Dumai- Banjir di Kota Dumai sudah menjadi perhatian khusus Pemko Dumai, untuk mengurangi itu, Pemko Dumai merencanakan pengerokan (Normalisasi, red) Sungai Dumai karena pendangkalan dengan mempersiapkan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) untuk diajukan ke Pemerintah Pusat.

 

“Normalisasi sungai Dumai perlu dilakukan untuk mencegah pendangkalan akibat sedimen atau hendapan lumpur. Normalisasi salah satu cara yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya banjir akibat air pasang dan hujan,” kata Sekda Dumai HM Nasir ditemui media ini, kemarin.

Menurutnya, melalui Dinas PU sudah membuat pemetaan daerah rawan banjir terutama di wilayah-wilayah yang dialiri sungai Dumai. Mudah-mudahan usulan normalisasi sungai Dumai diterima oleh Pemerintah pusat mengingat APBD Dumai sangat terbatas.

“Kedepan Sungai Dumai akan kita jadikan objek wisata seperti Melaka River Cruise. Programnya sudah kita susun. kami memandang sungai Dumai memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata air,” jelasnya

Mantan pejabat PU ini mengakui, tak mudah mewujudkan Sungai Dumai menjadi objek wisata tanpa adanya dukungan pemerintah pusat. “Kami akan terus berupaya menjemput dana APBN agar apa yang kita harapkan dapat terwujud, dukungan seluruh lapisan masyarakat Dumai juga sangat kita harapkan,” harap Sekda.

Terakhir Sekda mengajak seluruh lapisan masyarakat mengaktifkan kegiatan gotong royong untuk mencegah terjadinya banjir. “Saya menghimbau masyarakat Dumai  untuk mengakktifkan kegiatan gotong royong untuk mencegah banjir seperti yang telah dilaksanakan di Jalan Yosudarso Kelurahan Buluh Kasap Sabtu akhir pekan kemarin,” katanya.(hms)**

DUMAI- Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo mengingatkan kepada seluruh pegawai dilingkungan Pemko Dumai untuk meninggalkan pola pikir masa lalu seperti egosektoral, mental priyayi, mental penguasa, mental koruptif.

Penegasan ini disampaikan, Rabu (29/11) usai upacara HUT Korpri tahun 2017. Dia mengimbau pegawai jangan hanya terpaku pada formalitas belaka. Fokuskan energi pada intisari dari pelayanan publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk itu setiap anggota KORPRI harus menjadi aset bangsa, yang menjadi bagian dari solusi bangsa, dan bukanlah bagian dari masalah bangsa.



Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum, serta mengemban kesejahteraan anggota.

Pegawai harus memantapkan netralitas seluruh anggota terutama menghadapi Pemilukada serentak, meningkatkan semangat profesionalitas seluruh PNS meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan.

Kata wawako lagi, jauhi praktik korupsi dan pungli, ketika kita bicara tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun ketika berbicara memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik maka sesungguhnya anggota KORPRI berada di garis depan.



“Teruslah melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, bisa makin cepat, bisa makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat percepatan laju pembangunan,”jelasnya.(hms)**

DUMAI – Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Asnar menghimbau objek wajib pajak parkir kendaraan untuk segera melapor karena jika tidak maka bisa terkena sanksi pidana sesuai aturan berlaku, yaitu Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 38 tahun 2017 tentang pajak parkir.

Lahirnya Perwako 38 tahun 2017 digandeng dengan Peraturan Daerah (Perda) 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir sudah cukup kuat sebagai landasan hukum pengutipan pajak parkir sebagai pendapatan daerah.

Dijelaskannya, sistem pemungutan pajak parkir adalah self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak parkir.

“Sudah jelas di perda diatur tindakan tegas kepada wajib pajak tidak melapor, karena kami memiliki wewenang untuk memberikan sanksi pidana ke mereka,” sebut Asnar baru ini kepada pers.

Diterangkan, Dishub Dumai memiliki pejabat pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

“Kalau masalah wajib pajak parkir ini baik itu perusahaan industri, perhotelan, pertokoan dan pusat pembelanjaan modern kami akan melakukan tindakan tegas dengan cara penyegelan jika tidak melapor,” ujarnya.

