenti belajar dan ikuti terus pelatihan yang ada untuk meningkatkan kompetensi diri,” pesan wawako.

(hms)**


Dumai-Pemerintah Kota Dumai mengusulkan 680 formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2018 untuk mengisi kekurangan dan kebutuhan jabatan fungsional lain.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai Eri Nasrizal mengatakan, usulan penerimaan calon aparatur sipil pemerintah ini untuk mendukung tugas utama instansi pemerintahan, seperti tenaga pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah.

“Dumai mengajukan formasi penerimaan cpns tahun 2018 dan berapa yang disetujui kita menunggu petunjuk pemerintah pusat,” kata Eri kepada wartawan baru ini.

Disebutkan, pengajuan dibuka kesempatan warga menjadi pegawai negeri pemerintah ini mengacu surat Menpan Nomor b/750/m.sm.01.00/2017 tentang penyampaian kebutuhan PNS tahun 2018.

Usulan penerimaan CPNS, lanjutnya, dilaksanakan secara elektronik melalui e- formasi dengan prioritas pada jabatan fungsional tertentu dan jabatan lain yang mendukung tugas inti instansi di lingkungan Pemkot Dumai.

BKPP Dumai sebelumnya sudah menghitung kebutuhan ASN dengan pertimbangan memperhatikan kemampuan anggaran daerah rasio belanja pegawai dibawah 50 persen.

“Saat ini tercatat jumlah pegawai di pemerintah dumai hingga data desember 2017 sebanyak 4.094 orang,” sebutnya.

Dalam sistem rekrutmen CPNS secara elektronik ini, disesuaikan dengan perhitungan jumlah pegawai pensiun, tenaga keahlian yang pensiun serta kompetensi.

Pengusulan CPNS ini juga bertujuan salah satu upaya pemerintah daerah menata ASN secara menyeluruh karena fakta di lapangan ada sebagian organisasi perangkat daerah mengalami kekurangan.

“Artinya kita tidak berhenti terus mengurus pns dan diharap usulan formasi diajukan dapat direalisasi pemerintah,” sebutnya.(hms)**

DUMAI – Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, SE mengapresiasi PLN yang telah meresmikan Program Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di lapangan taman bukit gelanggang Jalan Jendral Sudirman Dumai, Kamis (22/3/2018) lalu.
Pada acara yang dihadiri GM PLN Wilayah Riau dan Kepri M Irwansyah dan Manajer SDM dan Umum, PLN Wilayah Riau-Kepri, Dwi Suryo dan Manager PLN Dumai Suharni wawako mengakui program ini sangat membantu para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan dipinggir jalan.
“Saya harapkan program ini juga diluncurkan ditemlat lain yang menjadi pusat pedagang berjualan. Dengan begitu para pedagang akan sangat tertolong khususnya untuk penerangan di malam hari,” Kata Wawako saat meresmikan SPLU baru-baru ini

.

Diakui Wawako Program SPLU sangat dibutuhkan para pedagang. Sebab dari pada harus menggunakan genset dengan biaya yang mahal, lebih baik pergunakan program SPLU biayanya bisa lebih rendah.
Sementara Manajer SDM dan Umum, PLN Wilayah Riau-Kepri, Dwi Suryo mengatakan bahwa PLN akan menyediakan enam SPLU di Kota Dumai untuk membantu pelaku UMKM.
Menurutnya, satu unit sudah terpasang di Taman Bukit Gelanggang. Daya satu SPLU mencapai 660 Watt dan satu SPLU dapat digunakan lebih dari satu pelaku usaha.
“Adanya SPLU ini diharapkan dapat memangkas biaya ooerasional khusus untuk penerangan bagi dan mencegah terjadinya konsleting sebab setiap SPLU sudah diberi pengaman berstandar Nasional atau SNI jadi pelaku usaha tidak perlu kawatir lagi,” terangnya.

(hms)**

DUMAI – Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) oleh Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo bertempat di Aula Dinas Pendidikan (Disdik), Jalan Tanjung Jati, Dumai.

Kegiatan yang digelar oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau itu berlangsung pada Kamis (22/3/2018) dan diihadiri Kepala LPMP Provinsi Riau Mulyatsyah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Drs Ridwan, Kabid SD Disdikbud Dedi, Kasi Sarpras SD Ali Ibnu Amar, Kepala Bappeda yang diwakili M. Paisal, Kepala SD/SMP Negeri/ Swasta se Kota Dumai dan Pengawas Sekolah dilingkungan Disdikbud Kota Dumai.

Saat membuka sosialisasi, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo mengatakan, Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pendidikan dasar dan pendidikan Menengah.

Sementara Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Dasar /Menengah dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Dasar/Menengah.

