DUMAI – Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi meresmikan Puskesmas Bukit Nenas di Kecamatan Bukit Kapur Kita Dumai, Selasa (30/1/2018). Peresmin ditandai dengan pemotongan pita di pintu masuk Puskesmas.

Peresmian Puskesmas dihadiri Pimpinan DPRD Kota Dumai, Para Pejabat Struktural Dilingkup Pemerintah Kota Dumai, Forkopimda Dumai, Camat dan Lurah Bukit Kapur, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Dumai menyambut gembira dan memberikan dukungan serta apresiasi yang tinggi atas terlaksananya kegiatan hari ini, yaitu peresmian Puskesmas Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur. Semoga dapat mensukseskan program Pemerintah khususnybdibidang Kesehatan,” kata walikota dalam sambutannya.

Lanjutnya, diresmikannya Pos Kesehatan ini salah satu wujud kepedulian Pemko Dumai terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Khususnya keluarga besar Kecamatan Bukit Kapur yang tentunya memberikan efek positif bagi masyarakat sekitar.

Ini juga merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, sebagai upaya agar masyarakat lebih peduli pada kesehatannya serta mendapatkan pelayanan yang mudah hingga dapat ikut serta berperan aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.

Dan dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, Pos Kesehatan ini nantinya akan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Melalui fasilitas itu pula diharapkan layanan-layanan seperti Posyandu, peningkatan status gizi Balita, KB/KIA, Balita BGM, Ibu hamil Risti (Risiko Tinggi), kunjungan paliatif, TB, UKS dan home care akan dapat terlaksana dengan baik nantinya.

Terakhir walikota mengatakan bahwa Keberadaan Pos Kesehatan ini merupakan wujud peningkatan kesadaran akan sangat berharganya kesehatan, serta wujud kepedulian dan komitmen seluruh jajaran dikecamatan Bukit Kapur terhadap masalah kesehatan masyarakat.

“Maka dari itu Saya menghimbau kepada seluruh jajaran kecamatan dan lurah terkait untuk dapat terus memantau keadaan kesehatan masyarakat yang ada. Serta peduli pada setiap inovasi terbaru dunia medis. Dan teruslah belajar untuk hidup sehat, terutama bagi masyarakat agar dapat peduli, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan kita agar terjaganya ekosistem yang sheat bagi kelangsungan hidup kita,” pintanya.

Usai meresmikan Puskesmas acara dilanjutkan dengan peninjauan ruangan Puskesmas oleh walikota Dumai didampingi Kadis Kesehatan Dumai H Paisal dan undangan lainnya.(hms)**

DUMAI – Awal tahun 2018, harga beras mengalami kenaikan. Kenaikan mulai Rp 500/Kg kategori beras medium sampai Rp 1.000/Kg untuk kategori beras premium.

Beras medium yang sebelumnya dijual seharga Rp 8.000/Kg kini menjadi Rp 8.500 sampai dengan Rp 9.000/Kg. Sedangkan beras premium yang awalnya seharga Rp 12.000/kg kini dijual Rp 13.000/kg sampai dengan Rp 14.000/Kg.

“Mengatasi kenaikan harga beras, Dinas Perdagangan dan Bulog Kota Dumai akan menggelar operasi pasar.” Kata Kadis Perdagangan Kota Dumai H Zulkarnaen, Rabu (24/1/2018).

Operasi pasar akan dilaksanakan akhir pekan ini di pasar Kelakap Jalan Kelakap Tujuh Kecamatan Dumai Barat. “Jika tidak ada halangan, operasi pasar akan dilaksanakan akhir pekan ini di pasar Kelakap Tujuh Kecamatan Dumai Barat,” tambahnya.

Dalam Operasi pasar dijual beras kelas medium Rp 8.100/Kg. Tujuannya untuk menstabilkan harga beras di pasaran yang saat ini mengalami kenaikan. Operasi pasar akan dilaksanakan per Kecamatan se Kota Dumai sampai harga beras kembali normal.

