Dumai- Bertempat diruang rapat gedung DPRD Kota Dumai, Senin (9/10/2017) Walikota Dumai H. Zulkifli AS menghadiri rapat pembahasan tentang penyampaian penjelasan Walikota Dumai terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD Kota Dumai tahun anggaran 2017 sekaligus penyerahan dokumen beserta lampirannya.

Rapat pembahsan rancangan perubahan APBD Dumai tahun 2017 ini secara langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Dumai Gusti Effendi dengan dihadiri anggota DPRD Kota Dumai.
Dalam kata Sambutan ketua Gusri Effendy mengatakan pimpinan dan segenap anggota dewan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Walikota Dumai yang telah menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah kota Dumai tentang perubahan APBD kota dumai tahun anggaran 2017.
“Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembahasan Raperda tersebut akan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi DPRD kota dumai terhadap rancangan peraturan kota Dumai tentang perubahan APBD kota Dumai tahun 2017 yang direncanakan akan kita laksanakan pada besok (Selasa, red) tanggal 10 oktober 2017.

Sementara itu Walikota Dumai H. Zulkifli As pada kata sambutannya menjelaskan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana juga dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2017 didasar dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 dan pengaturan dalam negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2017 maka penyusunan perubahan APBD kota dumai tahun anggaran  2017 disusun berdasarkan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan yang disepakati bersama antara pimpinan DPRD dan pemerintahan daerah kota Dumai.
” Dalam kebijakan umum perubahan APBD kota Dumai tahun anggaran 2017, pendapatan daerah sebesar Rp1.271.714.090.206,58 dari penetapan target APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.146.311.672.688,55 dengan kenaikan sebesar Rp125.402.417.518,03 atau naik sebesar 10,94 persen yang terdiri pendapatan asli daerah naik 10,12 persen, dana perimbangan naik 0,80 persen, pendapatan lain-lain yang sah naik 107,32 persen,” ujarnya.

” Penambahan disebabkan adanya program dan kegiatan yang belum diakomodir pada APBD 2017 yakni belanja tidak langsung yang terdiri dari alokasi perubahan pada gaji PNS, penyusunan pembayaran tunjangan jabatan dan beban kerja pejabat struktural dilingkungan perubahan alokasi belanja subsidi dan perubahan alokasi belanja hibah dan belanja langsung yakni penyusunan alokasi belanja program kegiatan yang bersumber pemerintahan pusat dan provinsi Riau, penyusunan sasaran program memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul dimasyarakat, penyusuain kebutuhan belanja rutin perkantoran OPD yang tidak mencukupi sampai akhir tahun anggaran dan penyusuaian belanja dalam rangka ditetapkannya kota dumai sebagai tuan rumah dan tempat penyelenggaraan musabaqah tilwatil Qur’an (MTQ) ke 36 tingkat Provinsi Riau tahun 2017,” ujarnya.

Usai menypakai tanggapannya Walikota Dumai menyerahkan naskah penjelasan Raperda kota Dumai tentang perubahan APBD kota Dumai tahun anggaran 2017 beserta dokumen dan lampirannya kepada Ketua DPRD kota Dumai.

Ikut hadir dalam acara tetsebut wakil ketua DPRD kota Dumai, Sekda kota Dumai H Muhamad Nazir, Unsur Forkopimda, Kepala OPD dan kepala bagian dilingkungan Pemko Dumai.(hms/awi)

DUMAI – Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan mendapatkan kesempatan mengikuti perlombaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dalam rangka penilaian hari ibu ke-89 tingkat Provinsi Riau tahun 2017.
Penilaian dilakukan langsung oleh Tim P2WKSS Provinsi Riau, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penilai P2WKSS Provinsi Riau, Devi Rusanti pada Senin (9/10) bertempat di Rt 02 Jalan Bangun Jenawi Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan.

Walikota Dumai, H. Zulkifli As M.Si secara resmi membuka salah satu program terpadu dalam rangka mencapai target Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGS) berupa penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

Dalam sambutannya, Walikota Dumai menyampaikan bahwa program P2WKSS merupakan salah satu program peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat desa/kelurahan, dengan perempuan sebagai penggeraknya.

Adapun Kota Dumai melihat dari angka statistik jumlah penduduk berdasarkan gender, potensi kaum wanita lebih besar dibandingkan kaum pria yaitu lebih dari 60%.

“Berpatokan dari kenyataan ini Pemerintah merasa perlu memperhatikan, menggali, dan mengembangkan potensi wanita khusus yang di Kelurahan Mekarsari ini agar lebih dapat berperan dalam pembangunan,” pungkasnya.

