Dumai- Wakil walikota Dumai Eko Suharjo membuka secara resmi secara resmi membuka konsorsium bahaya laten koupsibyang ditaja oleh HMI dan KAHMI Kota Dumai Minggu (24/12/2017) yang dilaksanakan di hotel Grandzuri Kota Dumai

Dalam sosialisasi tersebut Mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua hadir zebagai jurubicara dalam simposium dan bedah buku KAHMI kota Dumai.

Ketua Panitia Simposium Nasional dan Bedah Buku, Bahren Rambe menyebutkan prilaku koruptor bisa berdampak bagi pelayanan publik. Mereka yang melakukan korupsi tidak sadar bahwa ada rakyat yang sengsara akibat korupsi. Seperti tidak mendapat aliran listrik, kereta api anjlok, jembatan rubuh, gizi buruk hingga tidak bisa mendapat layanan kesehatan.

Darwis selaku presidium KAHMI Dumai yang juga merupakan ketua KPU Dumai  menjelaskan “agar HMI dan KAHMI semakin kompak untuk kedepannya dan ia mengajak seluruh kader HMI ikut memerangi korupsi, Dia juga mengingatkan tentang bahaya narkoba.” pungkasnya Darwis

“Selain korupsi, narkoba juga harus menjadi musuh bersama. Jadi di kesempatan lain bahaya narkoba bisa kita jadikan bahasan khusus untuk brantas,” Ujarnya KPU dumai

Pada Sambutan Wakil Walikota Dumai  Eko Suharjo,SE mengatakan  kegiatan ini sangat bagus untuk mengajak masyarakat agar lebih tahu tentang bahaya laten korupsi. 

“Riau sendiri mempunyai sejarah kelam akan korupsi dimana tiga gubernur Riau terlibat korupsi. Jadi simposium ini juga menjadi momen, agar bersama memberantas korupsi,” kata Wawako.

Diharapkan Eko dengan pemaparan yang diikuti kalangan mahasiswa ini akan dapat memberikan pencerahan karena kedepan para mahasiswa inilah yang akan meneruskan pembangunan dan menjadi pemimpin kota Dumai.

Pemaparan yang di sampaikan oleh Mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua mengatakan” korupsi semakin marak terjadi karena korupsi adalah peluang bisnis yang menjanjikan kemewahan.”ujarnya KPK pusat.

” Kemudian peluang tersebut menjadikan korupsi sebagai satu extra ordinary crime atau kriminal luar biasa. KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melacak aliran uang korupsi tersebut.” ungkapnya Abdullah Hehamahua akhir  penutup.(hms/alwi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>