Terkait kenaikan harga beras ini, Zulkarnaen menjelaskan bahwa Kenaikan harga beras telah dirasakan sejak Desember 2017 lalu. Adapun kenaikan yang paling dirasakan masyarakat adalah beras kategori medium dan Premium.

Hasil pantauan di lapangan kenaikan disebabkan lambatnya proses pendistribusian beras dari daerah asal seperti Sumbar menuju Dumai. Dan ini rata-rata untuk beras premium.

Terakhir Zulkarnaen mengatakan bahwa dalam operasi pasar jumlah pembelian beras dibatasi. Per orang hanya boleh membeli maksimal 5 Kg beras dengan harga sekitar Rp 8.100/Kg.

Terkait Stok beras untuk kebutuhan Kota Dumai, Zulkarnaen mengaskan bahwa stok beras di Dumai aman hingga enam bulan ke depan. “Untuk stok beras masih aman sampai rnambulan ke depan,” pungkasnya.(hms/dean)

Dumai

– Pemerintah Kota Dumai melalui dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Dumai siap membangun sebanyak 562 unit Rumah Layak Huni (RLH) di tahun 2018 ini.
Melalui program pengembangan perumahan, Dinas Perkim Kota Dumai akan melaksanakan kegiatan pembangunan baru dan peningkatan kualitas untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari berbagai sumber anggaran, dengan total anggaran sebesar Rp. 16,5 Miliar Rupiah
“Anggaran pembangunan menggunakan APBD Kota Dumai, APBD Provinsi Riau, dan maupun APBN melalui dana DAK,” jelas Walikota Dumai, pada Kegiatan menyerahkan sebanyak 546 unit Rumah Layak Huni (RLH) tahun anggaran 2017 secara simbolis kepada masyarakat, pada Selasa (23/1/18) di Kantor Camat Dumai Barat, Kota Dumai.
Sedangkan untuk program sanitasi yakni untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik berupa Ipal dan MCK plus melalui dana APBD dan DAK bidang sanitasi sejumlah Rp. 10,9 Miliar Rupiah.
“Sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan ini secara berkelanjutan dapat memenuhi target nasional melalui Program Nawacita,” imbuhnya.
Beliau juga berharap keterlibatan seluruh pihak mulai dari Rt, Lurah, Camat dan terlebih Kepada seluruh masyarakat kota Dumai diharapkan turut andil dan mendukung program bantuan rumah layak huni dan sanitasi layak berbasis masyarakat ini karena kedua program ini memerlukan peran serta seluruh elemen masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
“Sehingga tujuan dilaksanakannya program ini dapat tercapai yaitu terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat,” kata Walikota lagi.

Dumai- Pemerintah Kota (Pemko) Dumai yang dihadiri Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi didampingi BUMD Pelabuhan Dumai telah menandatangani Memorium of Understanding (MOU) dengan Direktur Presiden Indonesia Maritime Pilot’s Association (INAMPA), Pasoroan Herman Harianja di kantor BUMD kota Dumai belum lama ini.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi dan Presiden Indonesia Maritim Pilot’s Associaton (INAMA) Parosoan Herman Harianja di kantor BUMD Kota Dumai.

Direktur Utama PT Pelabuhan Dumai Berseri (PDB) Nasir mengungkapkan bahwa untuk bisa menjalin kembali kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan aktifitas pemanduan dan penudaan, mau tak mau kini perusahaan harus punya kapal sendiri. “Nah, untuk dapat membeli kapal tentunya butuh perhatian serius dari Pemko Dumai bersama DPRD Kota Dumai. Bila tidak, tentunya PT PDB akan sulit melaksanakan aktifitas kembali,” ujar Nasir.

Nasir mengakui bahwa peluang PT PDB untuk melaksanakan kegiatan masih sangat terbuka, tapi dengan syarat mendapat dukungan serius dari Pemko Dumai. Pasalnya, untuk melaksanakan kegiatan harus memulai dari awal kembali, dengan menyiapkan segala keperluan dan peralatan untuk mampu melaksanakan pekerjaan. “Termasuk untuk merintis kerjasama kembali dengan pihak lainnya.” katanya.