Menurut Eko, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu dan bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Wawako, dilakukan berbagai upaya antara lain dengan membuat system aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Klinik Mutu (SIKM) LPMP Riau yang merupakan aplikasi sistem informasi berbasis online yang memadukan data satuan pendidikan dengan rapor mutu di masing-masing satuan pendidikan berdasarkan hasil perhitungan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperoleh dari penjaringan data PMP.

” Disamping itu, sistem ini juga memberikan informasi lebih lanjut mengenai analisis, rekomendasi serta indeks efektivitas pencapaian nilai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP),” tuturnya.

Sesuai Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan MenengahPemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendaliansatuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmenpada pendidikan dasar.

Memfasilitasi pemetaaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan.

Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

” Dengan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan ini diharapkan fungsi dan tujuan dibuatnya sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dapat tercapai sebagaimana diharapkan,” tukas Wawako seraya menambahkan, dengan keterbatasan APBD Kota Dumai agar dapat mengejar anggaran – anggaran yang ada di tingkat Provinsi maupun Pusat serta dana CSR dari perusahaan – perusahaan yang ada di Kota Dumai.

Sementara, Kabid SD Disdikbud Kota Dumai Dedi didampingi Kasi Sarpras SD Disdikbud Ali Ibnu Amar menambahkan, peserta Sosialisasi merupakan Kepsek SD dan SMP se Kota Dumai dengan total sebanyak 141 peserta.

” Rinciannya, peserta dari SD sebanyak 105 dan SMP sebanyak 36,” ungkapnya.

Dengan adanya sosialisasi berharap kepada Sekolah, Sekolah bisa mempertahanakan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai pada tahun 2017.(hms)**

Dumai- Dalam waktu dekat pemerintah Kota Dumai berencana akan memindahkan pembongkaran ikan dari beberapa daerah ke Dumai ke Pasar Kelakap Tujuh yang rencananya akan menjadi pasar Induk di Kota Dumai.
Realisasinya menunggu peraturan walikota dalam waktu dekat.”Walikota masih melaksanakan ibadah umroh, sepulangnya beliau dari tanah suci, langsung kita ajukan ke wako untuk diteken,”ujar Kadis Perdagangan dan Pasar Zulkarnaen SH.
Perwako ini terbit untuk menempatkan bongkar ikan dari Sumbar maupun Medan ke Pasar Klakap Tujuh.
“Jadi ada rencana pasar tersebut jadi pusat agen ikan. Seluruh agen ikan akan bertempat di sana,”ujarnya.
Tim terpadu juga berkordinasi dengan Walikota Dumai. Perwako ini rencananya rampung jelang pemindahan kembali para pedagang ke Pasar Klakap Tujuh pada 20 Juni 2018 mendatang.
Tim terpadu akan lakukan sosialisasi kepada para pedagang dan agen ikan. Mereka memberitahukan terkait rencana pemindahan agen ikan ke Pasar Klakap Tujuh.
Saat ini di Dumai sebanyak 24 agen ikan, yang kesemuanya itu nantinya akan di pusatkan di Pasar Kelakap untuk pembongkaran setelah barulah dilansir ke pasar.
Di antaranya tempat pelelangan ikan hingga gudang ikan. Rencana ini bermula dari usulan pedagang untuk meramaikan Pasar Klakap Tujuh.
Satu caranya menjadikan pasar itu sebagai lokasi bongkar ikan. Saat jadi lokasi bongkar ikan segar maka pasar jadi ramai.
Sebelumnya , Sekretaris Daerah Kota Dumai, HM Nasir mengakui bahwa tim terpadu berencana mengevaluasi rencana pemindahan pedagang ke Pasar Klakap Tujuh.
Ia bakal lakukan pembenahan jelang para pedagang menempati kembali pasar itu. Pemerintah berencana membenahi fasilitas pendukung di pasar itu