Disebutkan, setiap wajib pajak parkir wajib menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak daerah (SPOD) ke Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Menurutnya, tidak semua lokasi termasuk objek pajak parkir yakni pemerintah dan pemerintah daerah, perkantoran tempat parkir karyawannya sendiri, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing.

“Subjek dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan penyelenggara tempat parkir ditempat umum. Jadilah perusahaan wajib pajak demi pembangunan daerah,” demikian Asnar.

Pajak daerah adalah pajak kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat.(hms)**

DUMAI-  Tingginya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak papan reklame menjadi perhatian tersendiri dari Dinas Pendapatan Kota Dumai. Diperkirakan pajak yang bisa didapatkan dari keberadaan papan reklame tersebut mencapai Rp2 milyar pertahunnua.

Guna mengejar target potensi PAD tersebut, pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengaku sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dalam proses penertiban  dan   pembayaran pajak papan reklame.

” Untuk mengawasi keberadaan papan reklame yang berizin dan tidak berizin kami sudah melibatkan satpol pp terutama dibidang pengawasan keberadaan papan reklame yang tidak berizin ,” kata Kadispenda Kota Dumai Marjoko Santoso

Bahkan keterlibatan  ini setiap bulan pihak Dispenda selalu memasukkan surat ke intansi tersebut untuk bisa mengawasi atau menertibkan  papan reklame yang ilegal atau sudah berakhir.

Diakui Marjoko  masih banyak pihak yang masih membandel tidak membayar pajak.Sehingga kita mengambil  tindakan dengan melayangkan surat teguran.” ada beberapa papan reklame yanh belum membayar pajak, namun pihak dispenda sudah mengingatkan  dan melayang  surat teguran.”

Diharapkan  marjoko masyarakat  untuk selalu sadar membayar pajak dari segala aspek seperti pajak Bumi Bangunan, Perhotelan dan sebagai nya.(hms)**

DUMAI – Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sosialisasikan peraturan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2018 mendatang untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder, Rabu.

Sosialisasi Pilgub Riau dibuka oleh Asisten II Setdako Dumai Syamsuddin ini merupakan tahap awal dengan peserta dari organisasi perangkat daerah, lurah dan unsur instansi vertikal terkait setempat.

Asisten II Syamsuddin menyebutkan, dari sejumlah pelaksanaan pemilihan umum, diharap menjadi pengalaman bagi KPU Dumai dalam menyukseskan pelaksanaan Pilgub Riau mendatang.

“Karena telah memiliki pengalaman dalam berbagai pelaksanaan pemilu, kita yakin dumai siap menyongsong pemilihan gubernur riau 2018, untuk memilih sosok pemimpin kedepan,” kata Syamsuddin.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan pemilu, penyediaan data kependudukan dijadikan sebagai data pemilih potensial sangat perlu, untuk pemutakhiran data pemilih tetap Pilgub Riau nantinya.

Melalui sosialisasi ini, harus disadari pentingnya pemahaman terhadap peraturan penyelenggaraan pemilu sehingga peserta dapat menjalankan peran sesuai ketentuan berlaku.

Dalam sosialisasi ini disampaikan materi pengawasan dan pemindahan, mencerdaskan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, regulasi pemilu kepala daerah 2018 dan Pemilu serentak pada 2019. (hms)**

DUMAI – Pemerintah Kota Dumaic mengimbau pengusaha hiburan malam untuk berpartisipasi menyukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke 36 Tingkat Provinsi Riau Tahun 2017 dengan menutup sementara usaha selama iven berlangsung.

Wali Kota Dumai Zulkifli As mengatakan, imbauan ini ditindaklanjuti juga dengan menyurati pelaku usaha hiburan malam, misal karaoke, salon, panti pijat, pub dan lain sebagainya.

“Pemko akan menyurati seluruh pelaku usaha hiburan malam untuk ikut menjaga suasana MTQ dengan tidak beroperasi selama ajang digelar,” kata Zulkifli As pada pers kemarin.

Imbauan ini diharap dapat dijalankan pemilik usaha hiburan malam karena Dumai sebagai tuan rumah pelaksana MTQ Riau ingin kegiatan berlangsung dengan aman kondusif dan khidmat.