Menurut Harianja dengan kegiatan MOU yang disepakati oleh Pemko Dumai dan INAMPA tersebut lebih baik untuk kedepannya.

Sementara Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi sangat mengapresiasi MoU yang sudah ditandatangani tersebut, dengan harapan Mou tersebut, BUMD PT PDB bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa ada masalah.

“Untuk itu saya minta agar BUMD Dumai untuk terus berkoordinasi dengan INAMPA disetiap melakukan langkah baik itu kerjasama atau langkah hukum lain,” pintanya.

“Dengan adanya MoU tersebut, BUMD sudah bisa lebih optimal dalam menggarap potensi dibidang Pelabuhan di Kota Dumai.” Harapnya dalam acara yang dihadiri Komisaris Utama PT.Pelabuhan Dumai Berseri (PDB) Muhammad Nasir, Direktur Utama Nurul Amin Kepala KSOP Dumai Jonggung Sitorus dan sejumlah Staf BUMD Dumai.(Hms/awi)

Dumai- Walikota Dumai, Drs. H. Zulkifli As didampingi Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo SE bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Dumai menyerahkan sebanyak 546 unit Rumah Layak Huni (RLH) tahun anggaran 2017 secara simbolis kepada masyarakat, pada Selasa (23/1/18) di Kantor Camat Dumai Barat, Kota Dumai.
Dalam sambutannya, Walikota Dumai menyampaikan bahwa sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah yaitu memfasilitasi penyediaan Perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan di antaranya berupa bantuan rumah secara Swadaya atau Swakelola yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota Dumai dan provinsi serta dana alokasi khusus maupun APBN.

Rumah tidak layak huni di Kota Dumai sejumlah 2431 unit berdasarkan data dari konsultan kota tanpa kumuh atau kotaku provinsi Riau tahun 2017. Sementara itu Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perkim telah berhasil melaksanakan pembangunan baru dan peningkatan kualitas di 23 Kelurahan dan 7 kecamatan sebanyak 546 unit dengan anggaran mencapai Rp. 14,9 Miliar Rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 84 unit rumah.
“Sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan ini secara berkelanjutan dapat memenuhi target pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Selain program RLH, Dinas Perkim juga telah menyelesaikan pembangunan sanitasi permukiman. Pembangunan sanitasi permukiman didefinisikan sebagai upaya peningkatan pengelolaan air limbah domestik yang layak dan berkelanjutan mulai dari tingkat rumah tangga hingga sistem pengelolaan di tingkat kota.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Dumai, Zulkarnain mengatakan bahwa program sanitasi berupa pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat atau komunal telah dilaksanakan di 4 Kelurahan dengan 200 sambungan rumah dengan total anggaran sebesar Rp. 1,9 Miliar Rupiah.

“Hal ini tentunya diharapkan bertambahnya jumlah masyarakat Kota Dumai yang memiliki rumah serta memiliki rumah yang layak huni dengan sanitasi yang baik,” tambahnya

.(hms)**

DUMAI – Pemerintah Kota Dumai dan kesyahbandar otoritas pelabuhan setempat bahas percepatan pengoperasian roro Dumai-Malaysia bersama Direktur Lalu Lintas Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub di Jakarta.

Rencana mengaktifkan Roro Dumai Malaysia ini tentunya disambut baik Pemerintah Dumai, dan dinas perhubungan menilai nantinya akan berdampak baik untuk transportasi dan perekonomian daerah.

“Seluruh instansi terkait sepakat untuk secepatnya mengoperasikan penyeberangan kapal roro dumai malaysia atau sebaliknya, dan pemerintah dumai sangat menyambut baik rencana ini,” kata Pelaksana tugas Kepala Dishub Dumai Asnar kepada wartawan, Senin.

Dikatakan, dalam rapat bersama dihadiri juga Wali Kota Dumai Zulkifli As dan Kepala KSOP Dumai Capt Jonggung Sitorus itu, disepakati bahwa penyeberangan Roro Dumai Malaysia akan segera dioperasikan.

