Dumai- Pemerintah Kota Dumai kembali menggelar rapat internal tim terpadu pemindahan pedagang pasar Jalan H. Husni Thamrin (eksjalan Dock). Para rapat yang digelar pada Jum’at (12/1/2018) sore ini dilaksanakan di gedung media Center Pemko Dumai.

Berbagai strategi dalam upaya pemindahan para pedagang, kesiapan personil pengamanan hingga mencari solusi terhadap segala kemungkinan yang terjadi dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh ketua Tim relokasi pedagang pasar H. Thamrin, Amiruddin.

“Rapat ini hendaknya menjadi rapat final kita dalam upaya pemindahan pedagang pasar M. Thamrin dan tidak ada rapat lagi. Semuanya harus kita bahas disini untuk memastikan proses pemindahan pedagang sesuai kesepakatan pada Minggu ini akan berjalan sesuai harapan kita bersama,” ujar Amiruddin yang juga asisten II Pemerintah kota Dumai ini.

Dikatakan Amiruddin sesuai dengan arahan Walikota Dumai para pedagang sudah harus berjualan di pasar Kelakap Tujuh Minggu (14/1/2018) setelah semua permintaan yang diinginkan pedagang dipenuhi pemerintah mulai dari perbaikan jalan Utama Kelakap Tujuh dan pelebaran pintu masuk kedalam pasar.

“Semua tim yang tergabung dalam relokasi pedagang ini hendaknya ikut aktif selama proses pemindahan. Hindari segala gesekan dengan pedagang dan cari solusi terbaik kalau memang masih ada pedagang yang membandel untuk tetap berjualan dipasar dock,” katanya.

“Semua personil pengamanan maupun peralatan yang dibutuhkan untuk relokasi seperti alat berat, mobil truck dan mobil pick up harus ada dilokasi pasar guna membantu mengangkat barang pedagang ke pasar Kelakap Tujuh,” himbaunya.

Sementara itu Kadis Perdagangan dan Pasar, Zulkarnain mengatakan sampai saat ini masih banyak pedagang yang belum mau mendaftar ulang untuk menempati los pasar yang sudah kita siapkan.

” Dipasar Kelakap Tujuh kita sudah menyiapkan 403 los dagangan, namun hingga saat ini baru184 pedagang yang mendaftar ulang yang menyatakan  serius menempati pasar Kelakap dan 219 belum pedagang mendaftar ulang untuk berjualan dipasar Kelakap,” katanya.


Ditambahkan Zulkarnain ” Sebanyak 180 pedagang baru yang selama ini tidak berjualan di pasar jalan M Thamrin mendaftarkan diri mereka untuk berjualan di pasar Kelakap. Namun hingga saat ini mereka masih kita masukkan daftar antri karena kita mengutamakan pedagang pasar jalan M Thamrin untuk menempati los yang ada,”.


Diterangkannya jika memang nantinya setelah 1 bulan berjalan pedagang lama yang tidak mendaftar ulang untuk penempatan los pasar Kelakap Tujuh maka los yang ada akan kita serahkan kepada 180 pedagang baru yang sudah mendaftar dan menyatakan mau untuk menempati los yang ada.


“Kalau memang semua los sudah terisi dan pedagang lama di pasar Jalan M Thamrin memenuhi los yang ada para pedagang baru tetap bisa berjualan di sejumlah sudut pasar. Mereka tetap boleh berjualan namun ditempat terbuka bukan di los yang sudah disediakan,” pungkasnya.


Sementara itu Kadispol PP Bambang Wardoyo yang merupakan ketua tim yustisi relokasi pedagang pasar M Thamrin memaparkan kesiapan tenaga Yustisi untuk melakukan proses pengamanan relokasi tersebut.


“Kita sudah menyiapkan 217 personil gabungan Satpol PP, TNI, Polri dan Dinas Perhubunagn akan kita kerahkan untuk melaksanakan yustisi relokasi pedagang selain pengerahan alat berat dan mobil truck serta mobil pick up,” ujarnya.


Kami akan melakukan penindakan terhadap pedagang pasar M Thamrin tetap membandel berjualan dilokasi tersebut. Mengapa siang hari dilakukan tindakan karena mengingat biasanya di pagi hari kemungkinan akan banyak masyarakat yang berjualan dan kita tidak ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.


“Tim Yustisi akan memindah paksa dengan pengerahan anggota dan alat berat serta mobil pengangkut bagi pedagang yang masih membandel dan tidak mau pindah, meski kita akan mengambil jalan terbaik pada pemindahan pedagang dan menghindari segala kemungkinan gesekan antar petugas dan pedagang,” katanya.


