MALANG – Serangkaian kegiatan pergelaran Asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2017 yang dilaksanakan di Kota Malang terus berlangsung mulai 18 Juli hingga 20 Juli 2017.

Tepat di Hotel Savana yang merupakan salah satu lokasi rangkaian kegiatan Apeksi berlangsung kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) ke XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2017 yang dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam negeri Tjahyo Kumolo ditandai dengan pemukulan gong.

Mengambil tema Implementasi perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan daerah berdasarkan UU No 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mendukung pembangunan nasional juga berlangsung diskusi panel dengan menghadiri narasumber dari instansi KPK, Irjen Kemendagri, Bareskrim dan Jamintel Kejagung dengan moderator Walikota Binjai.

Ketua DPP Apeksi Airin Rachmi Diany dalam sambutannya menyoroti tema yang diambil panitia pada Apeksi tahun 2017 ini karena dinilai akan menjawab keresahan sejumlah kepala daerah dalam mengambil suatu kebijakan.

“Tema ini dianggap penting, tiada lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemerintahan daerah, yang itu terdiri dari wali kota juga pejabat di organisasi perangkat daerah,” tegas Airin.

“Selama 10 tahun belakangan muncul  kekhawatiran dari penyelenggara pemerintahan daerah tentang perlindungan hukum kepada mereka. Para penyelenggara pemerintahan daerah khawatir jika apa yang mereka kerjakan berbuntut pada proses hukum yang akhirnya mengantar mereka ke penjara,” kata Airin.

“Melalui Rakernas ini, dengan narasumber dari KPK, jaksa agung juga Polri, diharapkan lagi tidak ada kekeliruan dan rasa khawatir bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga lebih tahu tentang prosedur hukum, dan bekerja dengan tenang dan nyaman,” tegas Airin.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada sambutannya di Rakernas Apeksi menekankan 3 hal penting yakni fenomena kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, kinerja pemerintah kota dan radikalisme.

“Berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian, dan kejaksaan dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan daerah. Juga meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” pesan Tjahjo.

Tjahjo juga meminta wali kota menjauhi lima area korupsi. Lima area korupsi itu adalah penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, serta belanja perjalanan dinas.

Tjahjo menyoroti cukup lama fenomena banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Karenanya dia memberikan atensi kepada seluruh wali kota untuk menghentikan penyimpangan dan meningkatkan kepedulian akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan pada paparan di pembukaan Rakernas Apeksi mengatakan, wali kota tidak perlu khawatir jika bekerja secara benar. “Apalagi pemerintah daerah ini sudah dipayungi oleh tiga UU yakni UU Pemerintah Daerah, UU ASN, juga UU Administrasi Pemerintah. Selama bekerjasa secara benar, sudah sesuai dengan peraturan yang diatur di tiga paket UU itu, tidak perlu takut dan khawatir. Bekerja sajalah,” ujar Basaria. (hms)

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>