Percepatan pelayanan roro ini melihat juga kesiapan dari Pemerintah Dumai terkait kondisi sarana dan prasarana ada, sesuai dari komitmen bersama.

“Penyeberangan Roro untuk segera dioperasikan ini adalah bentuk komitmen bersama instansi terkait,” sebutnya.

Menurutnya, dengan percepatan pengoperasian penyeberangan Roro Dumai-Malaysia, daerah akan mendapat pemasukan dari kegiatan pelayanan transportasi angkutan orang dan kendaraan tersebut.

Pemko Dumai sangat menyambut baik karena pertumbuhan ekonomi masyarakat juga ikut terdongkrak dan pelaku usaha dapat mengirim barangnya ke Malaysia.(hms)**

Dumai- Pemerintah Kota Dumai menggelar rapat diskusi Paparan Wakil Ketua 3 Tim terpadu tentang laporan paska pemindahan pedagang di Pasar Kelakap Tujuh, kota Dumai, Kamis (18/2/2018) di aula Disprindag pasar kota Dumai.

Sekda kota Dumai M.Nasir MP memimpin jalannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Walikota dumai Eko Suharjo,SE dan Staf Ahli setdako Dumai H.Amirudin.

Kadisprindag Zulkarnain menjelaskan ” Sekitar 181 pedagang bakal pindah ke pasar tersebut pada pertengahan Januari 2018 ini. Kebanyakan adalah pedagang eks Pasar Dock Yard. Pihak dinas memprediksi pasar ini bisa menampung 400 pedagang”ujarnya Zulkarnaen.

Selanjutnya kadis prindag menambahkan” Kami rencana penambahan jaringan listrik hingga saluran air. Tapi terkendala anggaran,”pungkasnya kadis prindag

Sementara itu Sekda kota Dumai M.Nasir MP menyebutkan sebelumnya Pemko Dumai sudah melakukan sosialisasi terkait relokasi pedagang ke Pasar Klakap Tujuh akhir pekan kemarin.

“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang untuk pindah ke pasar Kelakap Tujuh dan tidak berdagang lagi dipinggirkan jalan HM Thamr (eks Jalan Dock Yard) dengan berbagai cara mulai dari mendatangi langsung pedagang maupun pemasangan spanduk,” ujar Nasir.

Selanjutnya sekda menambahkan” meski sudah melakukan himbauan namun pedagang masih memilih berdagang ditepi jalan daripada pindah ke Pasar Klakap Tujuh, Ada juga sebagian pedagang pindah ke Pasar Gedang”.

Sementara itu Kasat Pol PP Bambang Wardoyo mengatakan” Mereka berupaya menambah kelengkapan dan fasilitas di pasar. Pihak dinas berusaha melengkapi fasilitas di pasar agar pedagang dan pengunjung lebih nyaman. Mereka fokus untuk membenahi fisik kios, lapak dan los di sana.” ujarnya bambang wardoyo

Sementara itu Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo,SE menghimbau agar Dinas Perdagangan Dumai menyebar surat edaran terkait rencana pemindahan pedagang ke Pasar Klakap Tujuh, Kota Dumai akhir pekan kemarin.”

Petugas dari Dinas Perdagangan Dumai memasang spanduk imbauan agar pedagang di tepi Jalan MH Thamrin atau Jalan Dock Yard pindah ke Pasar Klakap Tujuh, Kota Dumai pada pekan kedua Januari 2018.

” Pemindahan ini juga sesuai Keputusan Walikota Dumai No.820/Disperindag-PADU/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan ini harus dilaksanakan secepatnya,” ujar Eko.

” Rencananya para pedagang akan direlokasi ke pasar yang dibangun dari dana Kementrian Perdagangan. Bila lapaknya kurang, sebaiknya ditambah. Kita tentu tidak ingin ada yang belum dapat lapak,” ujarnya.(hms/dms)


DUMAI – Wali Kota Dumai Zulkifli As menyurati Gubernur Riau terkait banyaknya persoalan ketenagakerjaan di daerah belum selesai dan mengingat fungsi pengawasan dialihkan ke Disnaker Provinsi Riau.