Kasat Shabara Polres Dumai AKP Marinyanta yang mewakili Polres Dumai menyatakan siap untuk membantu dalam merelokaai pedagang pasar M Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh.


“Kami siap membantu namun kita harap petugas yang melakukan pengamanan relokasi lebih bersikap bijak guna menghindari gesekan yang mungkin saja terjadi. Bagaimana kita petugas dan pedagang mengedepankan kepala dingin dan berdialog dalam mengambil keputusan ketika dilapangan,” katanya.


Ditambahkan AKP Marianta yang mewakili Kapolres Dumai ini mengatakan “mereka pedagang juga saudara kita sehingga kita harus bisah lebih mengedepankan kerrvrala dingin agar proses pemindahan berjalan dengan baik dan pedagang dapat kita pindahkan,” pungkasnya. (hms/dean)


DUMAI – Wali Kota Dumai Zulkifli AS menegaskan agar seluruh jajaran dan aparatur sipil negara (ASN) Kota Dumai untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018.

Larangan untuk aparatur pemerintah terlibat politik ini berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang.

“Pimpinan satuan kerja di lingkungan pemerintah dumai tidak boleh berpihak, terlibat langsung dalam pemenangan salah satu pasangan calon, karena aturan sudah jelas, bagi yang melanggar tentu ada sanksinya,” tegas Zulkifli, kemarin.

Menurutnya, aturan lain yang melarang PNS ikut serta terlibat dalam Kampanye pilkada atau pemilu, tercantum dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Kepala daerah juga sudah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk membuat Surat Edaran (SE) tentang netralitas ASN/PNS dan Kades di daerah ini pada Pilgubri 2018.

Sebagai pelayan masyarakat mereka (ASN/PNS), harus netral. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Termasuk dalam Pilgubri 2018.

Disamping itu, dia mengingatkan juga seluruh warganya yang memiliki hak pilih, untuk menggunakan hak suara tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pencoblosan.

“Saya berharap selama pelaksanaan pilkada keamanan di dumai kondusif dan terpilih gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat,” harapnya.(hms)**


Dumai- Walikota Dumai menghimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Badan, Camat dan Lurah se Kota Dumai serta kepala bagian dilingkungan Pemko Dumai untuk menyikapi dengan baik dengan efisiensi anggaran yang dilakukan  dan harus memilih kegiatan yang tepat sasaran dalam pengelolaan dan pengunaan keuangan.

 

Efisiensi anggaran sebesar 10 persen di Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Dumai tahun 2018 ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan melihat kondisi keuangan Dumai dan lambatnya dana dari pusat mengucurkan ke daerah.

 

“Efisiensi 10 persen ini berlaku diseluruh OPD Pemerintahan Kota Dumai. Pilih kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan visi misi pembangunan yang diwacanakan oleh pemerintah Kota Dumai,” Kata Walikota Dumai.

“Setiap OPD, Badan, Kantor, Camat dan Lurah tidak memaksanakan kegiatan ditempat mereka. Jangan nanti kegiatan sudah selesai dilakukan namun tidak sanggup untuk melakukan pembayaran karena tidak ada dana,” ujarnya.

 

“Saat inii kita harus melakukan efisiensi anggaran karena lambatnya dana bantuan pemerintah pusat ke kita jadi jangan terlalu mengambil resiko dalam melaksanakan suatu kegiatan,” lanjut orang nomor satu di Kota Industri ini.

 

Harus kita sadarai anggaran kita dari tahun ke tahun memang sangat kecil karena kondisi Dumai geografis Kota Dumai bukan sebagai daerah penghasil sehingga dalam pembagian dana bagi hasil (DPA) Dumai hanya dapat sedikit sesuai perhitungan pemerintah dengan pertimbanagn jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk, urai Wako.(hms/dean)