.(hms)**

Dumai- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/03/2018) mensosialisasikan tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Pendampingan Penggunaan e-Filing pada Aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Setdako Dumai H M Nasir, e-Filing untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara negara yang telah ditetapkan sebagai wajib LHKPN untuk melaporkan harta kekayaan secara elektronik.
KPK telah membantu pemerintah Kota Dumai dalam memahami secara lebih mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan e-Filing LHKPN sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk mencegah korupsi di setiap lini pemerintahan, baik daerah maupun pusat, setiap penyelenggara atau pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setda menegaskan Pemerintah Kota Dumai mewajibkan kepada jajarannya untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk kepatuhan dan kesadaran moral serta tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.
Sebab, LHKPN pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
Sedangkan kewajiban lain LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia diperiksa terkait dengan harta kekayaannya.
Lain itu, LHKPN merupakan salah satu cara pencegahan korupsi yang sedang dikampanyekan KPK. Tujuan dari LHKPN ini untuk membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparasi dan kejujuran dalam pengelolaan harta kekayaannya dan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan.
Tujuan paling utama, untuk menuju tata kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih atau good and clean governance.
Asistensi Pengisian e-Filling LHKPN Dilingkup Pemerintah Kota Dumai. Kegiatan asistensi ini perlu dilakukan karena hal ini merupakan wujud kepatuhan dan pertanggungjawaban para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengemban tugas yang dilaksanakannya.
Asistensi ini tentu akan membahas pula Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, serta tata cara pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektrokik (e-LHKPN).
Kegiatan tersebut dihadiri Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Inspektorat, Pejabat Pengawas yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik.

DUMAI – Wakil Wali Kota Dumai Eko Suharjo SE meresmikan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di Taman Bukit Gelanggang Jalan Jendral Sudirman Dumai Kamis (22/3/2018).
Peresmian ditandai pengguntingan pita dan pengaktifan MCB sebagai tanda SPLU sudah bisa digunakan.
Dalam acara peresmian itu, turut hadir pula wakil ketua DPRD Dumai Zainal Abidin, GM PLN Wilayah Riau dan Kepri M Irwansyah, Manager SDM dan Umum PLN Wilayah Riau dan Kepri Dwi Suryo Abdullah, Manager PLN Dumai Suharni dan undangan lainnya.
GM PLN Wilayah Riau dan Kepri, M. Irwansyah mengatakan, SPLU dirancang untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat di tempat umum khususnya bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berjualan di taman bukit gelanggang Kota Dumai.
“Keberadaan SPLU juga diharapkan untuk mencegah adanya pencurian atau penyambungan listrik secara ilegal,” tambahnya.
Dan untuk menggunakan SPLU, masyarakat perlu mengisi pulsa prabayar (stroom) kWh meter dengan membeli token listrik melalui ATM, minimarket, atau Payment Point Online Bank (PPOB) memakai ID Pelanggan atau nomor kWh Meter yang tercantum di SPLU yang akan digunakan.
Manager Umum dan SDM PT. PLN Riau dan Kepri, Dwi Suryo Abdullah menambahkan PLN Area Dumai menargetkan enam titik SPLU di Kota Dumai.
“Kami menargetkan enam titik SPLU, salah satunya di taman bukit gelanggang. Satu unit SPLU memiliki daya sebesar 6.600 Watt sehingga dapat digunakan lebih dari satu pelaku usaha,” katanya.
SPLU juga bisa digunakan untuk kegiatan lainnya yang membutuhkan listrik PLN. Dan Inovasi terbaru PLN ini sejalan dengan digagasnya Kota Dumai sebagai Smart City, dan juga dipersiapkan untuk menyongsong era kendaraan listrik yang ramah lingkungan.
Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo SE dalam sambutannya menyambut baik dibangunnya SPLU di Kota Dumai. “Atas nama Pemko Dumai kami menyambut baik diresmikannya SPLU di Dumai,” kata Wawako.
Dengan adanya SPLU bagi UKM diharapkan dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik di tempat umum khususnya bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Dumai, harap Wawako.

(hms)**

 

Dumai- Walikota Dumai H.Zulkifli AS ikut perihatin atas musibah kebakaran yang terjadi di Kota Dumai. Dimakan dalam satu pekan ini sudah 2 kali terjadi kebakaran yakni di jalan Janur Kuning yang menghanguskan 3 rumah dan 1 resto serta kebakaran 9 unit ruko yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Selasa malam (20/2/2018).
 
“Atas nama pemerintah kota Dumai dan nama pribadi saya menyampaikan rasa Prihatin atas musibah ini. Semoga korban kebakaran dapat bersabar dan senantiasa diberi kekuatan dan kesabaran terhadap musibah ini,” kata Zulkifli AS.
 
Memang kita sadari siapapun pasti akan terasa berat menerima cobaan dan semoga keluarga korban kebakaran tetap semangat menjalani kehidupan untuk kedepannya, tambah orang nomor satu di Kota Dumai ini.
 
“Untuk korban kebakaran di Jalan Jamur Kuning, Kelurahan Jaya Multi kita sudah menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran yang diserahkan langsung oleh Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo,” katanya.
 
Walikota Dumai juga mengimbau agar seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan selalu berhati hati jika meninggalkan rumah.
 
“Pastikan sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong sebaiknya dicek dan diperiksa terlebih dahulu kompor, listrik serta perangkat lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran,” pesan walikota Dumai.

(hms)**