Langkah ini dilakukan Pemerintah Dumai mengingat daerah ini banyak beroperasi pabrik perusahaan dan kawasan Industri, sehingga tidak sedikit muncul persoalan ketenagakerjaan bersifat normatif.

“Agar permasalahan ketenagakerjaan dapat segera diatasi, kami minta segera ditempatkan pegawai pengawas ketenagakerjaan di dumai,” kata Zul As kepada pers, Rabu.

Permintaan Pemerintah Dumai ke Gubernur Riau agar ditempatkan pegawai pengawas ini tertuang dalam surat Nomor 756/ 059/ Disnakertrans tertanggal 8 Januari 2018.

Menurutnya, banyaknya perusahaan industri di Dumai membuat persoalan ketenagakerjaan terus terjadi, namun tak bisa diselesaikan lantaran kewenangan beralih ke pemerintah provinsi.

Padahal diketahui Kota Dumai merupakan salah satu kawasan industri di Provinsi Riau dengan puluhan hingga ratusan perusahaan berdiri di sepanjang pesisir pantai daerah ini.

Pengalihan kewenangan pengawasan ini merujuk pada Undang-Undang (UU) No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah berlaku, bahwa kewenangan menangani pelanggaran bersifat normatif menjadi tanggungjawab pegawai pengawas Disnakertrans Provinsi.

“Kondisi itu membuat permasalahan ketenagakerjaan di dumai sulit diatasi, dan kita inginnya bagaimana bidang pengawasan ketenagakerjaan ditempatkan disini,” sebutnya.

Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Disnaker Dumai Muhammad Fadly menyebut, meski kewenangan pengawasan berpindah ke provinsi, namun ketika ada persoalan ketenagakerjaan, tetap kantor disnaker yang didatangi.

“Kami tak berwenang lagi menangani pelanggaran ketenagakerjaan khususnya menyangkut hak normatif karena pengawasan sudah diambil alih provinsi,” sebutnya.(hms)**


Dumai- Seminar HIV dan AIDS dilaksanakan di Gedung Pendopo Sri Bunagtanjung Dumai, Rabu (17/1/2018). Para Kepala OPD di lingkungan Pemko Dumai serta staf ahli walikota Dumai hadir dalam acara tersebut.

Puluhan peserta dari berbagai kalangan serta pelajar mengikuti seminar yang mengangkat Tema, “Mari Bekerja Sama untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Seluruh Masyarakat Terhadap HIV dan AIDS demi Kemajuan Kota Dumai”.

Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SEmenjelaskan bahwa obat dan vaksin untuk mencegah HIV belum ada. Dalam program penanggulangan HIV Kota Dumai berbagai program pengembangan telah dilakukan. “Kota Dumai peringkat ke dua (2) di Riau bahkan kemungkinan terpapar HIV dan AIDS mencapai 63.200 kasus,” ungkapnya.

Menurut Eko Suharjo, 3 sektor yang aktif berperan dalam penanggulangan HIV AIDS yaitu Dinas Kesehatan, KPA, LSM berbagai program termasuk peningkatan peran positif dari pemangku kepentingan, komunikasi perubahan perilaku, promosi kesehatan abad (aku bangga aku tahu) pengembangan berbagai layanan kesehatan terkait HIV dan IMS seperti klinik VCT, klinis IMS, klinik CST, klinik PPIA, Klinik LKB.

Upaya untuk membongkar fenomena gunung es dengan peningkatan layanan mobile, statis diantara 1 kasus HIV sebenarnya ada 100 kasus yang belum ditemukan. Temuan kasus banyak ditemukan di RS berarti sudah masuk pada fase AIDS, sudah terlambat dalam penemuan, kasus HIV sudah 5-10 tahun yang lalu, jika cepat ditemukan cepat dilakukan tatalaksanakan seperti pendampingan perubahan perilaku sehingga dapat mencegah penyebaran yang lebih luas.