Dumai- Usai melakukan penandatanganan DPA dan fakta integritas walikota Dumai selaku pimpinan menghimbau kepada kepala Dinas dan Camat untuk proaktif, profesional dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan kerja mereka.
“Jangan lagi menunggu namun lebih proaktif dalam melaksanakan kegiatan. Konsultasi jika ada hal hal yang dalam mengambil sebuah kegiatan,” ujarnya.
Ditambahkan orang nomor satu Kota Dumai ini “Disadari pekerjaan yang kita lakukan pasti punya resiko namun bekerjalah seauai aturan dan taat akan hukumnyang berlaku. Jika itu dilakaanakan tidak akan ada masalah selama dan setelah pekerjaan selesai,”.
Saya menghimbau untuk segera mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab organisasi perangkan daerah (OPD) masing-masing. Laksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
” Buat petunjuk operasional kegiatan pada setiap kegiatan agar mudah dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan,” kata Zul As.
Laksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan pada tahun anggaran berjalan, serta setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan gambar spesifikasi teknis, ketentuan lain yang sudah diatur dalam kontrak/SPK. 
Yang lebih penting lagi outcome dari program serta kegiatan harus sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan serta selanjutnya dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah.
“Pengendalian administrasi yang dimulai sejak penyusunan APBD tahun 2018, baik melalui penyusunan rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah sampai pada penyampaian dokumen pelaksana anggaran yang telah diasistensi serta pengendalian fisik di lapangan pada saat kegiatan sedang berjalan, ada hal yang sangat penting, lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dilapangan serta penyampaian laporan kegiatan secara tertulis dengan tepat waktu,” kata wako.
Melalui laporan tertulis yang juga merupakan alat pengendali dapat diketahui capaian target dan penyerapan anggaran, capaian pelaksanaan program atau kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta langkah penyelesaian atas masalah yang dihadapi, pungkas Zul AsAa(hms/dean)

Dumai- Walikota Dumai H. Zulkiflu As dengan disaksikan oleh Ketua DPRD Kota Dumai dan unsur Forkopimda Kota Dumau, Rabu (10/1) menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kepada kepala Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Camat Sekota Dumai.
Selain penyerahan DPA kepada Kepala SKPD dan Camat se Kota Dumai yang dilakaanakan Rabu (10/1) di gedung Pondopo Kota Dumai juga dilaksanakan penandatanganan intregitas.
Pada sambutannya Walikota Dumai H. Zulkifli As mengatakan proses penyusunan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan melalui tahapan-tahapan seagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018. 
“Saya selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran DPRD Kota Dumai, saya pun mengapresiasi kinerja dari Tim Anggran Eksekutif dan Badan Anggaran Legeslatif yang telah bekerja dengan optimal sehingga APBD tahun 2018 dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah tentukan,” ujar Walikota Dumai.
Dikatakan Zul As penyerahan DPA OPD tahun anggaran 2018 merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dimana DPA organisasi perangkat daerah tahun anggaran 2018 akan diserahkan kepada Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan untuk dilaksanakan. 
” Dengan diserahkannya pada hari ini, tentunya merupakan langkah awal dimulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2018 dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian khususnya faktor pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan,” terang orang nomor satu kota Dumai ini.
Berkenaan dengan faktor ini maka kepada seluruh pimpinan OPD saya menekankan agar benar-benar secara proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerjanya masing-masing agar tetap konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian pelaporan serta penyerahan kegiatan yang telah selesai dengan tepat waktu serta tepat mutu, himbau Zul As.
Selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian dari kita adalah kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh pengguna anggaran agar benar-benar mencermati dan memahami dengan baik serta melaksanakan semua kegiatan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
” Walaupun kita menyadari bahwa terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, baik tantangan yang disebabkan oleh faktor alam, faktor sumber daya manusia yang ada serta munculnya perbedaan persepsi terhadap penerapan aturan hukum. Saya tegaskan dan mengajak kita agar terus melakukan konsultasi dan koordinasi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik tertib dan lancar,” tegas Zul As.Aa(hms/ds)

*Wawako Hadiri Panen Perdana Bawang di Kayu Kapur

Dumai- Kelompok Tani (Poktan) Kebun Jaya, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur melaksanakan panen perdana bawang merah, pekan kemarin.