“Diharap pelaku usaha mematuhi peraturan agar kita bisa menjaga suasana khidmat pelaksanaan mtq ini karena dumai sebagai tuan rumah tentunya berharap kegiatan berlangsung aman dan kondusif,” sebutnya.

Pemerintah Dumai juga mengimbau masyarakat umum untuk bersama menjaga suasana dan kebersihan lingkungan, cara berpakaian dan perilaku agar tamu datang dari berbagai kabupaten kota di Riau bisa merasa nyaman.

Seluruh lapisan masyarakat Dumai diminta untuk memperhatikan nilai estetika keindahan kota dan melaksanakan kegiatan menghias serta mengecat kantor dan gotong royong di lingkungan masing masing.

“Untuk menambah semarak acara, diharap juga pemasangan umbul umbul bernuansa melayu, spanduk dan baleho sesuai tema dan logo mtq di setiap kantor dimulai dari sekarang,” sebutnya.

Dalam MTQ XXXVI Provinsi Riau Tahun 2017 ini, beberapa cabang dilombakan misalnya, cabang tilawah anak dan remaja, qira’at saba’ah dewasa, cabang hitzhil quran 1 dan 5 juz, cabang tartil dan canet, cabang qira’at saba’ah murottal remaja dan dewasa.

Kemudian, cabang hifzhil quran 10, 20 dan 30 juz, cabang tafsir quran bahasa inggris, arab dan indonesia, cabang syarhil quran, cabang fahmil quran, cabang khattil quran dan cabang musabaqah makalah quran.

Beberapa kegiatan semarak MTQ juga sedang dipersiapkan panitia, diantaranya drama kolosal turunnya wahyu Alquran, pawai taaruf dan mobil hias, bazar dan lain sebagainya. (hms)**

Dumai – Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, SE bertindak sebagai Inspektur Upacara Memimpin Pelaksanaan Upacara dalam rangka memperingati HUT KORPRI ke 70 Tahun 2017. pada Rabu (29/11). Di Lapangan Upacara Kantor Walikota Dumai Jl. Tuanku Thambusai exs Jl. Perwira Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur.

Pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Dumai menyampaikan Sambutan Menteri Koperasi dan UKM pada Upacara HUT Koperasi ke-70 sebagai berikut: Peringatan Hari Koperasi ke-70 tahun ini mengambil tema “Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan, Untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Tema ini dinilai penting karena merupakan tekad Pemerintah untuk melakukan pemerataan perekonomian dan menghapus kesenjangan ekonomi harus didukung semua pihak. Karena, upaya melakukan pemerataan perekonomian bukanlah hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan Negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mengamalkan sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Di usia koperasi yang ke-70 tahun ini, banyak koperasi yang telah maju dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi-Koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), Kewirausahaan dan Bisnis e-Commerce. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, diperkirakan pada tahun 2016, kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20.71 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintahan untuk terus mengembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh.

Lebih lanjut, pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara efektif mampu menanggulangi masalah pokok yaitu: kemiskinan, pengganguran dan penciptaan lapangan kerja. Bahwa Koperasi dan UMKM merupakan bagian dari unit usaha besar di Indonesia dengan jumlah diperkirakan mencapai 59,26 juta unit, yang menyerap tenaga kerja lebih dari 123,2 juta orang, ini berarti lebih dari 96,71% tenaga kerja di Indonesia merupakan kontribusi Koperasi dan UMKM. Hal tersebut diatas, salah satunya ditopang atas dampak perkembangan kewirausahaan di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah, sedang dan akan terus melanjutkan berbagai program/kegiatan aksi, antara lain: a) Akses permodalan usaha melalui Kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM), b) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, c) Program Pembiayaan melalui CSR, d) Program peningkatan akses pasar dengan mengikutsertakan pameran baik dalam maupun luar negeri, e) Memfasilitasi kemudahan bagi KUMKM mengajukan Legalitas Usaha dan pengembangan Sertifikasi Usaha.

Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong upaya pemanfaatan dan optimalisasi pemanfaatan tekonologi digital bagi pelaku bisnis Koperasi dan UMKM. Berbagai kebijakan dan program dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM menuju digital economy sebagai salah satu upaya dan langkah dalam mendukung target untuk menjadikan Indonesia sebagai “Digital Energy of Asia” pada tahun 2020, dimana jumlah Koperasi dan UMKM yang sudah go online sebanyak 8 (delapan) juta unit dapat tercapai.

Saya mewakili seluruh masyarakat pada hari ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar KORPRI yang sudah dan sedang mengemban tugas, mengemban tanggung jawab, serta mengemban pengabdian negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat.

Sejak pertama kali berdiri, KORPRI sebagai satu-satunya wadah bagi Pegawai Republik Indonesia selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan hanya berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum, serta mengemban kesejahteraan anggota.

Untuk itu setiap anggota KORPRI haruslah menjadi aset bangsa, yang menjadi bagian dari solusi bangsa, dan bukanlah bagian dari masalah bangsa. Artinya teruslah melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, bisa makin cepat, bisa makin baik. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas dan menghambat percepatan laju pembangunan.

Mengakhiri sambutanya tak lupa pula Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, SE mengucapkan atas nama Pemerintah Kota Dumai saya ucapkan Kepada Segenap Anggota KORPRI dengan harapan semoga Saudara-saudara dapat meningkatkan darma bakti dan sumbangsihnya pada masyarakat, pemerintah, daerah, bangsa dan Negara. (hms/ds).

Dumai- Pemerintah Kota Dumai memastikan selama perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-36 tingkat provinsi Riau tidak ada pungutan parkir disejumlah veniu pertandingan MTQ termasuk di taman bukit gelanggang yang menjadi lokasi utama kegiatan.



Kepastian tidak adanya pungutan biaya parkir tersebut disampaikan langsung walikota Dumai H. Zulkifli AS saat melakukan pemantauan pembangunan jalan Budi Kemuliaan.

“Tidak ada pungutan parkir dilokasi kegiatan MTQ kali ini baik di bukit gelanggang senagai veniu utama perjelatan MTQ maupun di 8 titik veniu pertandingan cabang MTQ lainnya,” ujar walikota Dumai.

Dikatakan politisi Partai Nasdem ini seauai dengan hasil rapat kita dengan instansi terkait serta sudah disampaikan ke Dinas perhubungan (Dishub) untuk selama perhelatan MTQ kali ini jangan ada pungutan parkir kepada pengunjung maupun perwakilan peserta yang hadir dilokasi kegiatan.

“Ini acara kita bersama dan bagaimana kegiatan ini lebih banyak didatangi pengunjung. Jadi tujuan perhelatan MTQ sesuai dengan temanya tersampaikan yakni membumikan al qur’an di bumi melayu dan selaras dengan program Pemko Dumai untuk membumikan al qur’an dengan program magrib mengaji,” kata Zul As.

Kepada maayarakat kita menghimbau untuk ikut memeriahkan MTQ dan mari beramai ramai menghadiri ivent MTQ kali ini. Saksikan semua pertandingan MTQ di lokasi pertandingan yanh sudah ditentukan dan jadikanlah alqur’an sebagai tuntunan kehidupan.(hms)**

Dumai – Pemberdayaan Satlinmas dan Masyarakat Dalam Pengamanan Swakarsa Di Kota Dumai yang diselenggarakan oleh Satpol PP Provinsi Riau dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, SE. Selasa (28/11). Ballroom Hotel Comforta Jl. Jend. Sudirman.
Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan Wawako kepada para peserta yang hadir, dimana dengan kesibukan aktivitasnya dalam melayani masyarakat juga dituntut untuk aktif dalam membangun serta menciptakan ketentraman dan ketertiban diwilayah kerja, sebab ketentraman, ketertiban serta keamanan merupakan hal yang mendasar untuk kita dapat melaksanakan pembangunan.
Penjelasan Wawako dalam Sambutanya, Pemberdayaan Satlinmas dan masyarakat dalam pengamanan Swakarsa ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintah khususnya peran Camat, Lurah di Kota Dumai untuk terus mengayomi masyarakat dalam konteks bernegara maupun sebagai warga negara yang aktif dalam upaya menciptakan lingkungan aman, tertib dan lancar sehingga aktifitas masyarakat dalam menjalankan usaha untuk kehidupannya dapat terus berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan serta kenyamanan dilingkungannya tidak dapat tumbuh begitu saja tanpa ada dorongan dan kepemimpinan serta lembaga yang menaunginya seperti RT, RW, Desa / Kelurahan, dan sebagainya, rasa kepedulian ini harus terus ditingkatkan melalui peningkatan sumber daya manusia yang terorganisir secara baik.
Satlinmas merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa / Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
Melalui lembaga inilah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan secara sukarela dapat turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Kita sering menyalah artikan bahwa kehadiran Satlinmas tersebut hanya untuk pemilu saja, tentunya hal ini menyalahi akan hakikat sejarah lahirnya Satlinmas ditengah-tengah masyarakat. Namun kita menyadari pasang surutnya perjalanan perkembangan linmas dari dahulu hingga sekarang.