Dijelaskan, Kota Dumai merupakan daerah beresiko akan penularan HIV AIDS, karena secara geografis Kota Dumai merupakan kota pelabuhan internasional, daerah industry. Terlihat dari perkembangan temuan kasus baik secara mobile, statis mengalami peningkatan, dengan positif rate 1%. Secara epidemiologi Kota Dumai termasuk pada epidemic terkonsentrasi, pada populasi beresiko tinggi, persentase kasus 5%.

Peningkatan kasus HIV di Kota Dumai, jelas Eko Suharjo didominasi oleh penularan melalui transmisi seksual dan sebagian besar pada kelompok pekerja dan termasuk didalamnya pekerja berpindah atau sering disebut 4M (Mobile Man with Enviroment).

“Secara kumulatif jumlah kasus HIV di Kota Dumai sampai tahun 2017 ada 398 kasus dan AIDS 225 kasus. Di Kota Dumai kasus HIV AIDS ada kecenderungan sudah masuk populasi umum pada Ibu Rumah Tangga yaitu pada peringkat ketiga, setelah wiraswasta dan WPS. Pada tingkat epidemic terkonsentrasi kita perlu upaya yang lebih optimal lagi, karena kalau sudah masuk pada epidemic meluas masuk pada populasi umum yang lebih luas lagi seperti di Papua sudah sangat sulit menanggulanginya,” urainya.

Target Global Goal Penanggulangan HIV AIDS yang tertuang dalam target SDG’s untuk menurunkan prevalensi HIV AIDS dan tertuang dalam RPJMN Republik Indonesia untuk mencapai “Getting 3 Zeroes” yaitu: Menurunkan kasus baru HIV AIDS dengan “TOP” Temuan Yang Positif, Obati yang positif, Pertahankan yang diobati. Menurunkan angka kematian akibat HIV AIDS. Menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.(hms/dean)

DUMAI – Ditandai dengan penembakan balon, Walikota Dumai yang diwakili Plt Asisten II Pemko Dumai Syamsudin meresmikan penggunaan lapangan tembak Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai, Minggu (14/1/2018).
Selain meresmikan penggunaan lapangan menembak Syamsudin juga membuka secara resmi perlombaan menembak se-Kota Dumai untuk pertama kalinya dilaksanakan di lapangan tembak Komplek Perumahan Pertamina RU II tepatnya dibelakang Gedung Sasana Mitra setelah diresmikan penggunaannya.

Hadir dalam peresmian lapangan tembak Pertamina, Plt Asisten II Pemko Dumai Syamsudin, perwakilan Korem Harianja, Dandim 0320 Letkol (inf) Horas Sitinjak, Kapolres Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan, Perwakilan Danlanal, Ketua Perbakin Dumai Rahmat, GM Pertamina RU II Dumai Otto Gerentaka, Panitia Pelaksana Seno Haryono dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya mewakili Walikota Dumai, Syamsudin berharap, dengan diresmikannya lapangan tembak ini dapat memberi motivasi baru bagi para pecinta olahraga untuk dapat mengasah kemampuan dan mengukir prestasi-prestasi gemilang.
Menurutnya, dibandingkan dengan cabang olahraga lain, olahraga menembak merupakan cabang olahraga yang memerlukan kesinambungan kerja antara aksi dan reaksi dengan baik. Dengan demikian, setiap penembak harus memiliki ketenangan, ketahanan, dan pengontrolan diri.

” Melalui olahraga menembak seseorang dilatih dan dituntut untuk berkosentrasi tinggi, mampu mengendalikan diri, dan berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, untuk menjadi seorang atlet menembak yang berprestasi, maka yang mesti dilakukan adalah disiplin terhadap diri sendiri, dengan latihan yang maksimal dan terus belajar mengasah keterampilan debgan pelatih, serta selalu berusaha mencapai target yang ditetapkan pelatih dalam setiap latihan.
” Atas nama Pemko Dumai sangat mengapresiasi segala bentuk kegiatan positif, bukan hanya sebagai olahraga, namun ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan SDM masyarakat serta mampu menjadi ajang silaturahmi dan mempererat oersaudaraan yang ada,” tukasnya.

(hms/dean)