Oleh karenanya pemerintah mengapresiasi adanya program P2WKSS yang merupakan program lintas sektoral yang dikoordinasikan langsung oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA).

Terutama karena pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan komitmen nasional yang dijadikan sebagian integral dari pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan status posisi dan kondisi perempuan Agar dapat mencapai kemajuan setara dengan laki-laki.

“Saya berharap semoga Dumai melalui Kelurahan Mekarsari ini mampu mengulangi keberhasilan yang telah dicapai kelurahan kelurahan sebelumnya,” tutupnya.

Sementara itu ketua TP-PKK Kota Dumai H. Hazlinar Zulkifli AS mengatakan program ini merupakan upaya peningkatan SDM maupunbSDA khususnya kalangan wanita.

“Sebagai penggerak wanita harus meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikannya dan program ini hendaknya menjadi wadah dalam peningkatan SDA wanita Dumai,” ujarnya.

Selamat kepada kelurahan Mekar sari yang mewakili kota Dumai pada penilaian P2WKSS tingkat provinsi Riau dan mudah mudahan tampil sebagai yang terbaik dan mewakili Dumai ditingkat Provinsi.(hms/ipad)

Dumai- Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas perdagangan menggelar rapat koordinasi terkait keresahan masyarakat Dumai atas kelangkaan LPG 3 KG dalam 2 hingga 3 pekan belakangan ini.

Menggundang pihak SPBE, Agen dan perwakilan pangkalan serta pihak kepolisian rapat yang dipimpin Kadisperindag Dumai ini berlangsung Senin (9/10) diruang rapat kantor Disperindah Kota Dumai.

Kepala Dusperindag Dumai Zulkarnain mengatakan rapat ini sangat perlu dilakukan karena untuk mencari titik permasalahan kelangkaan dan solusi yang perlu diambil untuk mengatasi kelangkaan ini.

“Rapat ini sangat perlu kita lakukan karena sudah ada keresahan di masyarakat. Kita ingin tahu apa permasalahan hingga terjadinya kelangkaan dan solusi apa yang bisah diambil untuk mengatasi permalsahan yang ada,” ujarnya.

Ditambahkan Zulkarnain ” hasil pantau tim kita dilapangan menemukan sulitnya masyarakat dalam mendapatkan gas. Kami meminta agen melakukan kontrol pada pangkalan meski sudah memiliki sistem yang sudah ada agar tidak ada penyelewengan yang nantinya berujung pada kelangkaan,”.


“Terdapat 5 kemungkinan penyebab terjadi kelangkaan LPG kali ini yaitu bertambahnya jumlah pemakai, pangkalan yang melayani penjualan diluar kelurahan yang ditunjuk, adanya pengecer lain yang ditunjuk Pertamina selain pangkalan dan pangkalan menerima suplai dari agen bukan mitranya yang menyebabkan terjadinya kelanggaan di pangkalan lainnya,” kata Zulkarnain.

Dalam rapat ini Disperindag menyampaikan dan berharap agar pangkalan tidak menimbun LPG dan melayani penjualan di luar wilayah Kelurahan penjualan mereka.


Sementara itu Perwakilan SPBE RMJ  Yulinus selaku pihak penyalur gas LPG ke agen mengatakan sebenarnya tidak ada kelangkaan dan keberadaan LPG 2 KG akan kembali normal dalam waktu dekat.


“Kelangkaan ini merupakan kelangkaan yang biasa dan setiap tahun akan terus terjadi. Kelangkaan ini karena adanya hari libur kerja sehingga tidak dapat melakukan penyaluran LPG sehingga terjadi kelangkaan. Bulan Oktober memang salalu menjadi waktu kelangkaan apalagi pada bulan September kemarin ada penambahan hari libur Idul Adha dan tahun baru Islam jadi ini penyebab terjadinya kelangkaan,” kata Yulinus.


Tanggal 12 Oktober ini pasokan LPG akan kembali normal. Kelangkaan ini kejadian wajar selagi tidak ada permainan dilapangan. Tidak ada pengurangan pasokan bahkan ada penambahan sekitar 600 tabung pada bulan September lalu dari 7800 tabung perhari menjadi 8500 perhari, pungkasnya.(hms)**

Walikota Dumai menerima Sertifikat yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek pada puncak acara peringatan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) 2017 di Desa Jatisono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah bersama13 daerah lainnya atas keberhasilan mereka mengendalikan penyakit kaki gajah atau filariasis. Sertifikat tersebut diberikan setelah dilakukannya sejumlah evaluasi. Pada Sabtu 07 Oktober 2017

Ketiga belas daerah itu, antara lain Kota Depok, Kota Dumai, Kota Gorontalo, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poliwali Madar, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Alor.

