DUMAI – Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana keseluruhan kegiatan, meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Dumai di Ball Room Cempaka Hotel Confort. (31/07/2017).

Ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah tertuang dalam PP Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Petunjuk teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk saat ini Kota Dumai telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan pengejawantahan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tentunya merupakan tindak lanjut dari kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi diatasnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS mengatakan dalam sambutanya, Pemerintah Kota Dumai selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah ketaraf yang semangkin baik, salah satunya adalah dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi penatausahaan pengguna barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang diorganisasi perangkat daerah pemerintah kota dumai.

Masih sambutan wako, pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah sehingga terwujudnya kemakmuran yang didambakan seluruh masyarakat.

Berkaitan hal tersebut dalam memberikan pengetahuan, Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai sudah tepat, mengingat pengelolaan aset sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah, terjadinya kesalahan pengelolaan aset akan berdampak hukum, menyebabkan kerugian negara dan rentan kehilangan pendapatan daerah. Ungkap Wako.

Wako berharap, agar seluruh pejabat penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang diseluruh OPD dapat memahami aturan tersebut dengan sebaik-baiknya agar bisa melaksanakan fungsi dan tangung jawab serta profesional dalam melaksanakan tugas. Tambah wako.

Turut hadir Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah H. Mustafa Kadir, Kadis Perindag, Zulkarnaen, Kadis Pariwisata Fauzi Efrizal serta peserta Bimtek dari OPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai. (damsik/hms).

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>