Dalam panen perdana itu menghasilkan bawang merah sebanyak 4,5 ton dengan luas 0,5 hektar, dengan hasil tersebut banjir akan pujian dan rasa bangga atas pencapaian Poktan Kebun Jaya.
Seperti yang disampaikan Kadis KPP Kota Dumai Bapak Hadiyono S Hut MM dalam sambutan menyampaikan, rasa bangga atas hasil tanaman sangat baik, saat masuk ke perkebunan.
“Saya pertama masuk melihat tanaman bawang sangat bangga, karena hasilnya sangat baik,” ujarnya. 
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bantuan dari APBD Kota Dumai tahun 2017, dimana pada bulan Oktober 2017 anggota Poktan yang ada di Kota Dumai melaksanakan belajar tanaman bawang di Solok Sumbar. 
“Poktan Kebun Jaya juga melaksanakan penanaman bawang merah pada tanggal 30 Oktober 2017 dan sekarang sudah berumur 65 hari pada tanggal 4 Januari 2018, alhamdulillah sudah siap panen. Dimana dengan luas lahan 0,5 Ha dengan bibit  500 Kg dan hasil yang didapat sebanyak 4,5 Ton. Semoga kedepannya kegiatan ini akan kita tingkatkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Sementara Dandim 0320/Dumai Letkol Inf Horas Sitinjak SIP menyampaikan, bahwa beberapa hari yang lalu berbelanja disalah satu Pasar Tradisional di Kota Dumai menanyakan harga bawang di pasar, namun pedagang menawarkan bawang merah dari Sumbar, Sumut dan Brebes Jawa Tengah, bawang Dumai belum ada. 
“Sekarang telah kita buktikan bahwa di Poktan Kebun Jaya kita hari ini melaksanakan panen bawang merah dengan luas 0,5 Ha membuktikan bahwa Kota Dumai bisa menghasilkan bawang merah.  
Namun demikian lanjut Dandim berharap, kedepannya dengan bersama dapat meningkatkan Swasembada pangan di Kota Dumai, sehingga masyarakat Kota Dumai tidak lagi ketergantungan dari daerah luar dan jangan malu untuk menjadi petani.  
“Sebab, kalau kita tekuni dan mengikuti prosedur yang benar petani akan lebih besar penghasilannya jika dibandingkan dengan Pegawai Negeri,” tutur Dandim. 
Hal senada juga disampaikan Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE menyampaikan, bahwa pangan harus disiapkan, tanpa ada kesiapan ketahanan pangan sulit untuk ditingkatkan. Bicara kedaulatan pangan panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu yang lalu ikut panen di Kabupaten Siak.
“Salah satunya menjaga Indonesia kita harus menyiapkan ketahanan pangan dan penguatan dengan objeknya pertanian, serta perlu pendampingan dari segala lapisan baik dari Pemda, TNI dan Polri untuk mewujudkan ketahanan pangan,” urai Eko. 
“Dengan panen ini hendaknya menjadi semangat tersendiri untuk para petani agar terus menanam bawang khususnya dan tanaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan tanaman lainnya bagi masyarakat Kota Dumai,” ujarnya.
Terakhir ditambahkan orang nomor dua pemerintahan Kota Dumai itu, kegiatan ini kedepannya agar dapat ditingkatkan kembali dari yang sudah ada sekarang dan di kembangkan di Kecamatan yang ada di Kota Dumai.(hms/dean)

DUMAI – Pemerintah Kota Dumai targetkan membangun sebanyak 562 unit rumah sehat layak huni dan rumah sederhana sehat layak huni pada 2018 ini bersumber anggaran daerah, provinsi dan pusat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai Zulkarnain mengatakan, rencana pembangunan rumah layak huni ini berbiaya sekitar Rp12 miliar untuk mendukung program perumahan rakyat.

“Pada 2018 ini bakal dibangun 562 unit rumah layak huni di dumai dengan pembiayaan sekitar Rp12 miliar,” kata Zulkarnain kepada pers, akhir pekan lalu.

Disebutkan, pembangunan rumah rakyat ini merupakan program bantuan perumahan swadaya, dengan pembagian anggaran 280 unit APBN, 165 unit didukung anggaran Provinsi Riau, dan 20 APBD Dumai.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun 97 unit pembangunan baru rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah swadaya dengan anggaran bersumber dana alokasi khusus.

Dinas Perkim Dumai menyatakan saat ini ada ribuan rumah tak layak huni di Dumai, yaitu tercatat sebanyak 2.431 unit tersebar di 33 kelurahan tujuh kecamatan, dengan sebagian besar berada di perkotaan.

“Rumah tidak layak huni secara bertahap kita bangun dan renovasi dalam program perumahan rakyat, dengan target warga ekonomi menengah ke bawah berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi.

“Masyarakat ekonomi lemah memiliki lahan sendiri bisa mengusulkan atau membangun rumah baru ke pemerintah dalam program perumahan rakyat ini,” sebutnya.

Sedangkan pada 2017 lalu, pemerintah sudah membangun 546 unit rumah layak huni tersebar di 14 kelurahan dengan gelontoran dana pembangunan rumah rakyat ini mencapai Rp14,8 miliar.

Adapun bantuan tiap unit rumah bervariasi, dimulai Rp15 juta untuk peningkatan kualitas rumah swadaya, pembangunan baru Rp30 juta, pembangunan RSLH Rp50 juta dan RSSLH Rp65 juta(hms/dean)


DUMAI – Wakil Wali Kota Dumai Eko Suharjo mengimbau pengusaha daerah ini agar taat membayar pajak untuk membantu pemerintah mensukseskan program pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ketaatan pengusaha dalam membayar pajak, sebutnya, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu pemerintah membangun infrastruktur sehingga visi Dumai menjadikan masyarakat makmur madani dapat terwujud.