Walikota Dumai mengatakan ”  Alhamdulillah Kota Dumai termasuk salah satu dari 13 daerah yang telah berhasil mengikuti program pemerintah pusat 

Untuk mendapatkan sertifikat daerah yang bebas membasmi penyakit kaki gajah, 236 daerah yang telah dinyatakan endemik pada tahun 2002 harus melewati sejumlah kriteria.

Pertama, melaksanakan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) kaki gajah selama 5 tahun berturut-turut, mencakup lebih dari 65 persen populasi.

Kedua, prevalensi mikrofilaria kurang dari 1 persen setelah POPM terakhir. Ketiga, daerah harus lulus 3 kali dalam Survei Penilaian Penularan. Survei ini dilakukan setelah lima tahun POPM, serta akhir tahun ke-2 dan akhir tahun ke-4 setelah stop POPM.”

Beliau menambahkan ”  terima kasih kepada masyarakat kota Dumai yang telah ikut berpartisipasi dengan meminum obat yang telah diberikan oleh petugas sejak 2003-2008 sehingga Dumai dunyatakan bebas penyakit kaki gajah oleh kememterian kesehatan dan WHO.

Sebelumnya pada sambutan Menteri kesehatan mengatakan ” Kegiatan minum obat ini disebut Pemberian obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Belkaga merupakan langkah akselerasi untuk mewujudkan Indonesia Bebas Kaki Gajah tahun 2020. Tahun ini, sebanyak 150 Kabupaten atau Kota secara serentak akan melaksanakan POPM.

“Minum obat hanya satu kali dalam setahun, selama minimal lima tahun berturut-turut. Mampu memutuskan rantai penularan penyakit kaki gajah sepenuhnya”, tambahnya.

Nila mengingatkan masyarakat untuk meminum obat dan mematuhi imbauan dari petugas kesehatan. Menurutnya, masalah kesehatan di Indonesia perlu banyak perbaikan dan gotong royong dari semua pihak.”

Ikut mendampingi Walikota Dumai pada acara tersebut hadir juga kadis kesehatan kota Dumai Faisal  Skm , kabag Humas sekretariat Daerah Kota Dumai, Kabid pencegahan dan pengendalian penyakit dinas Kesehatan  kota Dumai  Nurbati Skm Msi. (hms/izn)

Dumai- Tim gabungan Satpol PP Dumai bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dumai menyegel pembangunan tiang tumpu oleh satu penyedia layanan seluler, Jum’at (6/10/2017). Pasalnya ada 33 tiang tumpu yang sudah dipasang sepanjang Jalan Klakap Tujuh hingga Jalan Bintan. 

Tapi diduga pihak penyedia layanan seluler tidak mengantongi izin pemasangan tiang tumpu. Guna menambah jaringan udara Fiber Optic atau Serat Optik menuju tower pemancar. Seperti terlihat di Gang Kartini, Jalan Kartini, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota.

Bukan hanya tidak memiliki izin, pemasangan tiang tumpu yang dilakukan juga dinilai semberaut. Beberapa bibir jalan dijadikan tempat tumpu tiang berwarna hitam dengan les warna abu abu sebanyak 3 garis pada bagian tiang.
Terlihat jelas tiga tiang tumpu sudah dipasang. Setiap tiang tampak ditandai dengan Tiga Garis warna Perak. 

“Mereka menambah jaringan tanpa izin, kita sudah hubungi pengelola tapi belum ada jawaban,” ujar Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Dumai, Said Effendi , Jum’at sore.

Mereka belum memiliki izin prinsip maupun pemasangan tiang tumpu yang seharusnya mereka miliki sebelum kerja. ” Mereka sudah melanggar dengan kerja tanpa izin dan sudah mendirikan tiang tumpu disreumlah aset daerah. Untuk kerugian kita belum bisah menaksirkan,” kata Said.

Sementara itu KaSatpol PP Kota Dumai Bambang Wardoyo mengatakan pihaknya melakukan pemasangan segel ditiang tiang tumpu milik operator XL ini karena sesuai permintaan DPMPTSP karena diduga tak berizin.

“Segel itu kita lakukan karena pihak pemilik yaitu operator XL tidak memiliki izin dari Pemko Dumai dan kita juga menyita salah satu tiang untuk memastikan mereka tidak melanjutkan pekerjaan mereka,” ujar Bambang.

Pemasangan ini sudah sepekan dilakukan pihak XL dan kita harap kegiatan ini dihentikan dulu sebelum mereka mengurua izin ke pemerintah, pungkasnya. (hms)**