Masih dalam sambutanya wawako menyampaikan, Didalam UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 12 huruf e menyebutkan bahwa “urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat”. Selanjutnya dalam pasal 155 ayat 1 menyebutkan “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengisi kekosongan hukum terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Lurah atau Kepala Desa segera membentuk Satlinmas Desa / Kelurahan yang secara ex-officio Kasatlinmas Desa / Kelurahan dijabat oleh Lurah / Kepala Desa.

Kita menyadari bahwa Satlinmas Kelurahan sampai saat ini belum terbentuk oleh karenanya melalui pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan pada kesempatan ini kiranya dapat segera diupayakan pembentukannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. 
Kemudian Wawako menambahkan, tidak berapa lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, begitu juga di Provinsi Riau. Tahapan pilkada akan segera berlangsung yang  puncak pelaksanaanya nanti dilaksanakan pada pemilihan di tahun 2018. Dan tentunya kita semua berharap agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, sukses, tertib dan lancar sebagaimana yang kita harapkan.
Namun demikian sebagai aparatur negara perlu juga kita mewaspadai berbagai kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul pada setiap tahapan pilkada sehingga prosesnya bisa terus kita kawal dari awal hingga akhir. 

“Saya yakin jika kita terus bekerja keras untuk mensukseskan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan nanti saya yakin pekerjaan ini akan kita lalui dengan baik” ungkapnya. (hms/ds).

Dumai- Lebih mempererat tali silaturahmi yang sudah terjaga dengan baik, Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Kota Dumai Senin (27/11/2017). Pada pertemuan kali ini keluarga besar IKMR juga bersilaturahmi dengan manageman PT Bank Mandiri (persero) Tbk area Dumai yang hadir di malam silaturahmi tersebut.

Sekitar 300 orang keluarga besar IKMR hadir dalam acara malam silaturahmi yang dimeriahkan dengan kegiatan hiburan dan pembagian doorpress kepada para pengunjung.

Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo pada sambutannya mengatakan sangat menyambut baik kegiatan malam silaturahmi keluarga besar IKMR dan manageman PT Bank Mandiri (persero) Tbk cabang Dumai ini.

” Kegiatan ini sangat baik untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat kota Dumai dan keluarga IKMR. Saya juga berharap IKMR selalu mendukung program pemerintahan kota Dumai agar lebih maju dan masyarakatya lebih sejahtara kedepanya,” ujar wawako.

Dikatakan politisi partai Demokrat ini ” Dumai merupakan daerah yang hiterogen dengan 17 suku besar dan suku suku kecil lainnya sehingga kita harus lebih menghargai dan menghormati setiap suku yang ada di Kota Dumai ini,”.

“Situasi kemanan Dumai saat ini sangat aman dan kondusif, mari terus kita jaga berasama situasi Kota Dumai seperti saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu pada sambutan ketua IKMR Dumai Amrizal mengatakan sangat bangga dengan keluarga besar IKMR di Dumai yang selalu kompak dan selalu bersatu dengan seluruh lapisan masyarakat Dumai. 

“Saya harapkan kedepanya keluarga IKMR selalu berguna bagi pemerintahan kota Dumai agar lebih maju dan sejahtra masyarakatya,” katanya.(hms/awi)