“Perlu diingatkan seluruh pengusaha agar taat membayar pajak membantu pemerintah mensukseskan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Eko baru ini.

Dikatakan, bagi pengusaha belum membayar pajak, diharap untuk segera menyelesaikan kewajiban agar pendapatan asli daerah bisa meningkat untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur.

“Jika pendapatan asli daerah meningkat maka anggaran juga bertambah, dan kita bisa menggunakan untuk membangun infrastruktur,” sebutnya.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Dumai Marjoko Santoso mengklaim tahun 2017 telah berhasil meningkatkan pemasukan keuangan daerah Rp20 miliar, dari sekitar Rp77 miliar jadi Rp97 miliar.

“Tahun 2017 kita berhasil menaikkan pendapatan asli daerah sebesar Rp20 miliar dan untuk 2018 ini optimis bisa meningkatkan lagi pemasukan hingga Rp50 miliar dengan menggali lebih maksimal sumber pajak daerah,” kata Marjoko.(hms)**

DUMAI – Pemerintah Kota Dumai mengimbau pedagang eks pasar tradisional Dock maupun yang masih berjualan disepanjang jalan Dock yard untuk segera menempati lokasi Pasar Kelakap Tujuh, dan pemindahan direncanakan berlangsung pada pekan kedua Januari 2018.

Kepala Dinas Perdagangan Dumai Zulkarnaen mengatakan, jelang pemindahan ini, pemerintah sudah menyampaikan surat edaran ke pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan MH Thamrin atau Dock Yard Kecamatan Dumai Barat.

“Terkait rencana pemindahan ini sudah kita sosialisasikan ke pedagang agar mereka dapat kembali menempati bangunan pasar kelakap tujuh,” kata Zulkarnaen pada pers, Kamis.

Dalam sosialisasi ini Disdag Dumai juga memasang spanduk di lokasi pasar tersebut, sesuai kesepakatan bersama untuk pindah ke Pasar Kelakap Tujuh pada 22 Desember 2017 dan Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 820/Disperindag-PADU/2017.

Disebutkan, jumlah pedagang bakal yang direlokasi ke Pasar Kelakap Tujuh Dumai tercatat mencapai 181 pedagang dan sudah diingatkan agar pedagang segera ikuti pendataan.”Kios, lapak dan los yang ada itu cuma hak pakai bukan hak milik,” sebutnya.

Menurutnya, untuk pendataan masih diprioritaskan eks pedagang Pasar Dock Yard, karena itu berharap seluruh pedagang bisa mengikuti aturan berlaku dan menempati tempat yang sudah disediakan Pemerintah kota Dumai.(hms)**


DUMAI – Menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah, Pemerintah Kota Dumai memberikan bantuan kendaraan operasional berupa 4 unit kendaraan roda 2.

Kepala Satpol PP Kota Dumai Bambang Wardoyo mengatakan, sepeda motor bantuan dari Pemerintah Kota Dumai ini nantinya akan untuk patroli rutin lapangan dan pengamanan kegiatan kepala daerah.

“Selain itu, juga untuk digunakan kendaraan patroli lingkungan memantau keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan wilayah,” kata Bambang pada pers, Jumat.

Disebutkan, tantangan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah kedepannya akan semakin berat, sehingga kebutuhan kendaraan operasional sangat menentukan.

Bantuan empat unit kendaraan matic ini bersumber dari anggaran perubahan 2017 Pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan kinerja personel Satpol PP.

“Diharap sepeda motor matic ini dapat digunakan untuk bergerak cepat karena dipandang mampu meningkatkan kinerja pengawasan di lokasi sulit dilalui kendaraan roda empat,” sebutnya.

Personel menjalankan kendaraan operasional ini dipesankan untuj bertanggung jawab dalam mengoperasikan matic tersebut dan dapat merawatnya dengan baik, serta digunakan sebagaimana fungsinya.

“Jangan sampai digunakan untuk kegiatan pribadi, dan gunakan sebaik mungkin karena kendaraan ini dibeli menggunakan uang rakyat dan merupakan aset pemerintah daerah,” harapnya.

Dia berjanji akan melakukan perbaikan kinerja di tubuh Satpol PP Kota Dumai dan perbaikan di bidang sarana dan prasarana, seperti memenuhi kebutuhan kendaraan operasional secara bertahap sesuai dengan kekuatan anggaran.(hms)**